Gereja di Sachsen-Anhalt Hadapi AfD, Kekhawatiran Jelang Pemilu Meningkat

Infobenua.com, Magdeburg — Gereja-gereja di Sachsen-Anhalt semakin terbuka menyuarakan penolakan terhadap Alternative für Deutschland (AfD) menjelang pemilihan negara bagian pada 6 September 2026. Sikap tersebut muncul ketika partai sayap kanan itu memimpin jajak pendapat dan berpeluang membentuk pemerintahan sendiri.

Di depan Katedral Katolik Magdeburg, ibu kota Sachsen-Anhalt, sejumlah bendera dan spanduk dipasang dengan pesan yang menyerukan penghormatan terhadap martabat manusia, dialog, solidaritas, dan partisipasi politik.

Salah satunya berbunyi, “Kasihi sesamamu, berdialog, junjung martabat manusia, dan solidaritas. PILIH DENGAN SADAR!”

Di gedung jemaat Katedral Protestan Magdeburg, spanduk lain menyatakan, “Keberagaman adalah anugerah Tuhan.” Sejumlah gereja Protestan lain di negara bagian tersebut memasang pesan, “Utamakan kasih, bukan kebencian.”

Kampanye tersebut mencerminkan meningkatnya keterlibatan gereja dalam perdebatan politik lokal. Selama berbulan-bulan, organisasi dan pemimpin gereja di Sachsen-Anhalt telah memperingatkan mengenai risiko yang mereka kaitkan dengan meningkatnya dukungan terhadap AfD.

Pada September 2025, Uskup Magdeburg Gerhard Feige bahkan menyampaikan sindiran terhadap AfD dalam khotbah pada sebuah acara ziarah. Ia mengatakan para peziarah tidak memberikan suara secara sembarangan atau “ke arah warna biru”, merujuk pada warna khas AfD. Pernyataan tersebut mendapat tepuk tangan panjang.

AfD Kritik Gereja

AfD kini memimpin jajak pendapat menjelang pemilu. Peluang partai tersebut membentuk pemerintahan sendiri juga dinilai semakin terbuka.

Cabang AfD Sachsen-Anhalt telah ditetapkan badan intelijen dalam negeri Jerman sebagai organisasi “ekstremis sayap kanan yang terkonfirmasi.”

Kondisi tersebut membuat hubungan antara partai dan gereja semakin tegang.

Sekitar 10 persen penduduk Sachsen-Anhalt beragama Protestan dan sekitar 3 persen beragama Katolik. Sebaliknya, lebih dari 85 persen dari sekitar 2,1 juta penduduk negara bagian tersebut tidak berafiliasi dengan agama apa pun, jauh di atas rata-rata nasional Jerman yang mencapai sekitar 47 persen.

Meski jumlah penganut agama relatif kecil, gereja tetap memainkan peran dalam isu demokrasi dan kehidupan sosial. Sikap tersebut mendapat kritik tajam dari AfD.

Dalam program pemerintahannya yang disahkan pada April, AfD menyerang sejumlah kebijakan dan institusi gereja Protestan maupun Katolik.

Partai tersebut menyerukan penghentian seluruh pembayaran negara kepada gereja serta penghapusan mekanisme pemungutan pajak gereja oleh pemerintah.

AfD juga ingin gereja menanggung biaya program “suaka gereja”, yakni ketika pengungsi berlindung di lingkungan gereja karena khawatir menghadapi persekusi jika dipulangkan ke negara asal.

Akademi Protestan Sachsen-Anhalt juga menjadi sasaran kritik. AfD menilai lembaga tersebut melakukan “agitasi politik” mengenai isu perubahan iklim, ideologi gender, dan keberagaman seksual serta mendukung “imigrasi massal tanpa kendali.”

Kritik AfD terhadap gereja di Sachsen-Anhalt disebut lebih keras dibandingkan sikap cabang partai di sejumlah negara bagian lain maupun kepemimpinan nasionalnya.

Gereja Nyatakan Sikap Bukan Politik Partai

Konfrontasi tersebut berlangsung setelah hubungan antara gereja dan AfD berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Februari 2024, Konferensi Waligereja Jerman secara bulat mengesahkan deklarasi berjudul “Nasionalisme Etnis dan Kekristenan Tidak Bisa Dipisahkan.”

Para uskup menyebut adanya pola pikir nasionalis-etnis di dalam AfD dan menggambarkannya sebagai bentuk “ekstremisme sayap kanan yang nyata.”

Deklarasi tersebut dikeluarkan menjelang pemilu di sejumlah negara bagian timur Jerman, termasuk Thüringen, Sachsen, dan Brandenburg. Pada September 2026, pemilu negara bagian juga digelar di Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, dan Berlin.

Di Sachsen-Anhalt, ketegangan antara AfD dan gereja menjadi semakin terlihat.

