Banggar DPRD Kaltim Bahas Strategi Hadapi Penurunan Pendapatan Daerah 2026

Infobenua.com.Samarinda – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim di Gedung E, Lantai 1, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Selasa (2/9/2025).

Agenda ini membahas proyeksi pendapatan daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, sekaligus merumuskan strategi keuangan daerah menghadapi tantangan fiskal.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa penurunan proyeksi pendapatan daerah harus direspons dengan langkah strategis.

Jika pada APBD 2025 pendapatan mencapai sekitar Rp20 triliun, maka untuk 2026 hanya diproyeksikan sebesar Rp18 triliun. Penyusutan ini dipicu oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) migas serta kebijakan opsen pajak daerah.

“Melihat proyeksi pendapatan daerah 2026 yang menurun, maka kami meminta Pemerintah Provinsi Kaltim menyusun strategi keuangan yang lebih efisien, serta fokus kepada pembangunan prioritas dan pengembangan sektor hilirisasi,” kata Hasanuddin.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat jalannya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam rapat juga terungkap, penurunan pendapatan dipengaruhi turunnya opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang diprediksi mengurangi penerimaan daerah hingga 18 persen.

“Selain itu, DBH migas dan sektor pertambangan mineral (minerba) juga diperkirakan berkurang sekitar 21 persen,” imbuhnya.

Hasanuddin menilai situasi ini menuntut pemerintah daerah lebih inovatif dalam mengelola pendapatan.

Ia menyarankan Pemprov Kaltim menggali potensi baru, termasuk sektor jasa, industri pengolahan, dan sumber pendapatan alternatif yang belum dimaksimalkan.

“Efisiensi anggaran dan pemilihan program prioritas sangat penting agar pembangunan tetap berkesinambungan meski dalam keterbatasan,” tegasnya.

Rapat kerja Banggar bersama TAPD ini menjadi langkah awal penyusunan KUA-PPAS 2026. Hasil pembahasan akan menjadi pijakan dalam menyusun Rancangan APBD 2026 yang realistis, adaptif terhadap kondisi fiskal, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Banggar DPRD Kaltim berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif mampu menghasilkan perencanaan anggaran yang tidak hanya responsif terhadap situasi ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di daerah.(adv/frida)