DPR AS Loloskan Paket Sanksi Rusia, Trump Dapat Kewenangan Tarif hingga 100 Persen

Infobenua.com, Washington — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan paket sanksi luas terhadap Rusia dengan suara 262-159, membuka jalan bagi Presiden Donald Trump untuk menandatangani undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow.

Rancangan tersebut sebelumnya telah disetujui Senat dengan dukungan bipartisan. Setelah memperoleh persetujuan kedua kamar Kongres, paket yang bernama Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 kini berada di meja Trump untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Undang-undang itu menargetkan sumber pendapatan Rusia dari sektor energi, pejabat dan lembaga keuangan Rusia, serta jaringan kapal tanker yang digunakan untuk menghindari sanksi. Pada saat yang sama, aturan tersebut memperluas kewenangan presiden untuk mengenakan tarif terhadap negara-negara yang tetap membeli minyak dan gas Rusia.

Targetkan energi dan “shadow fleet” Rusia

Paket sanksi tersebut diarahkan untuk mengurangi pendapatan yang mengalir ke Rusia dari ekspor energi, yang menjadi salah satu sumber pembiayaan perang di Ukraina. Sanksi mencakup pejabat Rusia, lembaga keuangan dan bank, serta jaringan yang membantu Moskow mempertahankan perdagangan energi di tengah pembatasan internasional. Kapal-kapal yang disebut sebagai shadow fleet, termasuk tanker yang digunakan untuk menghindari sanksi terhadap ekspor minyak Rusia, juga menjadi sasaran.

Selain sanksi langsung terhadap Rusia, undang-undang tersebut memungkinkan Trump memberlakukan tarif hingga 100 persen terhadap barang dari negara-negara yang termasuk pembeli terbesar energi Rusia. Mekanisme itu terutama diarahkan kepada lima pembeli terbesar minyak atau gas Rusia serta lima negara yang membantu Rusia menghindari sanksi energi.

China dan India termasuk negara yang berpotensi terkena dampak karena keduanya merupakan pembeli utama energi Rusia. Namun, aturan tersebut menyediakan pengecualian bagi negara yang mengimpor kurang dari 15 persen ekspor gas alam Rusia dan mengambil langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia.

Kekhawatiran terhadap China dan India

Potensi penerapan tarif terhadap pembeli energi Rusia menjadi salah satu aspek paling sensitif dari undang-undang tersebut. Kebijakan itu dapat meningkatkan tekanan perdagangan Washington terhadap China dan India, dua negara yang tetap membeli minyak Rusia dalam jumlah besar. India telah menyatakan bahwa ancaman tarif baru tersebut berpotensi memengaruhi hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Pemerintah India juga mengatakan akan mempertahankan kepentingan ekonomi dan keamanan energinya.

Sementara itu, China kembali menegaskan penolakannya terhadap penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap negara lain tanpa dasar yang dianggap sah. Potensi dampak terhadap China juga menjadi perhatian karena Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada 24 September.

Dukungan bipartisan, tetapi Demokrat terbelah

Persetujuan di DPR tidak sepenuhnya mencerminkan kesatuan politik. Sebanyak 58 anggota Demokrat bergabung dengan mayoritas anggota Republik untuk mendukung RUU tersebut, sementara tujuh anggota Republik dan sebagian besar Demokrat menolaknya.

Sejumlah Demokrat mendukung peningkatan tekanan terhadap Rusia, tetapi mempersoalkan kewenangan tarif yang diberikan kepada Trump. Mereka khawatir kewenangan tersebut dapat digunakan terhadap negara-negara sekutu Amerika Serikat dan pada akhirnya meningkatkan biaya bagi konsumen domestik.

Anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR dari Partai Demokrat, Gregory Meeks, termasuk salah satu pengkritik utama rancangan tersebut. Dalam naskah awal, ia menyebut rancangan itu “sangat cacat” dan mempertanyakan luasnya kewenangan presiden dalam menentukan penerapan tarif.

Perdebatan tersebut mencerminkan persoalan utama yang menyertai rancangan tersebut sejak awal: dukungan terhadap sanksi Rusia relatif luas, tetapi sebagian anggota Kongres mempermasalahkan perluasan kewenangan eksekutif dalam kebijakan perdagangan.

Trump belum wajib menerapkan seluruh kewenangan

Meski RUU telah memperoleh persetujuan Kongres, pelaksanaannya tetap bergantung pada keputusan pemerintahan Trump. Undang-undang memberikan presiden kewenangan untuk menerapkan tarif dan menyediakan mekanisme pengecualian dalam kondisi tertentu. Trump sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap rancangan tersebut setelah berbulan-bulan pembahasan dengan para sponsor. Pada Juli, ia mengatakan:

“Ya, saya tahu Lindsey sangat menginginkan hal itu,” katanya pada bulan Juli di Gedung Putih,”Itu adalah keinginannya.”

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Trump memberikan sinyal dukungan terhadap paket yang selama lebih dari setahun diperjuangkan mendiang Senator Lindsey Graham.

Dinamakan untuk Lindsey Graham

UU tersebut mengambil nama Graham, senator Republik dari South Carolina yang meninggal pada Juli 2026. Graham merupakan salah satu penggagas utama paket sanksi dan menghabiskan lebih dari setahun untuk memperoleh dukungan politik terhadap rancangan tersebut.

Senat menyetujui paket itu pada 7 Agustus dengan suara 86-11. Setelah proses panjang yang sempat tertahan, persetujuan Senat membuka jalan bagi pembahasan di DPR.

Pemerintahan Trump sendiri sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap rancangan tersebut. Dalam dokumen kebijakan yang diterbitkan Gedung Putih pada Juli, pemerintah menyatakan akan merekomendasikan agar presiden menandatangani RUU tersebut apabila disahkan dalam bentuk yang sama.

Ukraina menyambut persetujuan Kongres

Pemerintah Ukraina menyambut keputusan DPR Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Ukraina Andrij Sybiha menilai paket tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap Rusia dan membatasi sumber pembiayaan perang.

“Ini adalah respons yang tepat terhadap Rusia untuk menghentikan aksi terornya: tekanan tanpa kompromi terhadap pihak agresor, guna memutus pendanaan perangnya,” tulis Sybiha di platform X.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga sebelumnya secara terbuka mendorong Kongres untuk menyetujui paket sanksi tersebut. Dalam kunjungannya ke Washington pada Juli, Zelenskyy bertemu dengan anggota Kongres dan mendesak peningkatan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Dukungan Ukraina terhadap rancangan tersebut kemudian kembali disampaikan menjelang pemungutan suara DPR.

Iran masuk dalam paket

Selain Rusia, undang-undang tersebut juga memperpanjang kewenangan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Ketentuan tersebut memperpanjang Iran Sanctions Act selama lima tahun, sehingga kerangka sanksi terhadap sektor energi dan persenjataan Iran tetap berlaku hingga 2031. Pemerintahan Trump secara khusus mendukung dimasukkannya ketentuan tersebut ke dalam paket karena dinilai mempertahankan kewenangan untuk menekan sektor energi dan program persenjataan Iran.

Dengan disahkannya RUU oleh kedua kamar Kongres, perhatian kini beralih ke Gedung Putih dan keputusan Trump mengenai kapan serta sejauh mana kewenangan sanksi dan tarif baru tersebut akan digunakan. (*)