Soal RKPD, Seno Aji Minta Pemprov Lebih Fleksibel

INFOBENUA. COM -SAMARINDA– Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, pinta Pemprov bisa lebih fleksibel terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim. Selasa, (07/06/22).

RKPD yang merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Terkait dengan RKPD Pemprov Kaltim yang menjadi rencana pembangunan kedepan, Wakil Ketua DPRD Kaltim tersebut katakan RKPD sudah di tetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) saat di wawancarai awak media setelah melakukan rapat Banggar pada Senin lalu.

“Soal Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
jadi di Bappeda, RKPD itu sudah ada patokannya,” ucapnya.

Dengan di patoknya bantuan keuangan sebanyak 800Miliar, politisi Gerindra tersebut mengatakan, dengan patokan yang sedemikian, untuk bantuan ke Kabupaten/Kota jadi sangat sulit.

“Kalau tidak salah bantuan keuangan kemarin di kunci di angka 800M, ini kan kasihan di kabupaten kota, seperti Bontang kemarin minta bantuan buat banjir, samarinda minta bantuan buat pintu air, tapi gak bisa kita penuhi karena itu sudah di patok,” terangnya.

Tak hanya itu Seno juga menyayangkan, soal anggaran pendidikan yang di patok.

“Anggaran belanja langsung juga di patok oleh mereka, seperti anggaran pendidikan yang sebenarnya kalau mengikuti 20% dari APBD, itu kan lebih. Nah itu yang kita perbaiki,” tambahnya.

Dengan itu, Legislator karangpaci tersebut meminta agar kebutuhan anggaran tersebut, dapat di fleksibelkan. Hal itu di katakan bukan tanpa alasan, pasalnya kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun bervariasi.

“Kita minta supaya fleksibel dan dinamis, karena kan OPD ini juga di anggarkan sesuai dengan kebutuhannya,” pintanya.

Namun, hal tersebut tentu akan menjadi pembahasan yang panjang. Seringkali menjadi perdebatan antara Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD).

“Itu yang sering kali jadi perdebatan antara Bappeda dan BPKAD,” ungkapnya.

Ia pun menyampaikan, memang benar jika Bappeda mempunyai patokan, namun juga di harapkan dapat bersifat fleksibel.

“Makanya kita sampaikan tadi di paripurna, bappeda itu mempunyai patokan tapi tidak di gunakan sepenuhnya,” pungkasnya.

Penulis : zul.(Advetorial Diskominfo Kaltim)