INFO BENUA – SAMARINDA – Semenjak diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kaltim, baik itu mikro yang diperketat maupun darurat, ternyata berdampak yang cukup signifikan dalam perputaran roda ekonomi.
Penerapan PPKM memang diharapkan dapat ampuh untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), mengingat saat ini telah terdapat berbagai varian yang kian ganas. Tetapi, di sisi lain justru berakibat dengan pendapatan masyarakat yang turun drastis.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid mengungkapkan ketika pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap aktivitas masyarakat, idealnya juga diiringi dengan kebijakan yang memberikan kepedulian dan perhatian. Misalnya dengan berikan bantuan-bantuan ataupun kemudahan-kemudahan.
“Saat ini kan masyarakat terkesan dipaksa pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Masyarakat sudah mengalah untuk jalanin itu tapi pemerintah tidak berikan timbal balik,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk saat ini tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan kebijakan PPKM. Salah satunya seperti kalangan pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Di mana pelaku UMKM dibatasi waktu beraktivitasnya.
“Hal ini kan buat ekonomi kita jadi lumpuh. Seperti di Tenggarong ini kan penyekatan luar biasa, kasian UMKM,” ujar Politisi asal daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara ini.
Ely menyebut jika pemerintah tidak ada upaya untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat ditengah PPKM ini, kelak kebijakan ini justru akan kian mengkhawatirkan.
“Ya, ini sama-sama mematikan. Kalau mereka beraktivitas itu akan terancam Covid-19, tapi kalau tidak beraktivitas mereka akan terancam kelaparan,” tukasnya.
Ia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan baru, selain dengan pembatasan aktivitas, tetapi juga memberikan bantuan-bantuan sosial. Guna menjaga kemaslahatan bersama.
Reporter : kka


















Users Today : 104
Total Users : 1365518
Views Today : 500
Total views : 6603209