Anwar Disebut Pertimbangkan Tunda Pemilu Malaysia hingga Akhir 2027

Infobenua, Kuala Lumpur — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim disebut tengah mempertimbangkan untuk menunda pemilihan umum nasional hingga paruh kedua 2027. Rencana tersebut muncul setelah koalisi pemerintah mengalami kekalahan dalam sejumlah pemilu negara bagian dan hubungan dengan mitra politiknya semakin menegang.

Sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan internal mengatakan jadwal tersebut akan menjadi perubahan signifikan dari opsi pemilu lebih awal yang sebelumnya sempat dipertimbangkan.

Beberapa bulan lalu, Anwar disebut mempertimbangkan menggelar pemilu nasional paling cepat Oktober 2026. Saat itu, kenaikan harga bahan bakar dinilai sebagai salah satu risiko politik terbesar yang harus segera dihadapi pemerintah.

Namun, dua kekalahan dalam pemilu negara bagian serta meningkatnya potensi perpecahan dengan salah satu mitra utama koalisi membuat pemerintah kini mempertimbangkan waktu yang lebih panjang.

Menurut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena membahas strategi internal, pemilu kemungkinan digelar setelah pemerintah mengumumkan anggaran 2028, yang diperkirakan berlangsung sekitar Oktober 2027.

Faktor lain yang dipertimbangkan adalah potensi membaiknya sentimen masyarakat ketika Malaysia menjadi tuan rumah SEA Games pada September 2027.

Belum ada keputusan final mengenai jadwal pemilu. Kantor Anwar tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Masa jabatan parlemen saat ini berakhir pada 18 Desember 2027. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemilu harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Anwar Hadapi Tekanan Politik

Bulan lalu, Anwar mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintahannya perlu menyelesaikan masa jabatan secara penuh demi menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, mari kita bekerja. Kami memiliki mandat,” katanya. “Ketika pemilu tiba, kita bisa bertarung. Saya tidak memiliki masalah dengan itu.”

Namun, tekanan terhadap pemerintahan Anwar meningkat setelah koalisi Pakatan Harapan (PH) mengalami serangkaian kemunduran dalam pemilu negara bagian.

Partai Anwar, People’s Justice Party (PKR), hanya memenangkan empat dari 49 kursi yang diperebutkan dalam pemilu negara bagian Sabah, Johor, dan Negeri Sembilan sejak November.

Democratic Action Party (DAP), salah satu komponen terbesar dalam koalisi pemerintah, juga kehilangan sejumlah kursi. Di Negeri Sembilan, PH bahkan kehilangan kekuasaan setelah dua periode memimpin negara bagian tersebut.

Kekalahan itu memperkuat persepsi di kalangan elite politik bahwa Anwar menghadapi risiko serius dalam pemilu nasional berikutnya. Menurut sumber yang mengetahui persoalan tersebut, penundaan pemilu menjadi salah satu cara yang dipertimbangkan untuk memperbaiki posisi politik pemerintah sebelum pemungutan suara digelar.

Ancaman Aliansi UMNO-PAS

Salah satu faktor yang dapat menentukan waktu sekaligus hasil pemilu mendatang adalah hubungan antara dua kekuatan politik Melayu-Muslim terbesar di Malaysia, United Malays National Organisation (UMNO) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS).

UMNO saat ini merupakan mitra pemerintahan Anwar dan menjadi kekuatan utama dalam koalisi Barisan Nasional. Sementara PAS berada di kubu oposisi.

Kedua partai tersebut menunjukkan tanda-tanda semakin dekat setelah berhasil bekerja sama dalam dua pemilu negara bagian terakhir. Mereka juga kembali menjajaki kemungkinan kerja sama dalam pemilu negara bagian Malaka, yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang.

Jika UMNO dan PAS membentuk aliansi di tingkat nasional, peta persaingan politik dapat berubah secara signifikan.

Para pemimpin senior UMNO masih menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Anwar. Namun, sebagian anggota partai mendorong kerja sama dengan PAS dengan alasan perlunya memperkuat persatuan politik Melayu dan Muslim.

Reformasi Anwar Jadi Sorotan

Selain persoalan koalisi, Anwar juga menghadapi tantangan untuk meyakinkan pemilih mengenai kinerja pemerintahannya.

Anwar dan para penasihatnya tengah berupaya membangun narasi politik berdasarkan kinerja ekonomi. Perekonomian Malaysia mendapat dukungan dari investasi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan serta ekspor elektronik yang tetap kuat.

Namun, kondisi ekonomi makro tersebut belum sepenuhnya menghilangkan keluhan masyarakat mengenai biaya hidup. Tekanan harga masih dirasakan banyak pemilih, sementara sebagian pendukung Anwar mulai kecewa karena reformasi politik yang dijanjikan berjalan lebih lambat dari harapan.

PKR dan DAP selama bertahun-tahun mengampanyekan berbagai agenda reformasi, termasuk penguatan independensi lembaga antikorupsi, pencabutan sejumlah undang-undang seperti Sedition Act, serta kewajiban bagi politisi dan pejabat pemerintah untuk mengungkapkan kekayaan mereka.

Setelah hampir empat tahun berkuasa, minimnya kemajuan dalam sejumlah agenda tersebut ikut memicu kekecewaan di antara pemilih yang sebelumnya mendukung koalisi Anwar.

Ketidakpuasan itu terlihat dalam kongres DAP bulan ini. Sejumlah delegasi menyampaikan kritik dan ketidaksabaran terhadap pelaksanaan agenda reformasi pemerintah, meski partai tersebut tetap memilih bertahan dalam koalisi pemerintahan.

PKR Kehilangan Sejumlah Tokoh

Posisi politik Anwar juga mendapat tekanan akibat keluarnya sejumlah tokoh penting dari PKR.

Salah satunya adalah mantan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, yang kemudian mendirikan Parti Bersama Malaysia. Partai baru tersebut berupaya menarik pemilih yang kecewa terhadap janji reformasi Anwar yang belum terealisasi.

Kelompok pemilih yang menjadi sasaran partai tersebut juga mencakup mereka yang tidak nyaman dengan politik konservatif berbasis ras dan agama yang ditawarkan sejumlah pesaing Anwar.

Dengan pemilu nasional masih memiliki batas waktu hingga awal 2028, Anwar kini memiliki ruang untuk memperbaiki posisi politiknya. Namun, keberhasilan strategi tersebut akan bergantung pada kemampuan pemerintah memperbaiki persepsi publik mengenai biaya hidup, mempercepat reformasi, mempertahankan koalisi, serta menghadapi kemungkinan terbentuknya kerja sama UMNO-PAS.

Untuk saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai tanggal pemilu. Namun, pertimbangan untuk menundanya hingga paruh kedua 2027 menunjukkan bahwa pemerintah Anwar semakin berhati-hati dalam menentukan waktu pemungutan suara di tengah meningkatnya tekanan politik.(*)