Ancaman Krisis Pangan Bayangi Kaltim Jelang IKN, DPRD Desak Reformasi Pertanian Total

Infobenua.com, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) dikhawatirkan tak siap menghadapi lonjakan kebutuhan pangan akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sorotan keras datang dari Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, yang menyebut sistem pertanian daerah masih berjalan di tempat, bahkan terancam tertinggal jika tak segera direformasi secara menyeluruh.

“Petani kita masih pakai cara manual, padahal kebutuhan pangan akan makin tinggi. Jangan sampai IKN tumbuh pesat, tapi pertanian kita tertinggal,” tegas Sigit (18/6/2025).

Sigit menyebut, rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang melek teknologi jadi hambatan utama. Akibatnya, produktivitas lahan tak bisa dioptimalkan. Ia menilai perlu ada terobosan serius untuk menyelamatkan sektor ini sebelum krisis pasokan pangan benar-benar terjadi.

Pembangunan IKN diprediksi mendatangkan ledakan populasi baru di Kaltim, yang otomatis mendorong kebutuhan pangan melonjak drastis. Namun ironisnya, Kaltim justru masih mengandalkan pasokan dari luar daerah, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara.

“Kita ini belum swasembada. Bayangkan, saat IKN mulai dihuni jutaan orang, siapa yang akan memenuhi kebutuhan pangan mereka kalau bukan kita?” katanya.

Sigit mengusulkan agar pemerintah menggandeng Kementerian Desa dan Transmigrasi untuk menghadirkan tenaga kerja terlatih dari luar guna mengelola lahan tidur di Kaltim secara produktif dan efisien. Menurutnya, langkah ini akan mempercepat modernisasi pertanian tanpa harus bergantung pada SDM lokal yang belum siap.

Tak hanya soal SDM, Sigit menyoroti lemahnya peran sektor swasta dalam mengembangkan industri pertanian modern. Ia mendorong para pengusaha Kaltim untuk mulai turun tangan, terutama dengan menginvestasikan teknologi dan mesin pertanian untuk komoditas unggulan seperti padi, cokelat, dan umbi-umbian.

“Kalau pengusaha lokal serius, hasil pertanian kita bisa bersaing. Tapi sekarang semuanya masih setengah hati,” ujar politisi PAN itu.

Ia menambahkan, petani perlu diberi insentif dan pelatihan, agar tertarik mengubah pola tanam tradisional menjadi mekanis dan terintegrasi. Jika tidak, ketergantungan pada pangan luar daerah akan semakin mengkhawatirkan.

Menariknya, Sigit mengungkap bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sempat melakukan studi banding ke Kaltim, untuk membahas dampak IKN terhadap tata ruang dan ketahanan pangan. Ini menjadi indikator bahwa Kaltim dipandang strategis secara nasional, tapi juga jadi alarm bahwa kesiapan lokal belum meyakinkan.

“Kita harus sadar, posisi kita penting. Tapi kalau tidak bersiap dari sekarang, kita cuma jadi penonton di tengah geliat IKN,” tutupnya.

Kaltim kini dihadapkan pada pilihan besar: bertransformasi sebagai lumbung pangan IKN atau selamanya bergantung pada suplai luar. Pertanian bukan lagi sektor pinggiran, melainkan kunci bertahan di tengah perubahan besar.

enulis Frida editor eka mandiri