Uni Eropa Janjikan Rp18,5 Triliun untuk Rekonstruksi Gaza, Bantuan Bergantung pada Reformasi Palestina

Infobenua.com, Brussel – Uni Eropa (UE) berkomitmen menyalurkan bantuan senilai sekitar 900 juta euro atau setara Rp18,5 triliun untuk mendukung rekonstruksi Jalur Gaza yang hancur akibat perang. Komitmen tersebut diumumkan dalam konferensi yang digelar di Brussel pada Senin (13/7) dan dihadiri negara-negara anggota UE serta perwakilan Palestina.

Dana hibah itu akan difokuskan pada pembangunan kembali fasilitas publik yang mengalami kerusakan berat, termasuk penyediaan air bersih dan sistem sanitasi. Saat ini, sekitar separuh dari dua juta penduduk Gaza masih tinggal di kamp-kamp pengungsian.

Selain membangun infrastruktur dasar, bantuan tersebut juga akan digunakan untuk memulihkan layanan kesehatan serta ketahanan pangan yang terdampak konflik berkepanjangan.

Uni Eropa menegaskan Hamas tidak akan terlibat dalam program bantuan tersebut karena kelompok itu dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Penyaluran dana akan dikoordinasikan melalui Tim Inisiatif Gaza, sebuah mekanisme yang turut dibentuk dalam konferensi di Brussel. Tim tersebut terdiri atas 15 anggota, meliputi 12 negara anggota Uni Eropa, Bank Dunia, dan Jepang.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan dukungan finansial blok tersebut bergantung pada kemajuan reformasi di tubuh Otoritas Palestina. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 1994, Uni Eropa telah mengalokasikan hampir 30 miliar euro atau sekitar Rp618 triliun dalam bentuk bantuan kepada Palestina.

Konferensi itu turut dihadiri perwakilan Palestina serta delegasi Dewan Perdamaian (Board of Peace), lembaga yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya memperkirakan kebutuhan biaya pemulihan dan pembangunan kembali Jalur Gaza mencapai sekitar 71,4 miliar dolar AS. Berdasarkan laporan PBB yang diterbitkan pada Mei 2026, perang telah merusak sedikitnya 371.888 rumah atau sekitar tiga perempat dari seluruh bangunan tempat tinggal di Gaza. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 persen mengalami kerusakan total.

Konflik juga menyebabkan lebih dari 90 persen penduduk Gaza atau sekitar 1,9 juta warga Palestina mengungsi. Sebagian besar dari mereka bahkan harus berpindah lokasi pengungsian berulang kali selama perang berlangsung.

Perang bermula setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel serta menyebabkan 251 orang disandera.

Sejak pecahnya konflik, lebih dari 71.000 warga Palestina dilaporkan tewas di Jalur Gaza. Korban didominasi perempuan dan anak-anak. Laporan PBB juga mencatat sekitar 450 orang meninggal selama masa gencatan senjata hingga pertengahan Januari 2026.

Hingga kini, hampir 70 persen wilayah Jalur Gaza masih berada di bawah kendali militer Israel, sementara wilayah lainnya dikuasai Hamas. Kelompok tersebut sejauh ini masih menolak untuk “meletakkan senjata”, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar pada Oktober 2025.

Sebagai bagian dari upaya pengelolaan sipil di Gaza, Dewan Perdamaian yang dipimpin diplomat asal Bulgaria, Nickolay Mladenov, dibentuk untuk menangani berbagai urusan pemerintahan di wilayah tersebut.

Perkembangan konflik juga terus menjadi perhatian komunitas internasional. Pada September 2025, Komisi Penyelidikan PBB menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Penilaian serupa juga disampaikan sejumlah organisasi hak asasi manusia di Israel maupun lembaga internasional lainnya yang menganggap operasi militer Israel memenuhi unsur genosida.

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) saat ini masih memproses gugatan genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel pada 2023.

Di sisi lain, pemerintah Israel berulang kali menolak tuduhan tersebut dan membantah telah melakukan tindakan genosida.(*)