Beasiswa Kaltara Unggul Tetap Berjalan, DPRD Dorong Seleksi Lebih Adil dan Transparan

Foto istimewa

Infobenua.com.Tanjung Selor– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara memastikan proses seleksi Beasiswa Kaltara Unggul tetap berjalan meski menuai polemik. Namun, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema yang diterapkan, termasuk membuka peluang bagi seluruh perguruan tinggi untuk bersaing melalui jalur umum tanpa kuota khusus.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, mengatakan rapat bersama Pemprov Kaltara, Kamis (6/8/2026), belum menghasilkan keputusan untuk menghentikan program beasiswa tersebut. Sebaliknya, DPRD akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

“Karena ternyata penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan universitas juga melibatkan Biro Pemerintahan. Jadi nanti rapat lanjutan akan menghadirkan semua pihak terkait,” ujarnya.

Menurut Tamara, polemik yang muncul akibat perubahan skema Beasiswa Kaltara Unggul dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menjadi catatan penting bagi pemerintah. Perubahan kebijakan yang muncul secara mendadak dinilai telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun perguruan tinggi.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya memastikan proses seleksi berjalan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan kesempatan yang setara bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

“Kami menilai ini menjadi evaluasi bersama. Prosesnya memang sudah berjalan sehingga sulit kalau tiba-tiba dihentikan,” ungkapnya.

Salah satu opsi yang didorong Komisi IV adalah menghapus kuota khusus bagi perguruan tinggi tertentu dan menggantinya dengan jalur umum yang dapat diikuti seluruh mahasiswa dari berbagai kampus.

Menurut Tamara, skema tersebut akan memberikan ruang kompetisi yang lebih terbuka sekaligus mengurangi potensi munculnya persepsi adanya perlakuan berbeda terhadap perguruan tinggi tertentu.

“Saya mengusulkan kalau memungkinkan dibuka saja jalur umum semuanya. Jadi tidak ada keberpihakan terhadap kampus tertentu. Siapa pun yang memenuhi persyaratan bisa mendaftar,” tegasnya.

Ia mengakui masih menerima keluhan dari masyarakat yang menilai perguruan tinggi lokal belum mendapatkan ruang yang cukup dalam skema Beasiswa Kaltara Unggul tahun ini. Keluhan tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar kebijakan beasiswa ke depan dapat dirancang lebih matang dan tidak menimbulkan polemik serupa.

Tamara menekankan, program beasiswa merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltara. Karena itu, mekanisme seleksinya harus mampu memberikan kesempatan yang adil kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu tanpa membedakan latar belakang perguruan tinggi.

“Kita ingin program ini tetap berjalan, tetapi mekanismenya harus terus dievaluasi agar benar-benar memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi mahasiswa Kaltara,” pungkasnya.(adv/ jo)