Uskup Feige mengatakan arah politik AfD saat ini “tanpa diragukan lagi” mencerminkan nasionalisme etnis.

“Selama ini semboyan Sachsen-Anhalt adalah ‘Berpikir Modern’. AfD ingin menggantinya menjadi ‘Berpikir Jerman’,” kata Feige kepada DW.

Ia merujuk pada sejumlah slogan kampanye AfD seperti “Selamatkan negaramu”, “Ambil kembali negaramu”, dan “Deportasi sejak hari pertama.”

Menurut Feige, slogan tersebut memperlihatkan karakter nasionalisme etnis yang diusung partai tersebut.

Uskup berusia 74 tahun itu juga mengaku terkejut melihat masyarakat kembali mudah dipengaruhi oleh provokasi politik.

Ia menyoroti pula rencana AfD menghidupkan kembali upacara pengibaran bendera di sekolah, termasuk pengibaran bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan.

“Hal ini pernah ada pada era Nazi dan kemudian diterapkan di Jerman Timur. Sekarang mau dihidupkan kembali? Saya tidak bisa membayangkannya,” katanya.

Gereja Protestan dan Katolik terbesar di Jerman menegaskan bahwa kritik mereka bukan dimaksudkan sebagai dukungan kepada partai politik tertentu. Mereka menyebut sikap tersebut berangkat dari pandangan Kristen mengenai martabat manusia.

Uskup Gereja Protestan Jerman Tengah Friedrich Kramer mengatakan sikap gereja mengenai perlindungan iklim, lingkungan, dan perlakuan terhadap orang asing merupakan bagian dari ajaran agama, bukan kampanye politik.

“bukan pesan politik, melainkan pesan Kristen”

Menurut Kramer, posisi tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai dukungan terhadap partai tertentu.

Islam Disebut, Komunitas Yahudi Pilih Diam

Program pemerintahan AfD juga menyinggung isu agama secara khusus. Program tersebut tidak menyebut umat Yahudi maupun kehidupan komunitas Yahudi, tetapi Islam beberapa kali disebut.

AfD menyatakan akan “mengembalikan kebebasan beragama ke batas yang semestinya.”

Partai tersebut juga menyebut Islam sebagai “agama yang asing bagi budaya kita.”

AfD menyatakan kebebasan beragama tidak berarti warga Jerman harus “memenuhi setiap tuntutan lobi Islam.”

Perwakilan organisasi Yahudi di Sachsen-Anhalt, termasuk komunitas Yahudi Halle yang menjadi sasaran serangan ekstremis sayap kanan pada 2019, memilih tidak memberikan komentar. Hal serupa dilakukan perwakilan komunitas masjid terbesar di negara bagian tersebut.

Program AfD juga menyebut adanya “misi Kristen” yang menurut partai tersebut tidak lagi dijalankan oleh gereja yang menerima pajak gereja.

Situasi tersebut mengingatkan pada dukungan kelompok evangelis dan Kristen konservatif terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, kelompok keagamaan dengan karakter serupa relatif terbatas di Sachsen-Anhalt.

Gereja Khawatir AfD Jadi Model Nasional

Uskup Kramer memperingatkan konsekuensi jika AfD masuk ke pemerintahan negara bagian.

“Pemerintahan yang melibatkan AfD akan membawa konsekuensi yang menghancurkan,” kata Kramer.

Menurutnya, lembaga kebudayaan dan organisasi masyarakat sipil kini ikut memperingatkan masyarakat mengenai risiko yang mereka lihat dari kemungkinan pemerintahan AfD.

Feige juga meminta masyarakat tidak “meremehkan” peluang AfD memimpin pemerintahan. Menurutnya, kampanye partai tersebut menggunakan “gagasan-gagasan mesianis” dan slogan seperti “semuanya akan baik-baik saja” atau “apa pun mungkin terjadi.”

Kandidat utama AfD, Ulrich Siegmund, disebut tampil percaya diri dan bersemangat selama kampanye. Penampilan tersebut membuat sebagian orang mempertanyakan apa yang membuatnya dapat dikategorikan sebagai sosok “ekstremis sayap kanan atau berbahaya.”

Feige mengatakan persoalan tersebut tidak berhenti pada figur kandidat.

“Namun, di belakangnya ada kekuatan yang patut dikhawatirkan,” pungkas Feige. “Jika AfD membentuk pemerintahan satu partai di sini, bukan tidak mungkin Sachsen-Anhalt akan menjadi semacam proyek percontohan. Dari sinilah jalan menuju panggung politik nasional bisa terbuka.”

Pemilu 6 September kini menjadi ujian bukan hanya bagi kekuatan elektoral AfD, tetapi juga bagi posisi gereja dan kelompok masyarakat sipil dalam menghadapi kemungkinan perubahan politik di salah satu negara bagian Jerman timur tersebut. (*)