Balikpapan, Infobenua — Pemerintah Kota Balikpapan berencana akan menertibkan keberadaan minimarket yang tidak berizin di Kota Balikpapan. Dari 243 minimarket yang ada, sekitar 163 minimarket yang belum mengantongi izin operasional.
Sabaruddin Panrecalle, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, menanggapi permasalahan ini. Dia meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memberikan tindakan tegas dengan mengirimkan surat teguran kepada masing-masing pengelola minimarket yang belum mengantongi izin operasional tersebut.
“Jika memang tidak berizin, jelas sudah melanggar aturan dan itu harus ada tindakan tegas yang diberikan kepada pengusaha tersebut,” tegas Sabaruddin Panrecalle, Jumat (30/4/2021).
Saat ini minimarket di Balikpapan sudah makin menjamur, di mana-mana ada. Padahal, membangun minimarket sudah diatur jaraknya antara satu dengan yang lain.
“Sebagai langkah awal adalah sidak bersama pemerintah kota ke lapangan, bilamana ditemukan ada yang tidak berizin ya harus ditutup sampai mengantongi izin. Sebab mendirikan bangunan saja kalau tidak ada izinnya pasti disetop oleh Satpol-PP,” kata menambahkan.
Dia katakan, jangan sampai ada pembiaran terhadap yang melanggar aturan, jangan cuma PKL saja yang ditertibkan. Ketika ditemukan pelanggaran Pemkot harusnya tanggap dengan mengirimkan surat teguran sesuai Perda dan Peraturan Wali Kota (Perwali) kepada pelaku usaha yang belum mengurus izin usahanya.
“Jangan bikin produk hukum seperti perda, perwali tapi justru aturanya dilanggar sendiri, sehingga kesannya tidak efektif. Buatlah aturan yang bisa mensejahterakan masyarakat Balikpapan,” tandasnya.
Lebih jauh dia katakan, sangat menyayangkan selama ini PKL yang sering ditertibkan oleh Satpol PP, padahal adanya masalah ini bisa menjadi masalah baru karena terkesan tebang pilih dalam penegakan perda dan perwali, karena pengurusan izin ini sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. *
— Reporter: Iwan
— Editor: As
Users Today : 433
Total Users : 1365032
Views Today : 7702
Total views : 6599807