Wali Kota Tolak Acara Ketua RSS di New York, Soroti Visi Nasionalisme Hindu

Infobenua.com, New York — Wali Kota New York Zohran Mamdani menyatakan tidak mendukung rencana kehadiran ketua Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Mohan Bhagwat, dalam sebuah acara di Madison Square Garden. Namun, Mamdani mengakui pemerintah kota kemungkinan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan acara yang diselenggarakan pihak swasta tersebut.

Bhagwat dijadwalkan tampil pada Sabtu (29/8) dalam acara bertajuk Universal Oneness Celebration. Penyelenggara memperkirakan sekitar 5.000 orang akan menghadiri kegiatan tersebut. Acara itu merupakan bagian dari rangkaian tur internasional untuk memperingati 100 tahun berdirinya RSS, yang juga mencakup kunjungan Bhagwat ke Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris.

Dalam konferensi pers pada Selasa (25/8), Mamdani ditanya apakah acara tersebut seharusnya dibatalkan.

“Saya tidak mendukung rapat umum itu, tapi saya tidak tahu apakah pemerintah kota berwenang untuk membatalkan acara swasta.”

Mamdani, yang merupakan wali kota Muslim sekaligus warga Amerika keturunan India pertama yang memimpin New York, mengatakan sikap tersebut sejalan dengan prinsip keberagaman yang menurutnya menjadi karakter kota tersebut.

Ia mengatakan kepemimpinannya harus mencerminkan keyakinan terhadap “keberadaan setiap orang, apapun warna kulit, keyakinan, agama, dan asal-usul mereka.”

Mamdani, yang merupakan putra sineas India Mira Nair, juga mengatakan dirinya tumbuh dengan pandangan mengenai India sebagai “masyarakat majemuk dari Republik sekuler yang percaya pada keberadaan setiap orang yang berasal dari India.”

“Sangat mengkhawatirkan menyaksikan kebangkitan sebuah gerakan yang didasarkan pada visi eksklusif.”

Kelompok Hak Sipil Desak Acara Dibatalkan

Acara Bhagwat diselenggarakan oleh American Hindus for Engagement and Dialogue. Organisasi tersebut mengatakan kegiatannya didukung lebih dari 135 organisasi Hindu Amerika dan dimaksudkan untuk memperkuat warisan bersama serta mendorong persatuan antaragama.

Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari sejumlah organisasi hak sipil dan kelompok lintas agama. Hindus for Human Rights, Indian American Muslim Council, dan Interfaith Center of New York termasuk kelompok yang memprotes keterlibatan Bhagwat dan rekam jejak RSS.

Kelompok-kelompok tersebut menggelar konferensi pers di luar Balai Kota New York dan meminta penyelenggara membatalkan acara.

“Mohan Bhagwat tidak mewakili umat Hindu. Ia memimpin gerakan nasionalis Hindu ekstremis yang telah memicu kekerasan, pengucilan, dan ketakutan bagi komunitas minoritas,” kata Sravya Tadepalli, Wakil Direktur Eksekutif Hindus for Human Rights, dalam sebuah pernyataan.

“New York seharusnya tidak memberi RSS panggung untuk mengemas nasionalisme agama sebagai persatuan.”

RSS didirikan pada 1925 oleh Keshav Baliram Hedgewar. Nama organisasi tersebut dalam bahasa Hindi berarti Organisasi Relawan Nasional. RSS menggambarkan dirinya sebagai “gerakan peradaban dan budaya yang berpusat pada Hindu” dengan fokus pada persatuan umat Hindu.

Organisasi tersebut membantah tuduhan bahwa mereka mendorong intoleransi terhadap kelompok agama lain.

Hubungan RSS dengan Pemerintahan Modi

RSS memiliki posisi penting dalam ekosistem politik India. Organisasi tersebut dipandang sebagai induk ideologis Partai Bharatiya Janata (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Modi sendiri memiliki hubungan panjang dengan RSS.

Dalam beberapa tahun terakhir, RSS memperluas aktivitas internasionalnya sebagai bagian dari upaya membantah persepsi bahwa organisasi tersebut merupakan kelompok paramiliter yang terlibat dalam kekerasan terhadap komunitas minoritas.

Kehadiran Bhagwat di New York juga berlangsung setelah Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) mendesak pemerintah AS mempertimbangkan sanksi terhadap RSS. Komisi tersebut juga meminta Washington tidak memberikan kemudahan diplomatik kepada anggota organisasi tersebut.

USCIRF menggambarkan RSS sebagai “organisasi payung yang sub-kelompoknya telah melakukan serangan terhadap minoritas agama, termasuk Kristen dan Muslim.”

Sejumlah badan PBB dan organisasi hak asasi manusia juga dalam beberapa tahun terakhir menyoroti dugaan meningkatnya pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama di India.

Kritik tersebut antara lain berkaitan dengan ujaran kebencian, kebijakan kewarganegaraan yang dinilai berbasis agama, penghancuran properti milik warga Muslim, serta pencabutan status otonomi Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.

Pemerintah India yang dipimpin BJP membantah tuduhan bahwa kebijakannya diskriminatif. Pemerintah menunjuk berbagai program sosial, termasuk subsidi pangan dan program elektrifikasi, sebagai kebijakan yang ditujukan bagi seluruh komunitas tanpa membedakan agama.

RSS Pernah Dilarang di India

RSS memiliki sejarah panjang dan kontroversial di India. Organisasi tersebut beberapa kali pernah dilarang oleh pemerintah India.

Salah satu pelarangan terjadi pada 1948, setelah Mahatma Gandhi dibunuh oleh seorang nasionalis Hindu yang memiliki hubungan dengan RSS.

Meski demikian, organisasi tersebut tetap berkembang dan menjadi salah satu kekuatan penting dalam jaringan sosial serta politik nasionalis Hindu India.

Kontroversi atas kehadiran Bhagwat di New York kini mempertemukan dua isu sekaligus: kebebasan sebuah organisasi swasta menyelenggarakan kegiatan dan kekhawatiran kelompok hak sipil mengenai platform bagi gerakan yang mereka nilai memiliki rekam jejak diskriminasi terhadap minoritas.

Mamdani sendiri tidak menyerukan tindakan pemerintah kota untuk membatalkan acara tersebut. Pernyataannya lebih menekankan penolakan politik terhadap agenda tersebut, sementara penyelenggaraan acara tetap berada dalam ranah kegiatan swasta.(*)