Gerakan Mahasiswa India Alihkan Tuntutan ke Audit Sekolah Negeri

Infobenua.com, New Delhi — Gerakan mahasiswa India Cockroach Janta Party (CJP) mengalihkan fokus perjuangannya dari tuntutan terkait kebocoran ujian masuk perguruan tinggi ke kondisi sekolah negeri, setelah berhasil mendorong pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan pada Juli lalu.

Gerakan yang dipimpin kaum muda itu meluncurkan kampanye nasional bertajuk “Fix the Schools” pada peringatan Hari Kemerdekaan India pekan lalu. Kampanye tersebut mengajak orang tua, siswa, dan masyarakat memeriksa kondisi sekolah negeri di daerah masing-masing, mendokumentasikan berbagai kekurangan, dan mendorong pemerintah daerah mengambil tindakan.

Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, memulai kampanye di negara bagian Maharashtra, tepatnya di distrik Hingoli. Ia mendatangi sekolah dan berbicara dengan para siswa untuk mendokumentasikan sejumlah persoalan, mulai dari jendela rusak, ketiadaan air minum yang layak, kekurangan bangku hingga toilet yang tidak dapat digunakan.

“Tidak peduli partai politik mana yang berkuasa, tidak ada yang benar-benar bekerja untuk sekolah negeri di wilayah negara bagian. Sekarang hal tersebut menjadi kebutuhan dan kita bisa memaksa pemerintah bekerja dengan terus mempertanyakan hal tersebut,” kata Dipke.

Pejabat pemerintah India tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar DW mengenai keluhan yang disampaikan CJP.

Melalui kampanye tersebut, CJP menyediakan formulir penilaian yang dapat digunakan masyarakat untuk mencatat kondisi sekolah. Orang tua, siswa, dan warga diminta merekam bukti melalui video, mengisi formulir, kemudian mengirimkan dokumentasi kepada organisasi tersebut.

CJP selanjutnya akan mengompilasi laporan itu menjadi catatan publik mengenai sekolah-sekolah yang dinilai terbengkalai. Data tersebut akan digunakan untuk mendorong pemerintah daerah merespons persoalan yang ditemukan.

Lima aspek utama menjadi sasaran audit, yakni toilet yang berfungsi, listrik, air minum bersih, ketersediaan bangku kelas, serta kualitas makanan siang bagi siswa.

Kampanye tersebut juga mencakup pemberian apresiasi kepada kepala desa yang berhasil memperbaiki kondisi sekolah. CJP akan membandingkan keadaan sekolah sebelum dan sesudah perbaikan sebagai cara untuk menunjukkan perubahan yang berhasil dilakukan di tingkat desa.

Organisasi itu menargetkan pemeriksaan sedikitnya 100 sekolah negeri di wilayah pedesaan dalam dua bulan. Setelah audit dilakukan, CJP akan mendesak pemerintah menindaklanjuti temuan tersebut.

Dari protes ujian ke persoalan pendidikan

CJP mulai muncul pada Mei 2026 setelah kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi yang sangat kompetitif memicu kemarahan di kalangan mahasiswa. Kebocoran lembar soal yang diketahui terjadi sebelum ujian pada awal Mei memunculkan tudingan mengenai adanya akses istimewa bagi sebagian peserta.

Dengan dukungan jutaan pengikut muda di media sosial, gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi wadah untuk menyuarakan keresahan yang lebih luas. Persoalan yang diangkat mencakup tingginya pengangguran, terbatasnya kesempatan kerja, serta sistem pendidikan yang dinilai gagal memenuhi harapan generasi muda.

Setelah Pradhan mengundurkan diri dan pemerintah berjanji memastikan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kebocoran soal ujian, CJP mulai mengarahkan aktivitasnya ke persoalan lain.

Namun, perluasan agenda tersebut sekaligus menjadi ujian bagi gerakan yang pada awalnya berpusat di New Delhi. Agar mampu bertahan secara nasional, CJP harus membangun dukungan di berbagai wilayah India di luar basis gerakan sebelumnya.

Momentum tersebut datang ketika Perdana Menteri Narendra Modi dalam pidato Hari Kemerdekaan menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dari visinya untuk membawa India menjadi negara maju.

Aktivis sosial Aruna Roy, yang pernah menjadi pegawai negeri dan turut memimpin gerakan akar rumput yang mendorong lahirnya Undang-Undang Hak atas Informasi India pada 2005, menilai kampanye CJP berpotensi menarik lebih banyak anak muda yang menuntut akuntabilitas pemerintah.

