Trump Ancam Negara yang Bantu Iran dengan Perang Ekonomi

Infobenua.com, Washington — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memberlakukan sanksi ekonomi berat terhadap negara mana pun yang memberikan bantuan kepada Iran. Ancaman tersebut muncul ketika Washington berupaya mengakhiri konflik yang pecah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Trump menyampaikan ancaman itu melalui platform Truth Social pada Rabu, 20 Agustus 2026.

“Setiap negara yang mengizinkan lembaga keuangan, perusahaan, bandara, atau entitas pemerintahnya memberikan bantuan apa pun kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat besar,” tulis Trump.

Ia juga memperingatkan akan menerapkan “peperangan ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap negara-negara yang membantu Iran.

Trump tidak menjelaskan bentuk tindakan ekonomi yang akan diberlakukan ataupun negara mana yang berpotensi menjadi sasaran. Pernyataan tersebut dapat berdampak terhadap sejumlah negara yang selama ini berperan sebagai perantara dalam upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam ancaman tersebut. Ia menyebut kebijakan Washington terhadap Tehran selama ini telah gagal dan memperingatkan bahwa Amerika Serikat justru berisiko mengalami kekalahan yang lebih besar jika mempertahankan pendekatan tersebut.

“Yang disebut ‘Economic D-Day’ itu adalah pengalihan perhatian dari krisis Amerika sendiri: utang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melonjaknya beban bunga,” kata Araghchi melalui X. “Menggandakan kebijakan yang gagal hanya akan membawa kekalahan lebih lanjut dan permusuhan dari rakyat Iran.”

Araghchi juga menuduh Washington menjalankan apa yang disebutnya sebagai “terorisme ekonomi” yang berpotensi mengancam perekonomian global serta kedaulatan negara lain.

Konflik mengancam jalur energi dunia

Perang antara Iran dan Amerika Serikat yang melibatkan Israel telah menewaskan ribuan orang dan menimbulkan guncangan terhadap pasar global. Konflik tersebut juga meluas ke kawasan Teluk, dengan Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling sensitif.

Jalur laut itu merupakan salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Sebelum perang, sekitar 20 persen minyak yang diperdagangkan secara global melewati Selat Hormuz.

Gencatan senjata pada 8 April menghentikan serangan udara besar-besaran kedua pihak. Namun, bentrokan sporadis masih terjadi di sekitar selat tersebut.

Washington menjadikan pemulihan lalu lintas pelayaran di Hormuz sebagai salah satu prioritas. Iran, sebaliknya, menyatakan selat itu akan tetap ditutup sampai Amerika Serikat mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran, menghapus sanksi terhadap sektor minyak, serta membuka kembali aset Iran yang dibekukan di luar negeri.

Amerika Serikat dan Iran sebelumnya telah dua kali mengumumkan kesepakatan gencatan senjata, masing-masing pada April dan Juni. Kedua kesepakatan itu diharapkan dapat memulihkan pelayaran di Hormuz sekaligus membuka jalan bagi penghentian konflik. Namun, keduanya tidak bertahan lama. Israel sendiri telah menarik sebagian besar pasukannya dari pertempuran.

Iran hadapi tekanan ekonomi

Iran telah menghadapi sanksi ekonomi Amerika Serikat selama hampir lima dekade, sejak Revolusi Islam pada 1979.

Trump kembali menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai “tekanan maksimum” setelah kembali menjabat pada Januari 2025. Kebijakan tersebut menghidupkan kembali pendekatan serupa yang diterapkan selama masa jabatan pertamanya.

Tehran menilai tekanan ekonomi tersebut tidak berhasil memaksa Iran mengubah kebijakannya. Araghchi mengatakan negaranya tetap membuka kemungkinan dialog dengan Washington, tetapi menegaskan bahwa perundingan tidak boleh dipandang sebagai bentuk penyerahan diri.

Di tengah meningkatnya tekanan, Uni Emirat Arab pada Selasa, 18 Agustus, mengumumkan penghentian seluruh aktivitas perdagangan, pertukaran komersial, dan transaksi keuangan dengan Iran hingga waktu yang belum ditentukan.

Keputusan tersebut diumumkan setelah Kementerian Pertahanan UEA menyatakan mendeteksi dua rudal yang diluncurkan dari Iran sebelum keduanya jatuh ke laut. Tehran membantah laporan itu dan menyebutnya tidak berdasar.

Kebijakan UEA menjadi perhatian karena negara tersebut menjadi lokasi salah satu pangkalan militer utama Amerika Serikat di kawasan.

Namun, upaya Washington untuk memperluas tekanan ekonomi terhadap Iran juga menghadapi risiko geopolitik dan ekonomi.

Data perusahaan analitik Kpler menunjukkan China menyerap lebih dari 80 persen minyak Iran yang diekspor melalui jalur laut sepanjang 2025. Pada saat yang sama, Beijing merupakan pemasok berbagai komoditas strategis bagi Amerika Serikat, termasuk mineral tanah jarang yang dibutuhkan industri teknologi dan sektor pertahanan.

Persoalan nuklir dan ketidakpastian negosiasi

Trump mengatakan agenda Amerika Serikat tidak hanya berkaitan dengan penghentian perang. Washington juga berupaya mengambil persediaan uranium Iran yang telah diperkaya hingga tingkat tinggi serta memaksakan kesepakatan baru dengan pembatasan yang lebih ketat terhadap program energi dan penelitian nuklir Tehran.

Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018.

Iran, yang merupakan negara penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir, selama puluhan tahun mempertahankan posisi bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai.

Sementara itu, informasi mengenai status perundingan antara Washington dan Tehran masih simpang siur.

Trump pada Selasa mengatakan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Iran. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan keterangan Jared Kushner, menantu Trump sekaligus utusan khususnya, sehari sebelumnya. Kushner mengatakan perundingan masih berlangsung dan bahkan “mungkin lebih intens” dibandingkan sebelumnya.

Tehran tetap menyatakan bahwa tekanan militer maupun sanksi ekonomi tidak akan mengubah sikapnya. Posisi tersebut menandakan bahwa ancaman perluasan perang ekonomi oleh Washington belum berhasil mendorong Iran untuk mengendurkan tuntutannya dalam menghadapi konflik dan perundingan. (*)