Harga BBM Jerman Tembus Rekor, Merz Janjikan Langkah Peredaan Tekanan

Infobenua.com, Belin — Lonjakan harga bahan bakar di Jerman memicu kemarahan pengemudi dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Kanselir Friedrich Merz. Pada pagi 15 September 2026, harga bensin E10 di Berlin berada di sekitar €2,25 per liter, sementara diesel mencapai €2,37. Ketika harga kembali disesuaikan pada pukul 12.00, kenaikannya mencapai sekitar €0,20 per liter.

Harga bahkan menembus level lebih tinggi di sejumlah SPBU. Di sebuah SPBU jalan tol di Berlin bagian selatan, bensin Super Plus dijual hingga €3,03 per liter. Sistem penetapan harga bahan bakar Jerman memungkinkan SPBU menaikkan harga sekali sehari, yakni pada tengah hari.

Beban lebih berat bagi warga pedesaan

Kenaikan harga paling terasa bagi masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi. Penduduk kota besar masih memiliki alternatif berupa transportasi umum, sedangkan warga di wilayah pedesaan memiliki pilihan yang jauh lebih terbatas. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dapat mengurangi beban dengan membeli bahan bakar di negara tetangga.

Data Kantor Statistik Federal Jerman menunjukkan bahwa pada 7 September, pengisian tangki berkapasitas 60 liter dengan bensin E10 sekitar €31 lebih murah jika dilakukan di Republik Ceko atau Polandia dibandingkan di Jerman. Selisih harga mencapai €28 di Luksemburg dan €25 di Austria.

Jerman berbatasan dengan sembilan negara. Pada saat itu, bensin tercatat lebih murah di tujuh negara tetangga, sedangkan diesel lebih murah di enam negara. Belanda dan Denmark menjadi dua negara tetangga Jerman yang memiliki harga bahan bakar lebih tinggi.

Merz janjikan langkah pemerintah

Merz mengatakan pemerintah menyadari tekanan yang dihadapi pengemudi dan berjanji segera mengambil tindakan. Berbicara dalam acara Asosiasi Perdagangan Luar Negeri Jerman (BGA) di Berlin pada Selasa, ia mengatakan:

“Banyak orang yang setiap hari membutuhkan mobil sudah mencapai batas kesabaran mereka,” kata Merz pada Selasa dalam acara yang digelar Asosiasi Perdagangan Luar Negeri Jerman (BGA) di Berlin. “Saya kira kita harus bertindak.”

Namun, pemerintah belum menetapkan bentuk kebijakan yang akan diterapkan. Merz mengatakan pembahasan masih berlangsung antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.

“Karena itu, kami terus berdialog secara erat di dalam pemerintah federal dan dengan pemerintah negara bagian,” ujarnya. Menurut Merz, proposal pemerintah akan diumumkan “dalam waktu sangat dekat”.

Pemerintah Jerman pada saat yang sama menolak anggapan bahwa kebijakannya menjadi penyebab utama lonjakan harga. Wakil Juru Bicara Pemerintah Steffen Meyer, dalam konferensi pers di Berlin pada Senin (14/9), mengatakan kenaikan terutama berkaitan dengan perkembangan geopolitik dan gangguan terhadap pasokan energi.

“Bukan tindakan pemerintah federal atau hal semacam itu yang menyebabkan harga naik sedemikian tajam. Sebaliknya, sebagian besar disebabkan oleh situasi yang semakin memburuk di Timur Tengah, serangan terhadap jaringan pipa minyak, serta blokade jalur pelayaran,” kata Meyer.

Pajak dan margin perusahaan ikut diperdebatkan

Jerman memang menerapkan pajak dan pungutan bahan bakar yang relatif tinggi. Di tengah kenaikan harga minyak yang belum mencapai rekor sebelumnya, klub otomotif ADAC mencatat harga bensin E10 justru telah mencapai tingkat tertinggi.

“Dari perspektif ADAC, karena itu diperlukan transparansi yang lebih besar, terutama terkait pasar kilang dan pasar grosir,” kata seorang juru bicara ADAC.

Di sisi lain, Herbert Rabl dari Gas Station Interest Group (TIV) menilai perusahaan minyak juga memiliki tanggung jawab atas tingginya harga di SPBU.

“Mereka meraup keuntungan besar. Perusahaan minyak sama sekali tidak mengurangi margin keuntungan mereka,” kata Rabl kepada surat kabar Rheinische Post.

Rabl mengatakan persoalan tersebut telah lama menjadi perdebatan politik. Namun, pemerintah federal masih menghadapi perbedaan pandangan mengenai instrumen yang dapat digunakan untuk menekan harga.

