Warga Islandia Tolak Pembukaan Kembali Perundingan Keanggotaan Uni Eropa

Infobenua.com, Reykjavic — Warga Islandia menolak rencana untuk membuka kembali perundingan keanggotaan dengan Uni Eropa (UE). Hasil referendum yang diumumkan Minggu (30/8) menunjukkan 52,8 persen pemilih menentang pembukaan kembali perundingan, sementara 47,2 persen mendukungnya.

Hasil resmi yang dipublikasikan lembaga penyiaran publik RUV menunjukkan tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 82 persen dari 270.000 warga yang memiliki hak suara.

Reykjavik menjadi satu-satunya wilayah di Islandia yang memberikan mayoritas suara untuk kubu “Ya”. Dukungan terhadap pembukaan kembali perundingan awalnya cukup kuat di ibu kota, tetapi keunggulan tersebut berbalik setelah suara dari wilayah pedesaan mulai dihitung.

Perdana Menteri Islandia Kristrun Frostadottir, yang mendukung pembukaan kembali perundingan, menerima hasil referendum tersebut sebagai keputusan demokratis.

“Saya tidak melihat ini sebagai kemunduran. Saya melihatnya sebagai kemenangan bagi demokrasi,” katanya.

Frostadottir menyoroti tingginya partisipasi pemilih dalam menentukan keputusan tersebut. Ia mengatakan Islandia akan tetap memperkuat hubungannya dengan Kawasan Ekonomi Eropa.

“Saya tidak melihat adanya kekecewaan yang mendalam,” katanya. “Memang ada sebagian orang yang tidak menerima hasil referendum, tetapi setelah berbicara dengan banyak pihak dari berbagai daerah, saya melihat mereka cukup terbuka menerima apa pun hasilnya,” pungkasnya.

Uni Eropa Hormati Hasil Referendum

Uni Eropa menyatakan menghormati keputusan warga Islandia.

Presiden Dewan Eropa António Costa melalui seorang juru bicara mengatakan, “Islandia tetap menjadi salah satu mitra terdekat dan paling dipercaya Uni Eropa,” ujar seorang juru bicara.

Referendum berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Atlantik Utara. Pemungutan suara pada Sabtu (29/8) digelar setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali melontarkan ancaman untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark yang secara geografis berada di dekat Islandia.

Islandia merupakan anggota NATO. Namun, pendukung hubungan yang lebih erat dengan UE berpendapat bahwa solidaritas Eropa dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan jika Islandia menghadapi tekanan geopolitik serupa pada masa mendatang.

Persaingan suara berlangsung ketat sepanjang malam. Kubu “Ya” sempat memimpin, terutama karena dukungan kuat dari Reykjavik. Namun, posisi tersebut berubah ketika penghitungan suara dari wilayah pedesaan berlangsung.

Saat fajar, perbedaan suara kedua kubu hanya beberapa ratus suara sebelum kemudian melebar untuk keunggulan kubu “Tidak”.

“Ini bukan waktunya untuk bergabung,” kata salah satu pemilih kubu “Tidak”, Daniel Bjarkason, kepada Associated Press.

“Mungkin 10, 15, 20 tahun lagi atau lebih, kita bisa mempertimbangkannya kembali. Tapi untuk sekarang, masyarakat masih terlalu terpecah. Kalau memang ingin bergabung dengan Uni Eropa, seharusnya dukungannya bisa mencapai 70-30 untuk kubu ‘Ya’,” tambahnya.

Perdebatan Berlangsung Hampir Dua Dekade

Perdebatan mengenai keanggotaan UE telah berlangsung di Islandia selama hampir 20 tahun.

Pemerintahan Islandia saat ini yang berhaluan kiri sebelumnya berencana mengadakan referendum pada 2027. Namun, pemungutan suara dipercepat menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik akibat perang Rusia di Ukraina dan perkembangan isu Greenland.

Islandia pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan UE pada 2009, setelah negara tersebut mengalami dampak berat dari krisis keuangan global.

Perundingan kemudian dihentikan pada 2013 setelah pemerintahan yang skeptis terhadap UE berkuasa.

Hasil referendum terbaru diperkirakan mengecewakan sejumlah pihak di Brussel. Islandia dinilai memiliki sejumlah karakteristik yang membuat proses integrasinya relatif lebih mudah dibandingkan kandidat lain, antara lain perekonomian yang kuat, sistem demokrasi yang stabil, serta pengalaman panjang dalam menerapkan banyak aturan Eropa melalui keanggotaannya di Kawasan Ekonomi Eropa.

Kroasia menjadi negara terakhir yang bergabung dengan UE pada 2013. Sementara sejumlah negara kandidat lainnya masih menghadapi proses reformasi panjang untuk memenuhi standar dan aturan blok tersebut.

Masuknya Islandia, bersama Montenegro dan kemungkinan Moldova, dalam beberapa tahun mendatang sebelumnya dinilai dapat memperkuat kembali daya tarik UE setelah Inggris meninggalkan blok tersebut pada 2020.

Kedaulatan dan Perikanan Jadi Isu Utama

Penolakan dalam referendum juga mencerminkan kekhawatiran mengenai dampak keanggotaan UE terhadap kedaulatan Islandia.

Hak pengelolaan dan penangkapan ikan menjadi salah satu persoalan paling sensitif. Industri perikanan selama ini termasuk kelompok yang paling kuat menentang keanggotaan Islandia dalam UE. Sekitar 90 persen pelaku industri disebut menolak rencana tersebut.

UE sebelumnya disebut bersedia mencari kompromi mengenai sejumlah sektor sensitif, termasuk perikanan dan pertanian, untuk membuka jalan bagi kemungkinan keanggotaan Islandia.

Perikanan memiliki posisi penting dalam perekonomian sekaligus identitas nasional Islandia. Tradisi mempertahankan kendali atas wilayah laut bahkan telah menjadi bagian dari sejarah modern negara tersebut.

Setelah memperoleh kemerdekaan dari Denmark pada 1944, Islandia beberapa kali berselisih dengan negara lain mengenai hak pengelolaan wilayah perairannya.

Pada 1970-an, Islandia memenangkan sengketa dengan Inggris mengenai wilayah perikanan yang dikenal sebagai “Perang Cod”.

Hasil referendum kali ini memastikan bahwa, untuk sementara, Islandia memilih mempertahankan hubungan erat dengan Eropa tanpa melanjutkan kembali proses menuju keanggotaan penuh UE.(*)