DPRD Kaltim Sebut APBD Tak Mampu Biayai Jembatan Mahakam Kudungga

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun

Infobenua.com.Samarinda —Desakan masyarakat Muara Kaman agar Jembatan Mahakam Kudungga segera dibangun mendapat respons dari DPRD Kalimantan Timur.

Namun, proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga triliunan rupiah itu dinilai sulit direalisasikan apabila hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama.

Menurutnya, pemotongan transfer anggaran dari pemerintah pusat membuat ruang belanja pemerintah daerah semakin sempit sehingga pembangunan infrastruktur berskala besar tidak memungkinkan dibiayai melalui APBD.

“Kalau mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang hari ini banyak dipotong oleh pusat, berat. Bantuan keuangan dari provinsi juga tidak akan cukup,” kata Samsun usai menerima aspirasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Muara Kaman.

Ia menegaskan pembangunan Jembatan Mahakam Kudungga harus diperjuangkan melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nilai proyek yang mencapai triliunan rupiah dinilai berada di luar kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Bangun jembatan sebesar itu triliunan rupiah. Menunggu bantuan keuangan provinsi tidak akan cukup. Pemerintah kabupaten harus mengajukan pembiayaannya ke APBN,” ujarnya.

Selain keterbatasan anggaran, Samsun menjelaskan pemerintah provinsi juga tidak bisa serta-merta membiayai proyek tersebut apabila status kewenangannya belum berada di bawah pemerintah provinsi.

“Kalau kewenangannya belum dialihkan ke provinsi, tentu kami juga tidak bisa membiayai langsung,” katanya.

Aspirasi pembangunan Jembatan Mahakam Kudungga disampaikan puluhan perwakilan BPD se-Kecamatan Muara Kaman saat bertemu DPRD Kaltim.

Dari delapan usulan yang diajukan, pembangunan jembatan menjadi prioritas karena dinilai sebagai akses strategis yang akan membuka konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, DPRD Kaltim juga menyoroti masih minimnya pelayanan dasar di sejumlah desa di Muara Kaman.

Salah satunya Desa Kupang Baru yang hingga kini belum memiliki akses jalan darat sehingga aktivitas masyarakat sepenuhnya bergantung pada transportasi sungai.

Menurut Samsun, kondisi tersebut membuat kebutuhan ambulans sungai menjadi layanan yang mendesak untuk dipenuhi pemerintah.

“Ini bukan hanya soal infrastruktur. Ini sudah menyangkut pelayanan kesehatan. Anggaran kesehatan juga harus menyentuh kebutuhan ambulans sungai,” tutupnya.

Penulis Frida editor Eka mandiri