Pemerintah juga dibatasi kondisi fiskal. Koalisi yang terdiri dari blok CDU/CSU dan Partai Sosial Demokrat (SPD) menghadapi situasi anggaran yang ketat sehingga pemerintah federal tidak dapat menutup defisit tanpa menambah utang baru dalam jumlah besar.

“Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk menurunkan harga ini adalah mengakhiri permusuhan dan memastikan kebebasan navigasi,” kata Meyer.

Kebijakan subsidi kembali diperdebatkan

Pemerintah Jerman sebelumnya telah memberikan keringanan ketika harga energi melonjak setelah perang di Iran pecah. Mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026, pajak energi untuk bensin dan diesel dipangkas sementara. Dengan memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN), kebijakan tersebut diperkirakan menurunkan harga bahan bakar sekitar €0,17 per liter.

“Kami pernah memberikan potongan harga bahan bakar; kami mensubsidi harga,” kata Menteri Ekonomi Federal Katherina Reiche (CDU) kepada jaringan televisi n-tv.

Namun, Reiche mengatakan pemerintah saat ini tidak memiliki kapasitas fiskal untuk mengulangi kebijakan tersebut.

“Kami di dalam koalisi telah memutuskan bahwa saat ini kami tidak memiliki ruang fiskal untuk melakukan hal tersebut,” ujarnya.

Kelompok konservatif kemudian mempertimbangkan sejumlah alternatif, termasuk keringanan pajak bagi pekerja yang bepergian ke tempat kerja serta bantuan langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

SPD mengusulkan pendekatan berbeda dengan kembali mendorong penetapan batas harga bahan bakar. Partai tersebut juga mengusulkan pajak atas keuntungan berlebih perusahaan energi sebagai salah satu sumber pembiayaan.

Selain itu, SPD mendukung pengurangan sementara pajak energi dalam situasi krisis dengan tujuan menekan harga langsung di tingkat SPBU.

Perdebatan beririsan dengan pemilu negara bagian

Perselisihan mengenai kebijakan harga bahan bakar berlangsung menjelang pemilihan kepala daerah di dua negara bagian pada 20 September. Di Mecklenburg-Western Pomerania, Perdana Menteri Negara Bagian Manuela Schwesig dari SPD menghadapi persaingan dengan Alternative for Germany (AfD). Dalam jajak pendapat terbaru yang dikutip DW, AfD berada di angka 38 persen, sementara SPD memperoleh 34 persen.

AfD mengusulkan pemangkasan harga bahan bakar melalui penghapusan pajak karbon dioksida atas bahan bakar fosil dan penurunan pajak energi hingga batas minimum Uni Eropa. Partai tersebut juga mengusulkan pemotongan PPN bensin dan diesel dari 19 persen menjadi 7 persen.

“Ada pilihan untuk menerapkan batas harga bahan bakar sekaligus pajak atas keuntungan berlebih, seperti di Luksemburg,” kata Schwesig pada Senin (14/9) di Schwerin.

Ia juga mengkritik pemerintah federal karena belum mengambil langkah untuk meredakan tekanan harga.

“Kanselir hanya membiarkan masalah ini berlarut-larut, dan itu menimbulkan frustrasi,” ujarnya.

Berlin dorong pajak keuntungan berlebih di tingkat Uni Eropa

Pemerintah Jerman juga membawa wacana pajak atas keuntungan berlebih perusahaan energi ke tingkat Uni Eropa. Kementerian Keuangan Federal Jerman yang dipimpin SPD menyatakan Menteri Lars Klingbeil akan “mendorong dengan kuat” penerapan pajak tersebut dalam pertemuan para menteri keuangan Uni Eropa di Dublin pada Jumat.

Pejabat di Berlin mengatakan mekanisme tersebut sedang dibahas di tingkat Eropa dan dapat digunakan untuk mengambil sebagian keuntungan perusahaan minyak selama periode krisis, kemudian menyalurkannya kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak.

“Negara-negara anggota besar seperti Spanyol dan Polandia berada di pihak kami,” kata seorang juru bicara Kementerian Keuangan pada Senin (14/9) di Berlin.

Menurutnya, penerapan pajak tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengalihkan sebagian keuntungan perusahaan minyak yang meningkat selama krisis kepada masyarakat yang menghadapi tekanan harga bahan bakar.

“Pajak atas keuntungan berlebih seperti ini dapat menjadi salah satu cara memanfaatkan keuntungan berlebihan yang diraup perusahaan minyak selama krisis ini, dengan membebani konsumen dan menaikkan harga secara berlebihan, untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat yang paling terdampak oleh tingginya harga bahan bakar,” tambahnya. (*)