“Tuntutan yang disuarakan di monumen Jantar Mantar mendapat dukungan dari kaum muda di seluruh negeri,” kata Roy, merujuk pada lokasi demonstrasi di pusat New Delhi.

“Dalam banyak kasus, ini merupakan perlawanan spontan terhadap negara yang gagal memenuhi janji-janji yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, dan masa depan generasi muda,” kata Roy kepada DW.

“Ketika kaum muda memutuskan untuk melawan saat mimpi mereka dihancurkan, mereka jadi sangat tangguh,” tambahnya.

Menguji kekuatan gerakan akar rumput

Pengelolaan infrastruktur sekolah negeri di India berada di bawah berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah hingga pemerintahan desa yang dipilih melalui pemilu. Kondisi sekolah juga berbeda secara signifikan antara satu wilayah dan wilayah lainnya.

Karena itu, kampanye “Fix the Schools” akan menjadi ujian bagi kemampuan CJP mempertahankan mobilisasi siswa, relawan, pendanaan, dan perhatian publik tanpa bergantung pada jalur politik konvensional.

Aktivis transparansi kebijakan Amrita Johri menilai CJP telah menyentuh persoalan yang lebih besar dalam sistem pendidikan India.

“Jutaan anak muda telah kehilangan waktu dan sumber daya yang berharga akibat kegagalan berulang dalam memastikan ujian berlangsung secara adil. Sementara hampir tidak ada pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat dalam masalah itu,” ujar Johri.

Ia mengatakan gerakan tersebut dapat memperkuat kampanyenya dengan membekali relawan kemampuan mendokumentasikan persoalan secara sistematis dan melakukan tindak lanjut, termasuk memanfaatkan instrumen hukum seperti hak atas informasi.

“CJP dapat membuat upaya ini lebih bermakna dengan melatih para relawan untuk mendokumentasikan masalah secara sistematis dan menindaklanjutinya, sambil membantu masyarakat memanfaatkan instrumen hukum seperti hak atas informasi untuk menuntut perubahan,” ungkap Johri.

Roy juga menilai pelibatan warga merupakan unsur penting dalam mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah.

“audit warga sangat penting karena dapat mengungkap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta melibatkan masyarakat dalam perjuangan menuntut akuntabilitas.”

Melalui model tersebut, CJP memberikan tanggung jawab langsung kepada masyarakat untuk mendokumentasikan kondisi sekolah berdasarkan apa yang mereka temukan sendiri. Organisasi itu menilai warga tidak harus menunggu pemeriksaan resmi pemerintah untuk melaporkan persoalan seperti toilet rusak, ketiadaan air minum bersih, atau ruang kelas yang tidak memiliki perlengkapan dasar.

Namun, kampanye tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Selain harus membuktikan bahwa audit terhadap 100 sekolah dapat menghasilkan perbaikan konkret, CJP perlu menunjukkan bahwa model yang sama dapat diterapkan di wilayah yang tidak memiliki jaringan pendukung kuat.

CJP juga berencana memperluas mekanisme audit warga ke fasilitas kesehatan publik. Langkah tersebut akan memperluas agenda gerakan dari pendidikan ke layanan dasar pemerintah lainnya.

N. Sai Balaji, mantan ketua All India Students’ Association, mengatakan perubahan fokus tersebut membuka kemungkinan kerja sama antara CJP dan kelompok-kelompok mahasiswa lain yang selama ini berkonsentrasi pada persoalan pendidikan tinggi.

“Keduanya akan bertemu, dan ada sinergi yang nyata. Dampaknya akan terasa seiring menguatnya momentum gerakan ini,” ujar Balaji kepada DW.

Bagi CJP, perubahan tersebut menandai pergeseran dari mobilisasi massa di jalan menuju pengawasan berbasis pengalaman sehari-hari masyarakat.

Dalam sebuah pesan video, Dipke mempertanyakan mengapa pembangunan infrastruktur nasional tidak diikuti dengan peningkatan fasilitas sekolah di pedesaan.

“Kita telah membangun gedung parlemen baru dan rumah perdana menteri yang baru. Mengapa kita tidak mampu membangun sekolah-sekolah baru di desa-desa kita? Apakah kita tidak menganggap anak-anak petani dan buruh sebagai masa depan negara kita?” ungkap pemimpin CJP, Abhijeet Dipke dalam sebuah pesan video. (*)