BK DPRD Kaltim Proses Dua Laporan Soal Ucapan Kontroversial AG, Subandi Tegaskan Pemeriksaan Jalan Terbuka

Infobenua.com.Samarinda — Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur memastikan telah menerima dua laporan resmi dari kelompok masyarakat terkait pernyataan anggota DPRD AG yang dinilai tidak pantas dan berpotensi melanggar kode etik dewan. Laporan itu kini masuk dalam tahap penanganan awal.

“Kami sudah menerima aduan dari dua kelompok masyarakat. Karena anggota BK ada lima orang, kami akan segera rapat internal,” kata Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, di Gedung DPRD Kaltim (19/11/2025).

Subandi menegaskan, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti karena bersangkutan dengan perilaku anggota dewan yang wajib menjunjung tinggi etika jabatan.

Ia menyebut anggota DPRD terikat pada aturan, tata tertib, serta norma etik ketika menyampaikan pernyataan di ruang publik. Jika ada ucapan yang dinilai mencederai martabat lembaga, BK wajib turun tangan.

“Kami tidak ingin ada kesan melambat-lambatkan. Kenapa baru minggu ini berjalan lagi? Karena kemarin masuk masa reses, jadi kami tidak bisa proses,” jelasnya.

Ia menambahkan, BK tidak akan terburu-buru memutus perkara. Prosedur tetap dijalankan secara terbuka dan proporsional, dengan mempertimbangkan bukti serta ketentuan kode etik.

“Pelanggaran itu ada kategori ringan, sedang, dan berat. Nanti kami putuskan sesuai aturan, ada tatib dan ada kode etik,” ujar Subandi, legislator dari Dapil Samarinda.

Diketahui, pernyataan AG soal istilah “orang luar Kaltim” memicu reaksi publik dan dianggap menyentuh isu sensitif terkait keberagaman di Kaltim. Kelompok masyarakat yang melapor antara lain Solidaritas Rakyat Kaltim Bersatu (SRKB) melalui ketuanya, Decky Samuel, pada Senin, 13 Oktober 2025, dan Aliansi Pemuda Lintas Agama — gabungan GAMKI, Pemuda Katolik, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Nasiyatul Aisyiyah, Pemuda Hindu, Pemuda Buddha, hingga Pemuda Konghucu — pada Selasa, 14 Oktober 2025.

BK DPRD Kaltim kini memproses laporan tersebut sebagai bagian dari tugas menjaga integritas lembaga legislatif dan memastikan setiap anggota dewan bertindak sesuai standar etik yang berlaku.

Penulis : Frida | Editor: Eka Mandiri