Sopir Truk Protes Aturan BBM Subsidi, Antrean di SPBU Diduga Diperjualbelikan hingga Rp150 Ribu

Teks foto: Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat menemui massa aksi demonstrasi oleh sopir truk

InfoBenua.com, Samarinda– Ratusan sopir truk mendatangi Kantor Wali Kota Samarinda, Senin (24/8/2026), untuk menolak rencana pembatasan kupon pembelian BBM subsidi yang akan diberlakukan Dinas Perhubungan (Dishub) mulai 1 September mendatang.

Aksi yang digelar Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) itu membawa sejumlah armada truk dan membentangkan berbagai spanduk penolakan terhadap kebijakan pengambilan kupon BBM subsidi melalui Dishub.

Menanggapi tuntutan para sopir, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan penerapan sistem *fuel card* maupun pengaturan kupon BBM subsidi dilakukan untuk membenahi distribusi agar lebih tepat sasaran, bukan untuk membatasi aktivitas para pengemudi.

“*Fuel card* itu salah satu opsi dalam rangka memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi, khususnya truk agar tepat sasaran,” ujar Andi Harun.

Menurutnya, persoalan BBM subsidi di Samarinda bukan karena ketersediaan kuota yang berkurang, melainkan adanya dugaan penyalahgunaan dalam proses distribusi.

Ia menyebut antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi salah satu indikasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Andi Harun mencontohkan sejumlah lokasi yang sebelumnya kerap mengalami antrean panjang kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan. Menurut dia, kondisi tersebut tidak bisa dianggap normal jika berlangsung dalam waktu lama.

“Kalau antrean terjadi sehari atau dua hari mungkin masih bisa dipahami. Tapi kalau berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, itu patut dipertanyakan,” katanya.

Ia menduga terdapat praktik jual beli antrean BBM subsidi yang membuat sopir harus mengeluarkan biaya tambahan agar mendapatkan layanan.

Pemkot Samarinda, kata dia, menemukan informasi adanya pembayaran sekitar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu untuk mendapatkan antrean.

“Bukan berarti kita langsung menuduh, tapi kita punya temuan dan bukti yang sedang kita dalami,” ucapnya.

Pemkot Samarinda mengidentifikasi sekitar lima SPBU yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan bersama kepolisian, Pertamina Patra Niaga, dan Dishub.

Andi Harun mengatakan pihaknya tidak ingin mengambil tindakan secara sepihak sebelum fakta di lapangan benar-benar dipastikan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, sanksi hingga rekomendasi penutupan SPBU dapat diberikan.

Selain persoalan BBM subsidi, para sopir juga menyampaikan keberatan terkait aturan normalisasi kendaraan truk yang mengalami kelebihan dimensi dan muatan atau *over dimension over loading* (ODOL).

Andi Harun menegaskan aturan ODOL bukan kebijakan Pemkot Samarinda, melainkan regulasi pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Karena itu, Pemkot tidak dapat membuat kebijakan yang bertentangan dengan aturan tersebut.

“Kalau aturan sudah jelas dari pusat, kami tidak boleh membuat diskresi kebijakan. Itu bukan diskresi lagi, tetapi penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Meski demikian, Pemkot Samarinda memberikan kelonggaran waktu bagi pemilik kendaraan untuk melakukan normalisasi. Dari permintaan awal dua bulan, pemerintah memberikan tambahan waktu menjadi tiga bulan.

Kendaraan yang telah mengikuti uji kir akan kembali mendapatkan akses layanan BBM subsidi. Sementara kendaraan yang belum memenuhi standar tetap diwajibkan melakukan perbaikan.

“Kalau tiga bulan ke depan tetap tidak mengikuti aturan, maka pemblokiran akan diberlakukan kembali,” jelasnya.

Pemkot Samarinda juga menyiapkan sistem digital untuk mengatur distribusi kupon BBM subsidi. Aplikasi tersebut ditargetkan mulai diuji coba pada awal September untuk memastikan sistem berjalan sebelum diterapkan penuh.

“Kita berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi antrean panjang di SPBU sekaligus memastikan BBM subsidi diterima masyarakat yang memang berhak mendapatkannya,” demikian Andi Harun.

Penulis : Frida | Editor : Eka Mandiri