Pastikan Perda Tak “Mandul”, Pansus Jalan Tambang Akan Panggil Perusahaan Batu Bara dan Kelapa Sawit

Infobenua.Com, SAMARINDA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Jalan Umum dan Khusus Batu Bara dan Kelapa Sawit DPRD Kaltim DR. Sarkowi V Zahry, S.Hut, SH, M.M, M.Si, M.Ling memastikan akan mengundang perusahaan – perusahan batu bara dan kelapa sawit yang berdomisili di Kaltim.

Itu dilakukan untuk menggali informasi mengenai apakah sosialisasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit, benar-benar sampai kepada para pengusaha.

“Kita sudah punya data perusahaan, kita akan mengundang perusahaan-perusahan itu, kita lihat apakah selama ini perusahaan itu tahu atau tidak Perda ini. Itu perlu kita pertimbangkan, jadi apakah dia memang sengaja tidak membuat jalan atau bagaimana, atau tidak ada unsur kesengajaan, itu jelas berbeda,” terangnya pada awak media usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim.

Dikatakan Politisi dari partai Golkar ini, penggalian informasi harus benar-benar dilakukan oleh Pansus untuk mengetahui duduk persoalan. Karena menurut dia, selama ini, banyak ditemukan di lapangan, aktivitas kendaraan angkutan tambang batu bara dan kelapa sawit yang menggunakan jalan umum.

“Kita juga harus lihat, apakah mereka selama ini merasa tidak tahu ada Perda ini. Kemudian kita klasterkan, ada yang tahu tapi sengaja tidak membuat jalan sendiri. Nah itu berbeda,” katanya.

Sarkowi menegaskan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas kepada perusahaan -perusahan yang dianggap “nakal”, mengetahui Perda tetapi tetap melanggar.

“Rekomendasi kita yang berat kalau dia tahu ada Perda, tapi tetap melanggar, itu akan kita tegaskan nanti karena Perdanya sudah lama,” katanya.

Terkait dengan rencana pemanggilan perusahaan batu bara dan kelapa sawit di Kaltim, disebutkannya, untuk mengetahui kendala yang selama ini terjadi di lapangan.

“Masih memungkinkan untuk mendengarkan masukkan termasuk dari perusahaan, mengenai selama ini kendalanya apa sehingga tidak mematuhi. Sehingga kita dengar juga substansi revisi nanti. Harapannya, begitu sudah revisi, Perda ini harus benar-benar berlaku, didukung oleh sarana prasarana yang lengkap dan perlunya penegakan hukum agar tidak mandul,” tutupnya.

Penulis : abi