Damayanti Soroti Krisis Air Bersih di Balikpapan, Desak Pemprov Selesaikan Masalah Sungai Wain

Infobenua.com-Samarinda: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti Masrokan, menyoroti serius krisis air bersih yang masih melanda Kota Balikpapan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim harus segera mengambil langkah konkret, terutama dalam menyelesaikan persoalan pemanfaatan Sungai Wain sebagai sumber air baku utama.

Politisi Fraksi PKB ini menilai keterbatasan pasokan air sudah sangat memengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan turut menghambat laju pembangunan di kota yang dikenal sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur itu.

“Kita di Balikpapan ini termasuk kekurangan air. Di sisi lain, perkembangan kota juga sangat terbatas karena masalah air ini. Kita dorong Pemerintah Provinsi segera menyelesaikan keberadaan Sungai Wain. Itu salah satu sumber (air),” tegas Damayanti (7/6/2025).

Namun demikian, pemanfaatan Sungai Wain bukan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah status wilayah tersebut yang masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kerusakan lingkungan.

“Sekali lagi, itu terkendala karena perizinan, karena masuk hutan lindung. Ini kan agak repot,” keluhnya.

Meskipun menghadapi kendala perizinan, Damayanti tetap menilai Sungai Wain sebagai solusi jangka panjang yang potensial untuk mengatasi krisis air bersih yang sudah bertahun-tahun dirasakan masyarakat Balikpapan.

“Padahal itu bisa jadi sumber air bagi warga Balikpapan,” tambahnya.

Ia pun mengakui bahwa persoalan ini menghadirkan dilema tersendiri: antara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun baginya, kebutuhan air bersih tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.

“Tapi di sisi lain ada ketakutan, habitat di situ akan rusak. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya, untuk kebutuhan airnya. Itu kebutuhan dasar untuk warga Balikpapan,” ucapnya.

Damayanti juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, termasuk pemerintah daerah, provinsi, dan instansi terkait lainnya. Menurutnya, dibutuhkan solusi integratif agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

“Ini perlu sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pihak terkait lainnya untuk cari solusi. Jadi dilema kita ini bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan,” tutupnya.

Penulis Frida editor Eka mandiri