26 Hektare Kawasan Kumuh Samarinda Belum Tuntas, DPRD Sebut Anggaran Jadi Kendala

Teks foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar

Infobenua.com.Samarinda —Upaya Pemkot Samarinda mengurangi kawasan kumuh masih menghadapi kendala pendanaan. Hingga saat ini, sekitar 26 hektare kawasan kumuh masih tersisa dan membutuhkan penataan lanjutan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan, persoalan utama bukan lagi pada perencanaan, melainkan kemampuan anggaran untuk menjalankan seluruh program penataan yang telah disusun.

Menurutnya, Pemkot Samarinda sebenarnya sudah memiliki rencana penanganan kawasan kumuh, termasuk daftar wilayah yang menjadi prioritas. Namun, pelaksanaan di lapangan harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Rencana pengurangan kawasan kumuh itu sekarang tinggal didukung kemampuan fiskal saja. Perencanaan sudah ada, pagu indikatif juga sudah dimunculkan, tinggal melihat kemampuan anggaran untuk pelaksanaannya,” kata Deni di Gedung DPRD Samarinda.

Ia menjelaskan, sejumlah kawasan sebelumnya sudah mendapat penataan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat. Salah satunya kawasan Jalan Dr Soetomo dan Jalan Damai. Selanjutnya, kawasan Kampung Baka di Samarinda Seberang menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam rencana penanganan berikutnya.

Selain Kampung Baka, kawasan sempadan sungai masih menjadi titik perhatian karena memiliki karakter permukiman padat dan membutuhkan penanganan khusus.

Salah satu kawasan dengan luasan kumuh cukup besar berada di Kampung Tenun, yakni sekitar 5,73 hektare.

Deni mengatakan, pengurangan kawasan kumuh menjadi salah satu program yang perlu terus dilanjutkan karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

Namun, kondisi fiskal daerah membuat Pemkot Samarinda harus lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas pembangunan.

Tanpa dukungan anggaran tambahan, percepatan penataan kawasan kumuh sulit dilakukan secara maksimal.

“Kami ingin program pengentasan kawasan kumuh ini berjalan masif. Tetapi sampai hari ini kemampuan fiskal masih menjadi kendala,” ujarnya.

DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat segera menyalurkan dana transfer yang masih tertunda. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk membantu daerah menjalankan program pembangunan, termasuk penataan lingkungan permukiman.

“Mudah-mudahan bantuan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dana tunda salur, bisa segera ditransfer ke daerah. Dana itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunan di Samarinda,” kata Deni.

Dengan dukungan anggaran yang memadai, DPRD berharap penanganan kawasan kumuh tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat dilanjutkan hingga pembangunan fisik di sejumlah titik prioritas.

Penulis Frida editor Eka mandiri