China Tegaskan Dukungan Diplomasi untuk Akhiri Perang AS-Iran

Infobenua.com, Beijing — China menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian konflik antara Amerika Serikat dan Iran melalui jalur diplomatik. Pernyataan Beijing muncul menjelang rencana Washington memberlakukan langkah ekonomi baru terhadap mitra dagang Teheran.

Wakil Menteri Luar Negeri China Miao Deyu menyampaikan posisi tersebut dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi di Beijing pada 17 Agustus. Pertemuan itu baru diumumkan Kementerian Luar Negeri China pada Minggu, hampir sepekan setelah berlangsung.

“China terus memantau situasi di Timur Tengah dan secara aktif berkomitmen mendorong perundingan damai,” kata Miao, menurut pernyataan kementerian.

Kementerian Luar Negeri China sebelumnya tidak mengumumkan pertemuan tersebut dan tidak memberikan penjelasan mengenai jeda publikasi informasi itu.

Pengumuman Beijing menjadi perhatian karena disampaikan sehari sebelum Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dijadwalkan mengumumkan langkah untuk memperluas tekanan terhadap Iran dan mengubah konflik militer menjadi tekanan ekonomi yang lebih menyeluruh.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengancam Iran serta negara-negara yang tetap melakukan transaksi ekonomi dengan Teheran. Ancaman itu disampaikan setelah serangkaian serangan militer dan blokade maritim yang dilakukan Washington gagal memaksa Iran menyerah.

China menjadi pembeli terbesar minyak Iran sekaligus salah satu mitra dagang utama negara tersebut. Pada 2025, posisi China sebagai mitra dagang terbesar kedua Iran berada di bawah Uni Emirat Arab. Namun, UEA kemudian menyatakan telah menghentikan hubungan ekonomi dengan Teheran setelah menuduh Iran meluncurkan rudal balistik ke wilayahnya.

Beijing tolak tekanan ekonomi

China merespons ancaman Washington dengan menyatakan bahwa sanksi dan tekanan tidak akan menyelesaikan konflik. Beijing kembali menyerukan agar Amerika Serikat dan Iran menyelesaikan perselisihan melalui perundingan.

Iran sebelumnya menyebut ancaman ekonomi Trump sebagai “pengalihan perhatian” dari persoalan dalam negeri Amerika Serikat, terutama meningkatnya utang dan beban pembayaran bunga.

Dalam konferensi pers di Beijing pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kembali menolak ancaman sanksi tersebut.

Menurut Lin, peningkatan tekanan ekonomi tidak akan membantu penyelesaian konflik. Ia juga mengatakan China akan mengambil langkah untuk melindungi kepentingannya.

Lin mengatakan negaranya akan “mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya.”

Peningkatan tekanan Washington terhadap perusahaan dan institusi keuangan China yang berhubungan dengan Iran berpotensi menambah persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Hal itu terjadi hanya beberapa pekan sebelum rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Washington.

Wu Xinbo, direktur Center for American Studies di Fudan University dan mantan penasihat Kementerian Luar Negeri China, mengatakan perkembangan perang Iran telah turut memengaruhi persiapan pertemuan tingkat tinggi tersebut.

“Saya pikir persiapannya terlalu banyak terganggu oleh masalah Iran,” kata Wu.

Iran minta peran lebih besar China

Dalam pertemuan 17 Agustus, Gharibabadi dilaporkan memberikan informasi kepada pejabat China mengenai perkembangan situasi di kawasan Teluk sekaligus menyampaikan posisi pemerintah Iran.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China, Teheran menyatakan kesediaannya melanjutkan penyelesaian konflik melalui diplomasi, tetapi pada saat yang sama menegaskan akan mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanannya.

“Iran berharap dapat memperdalam kerja sama dengan China di berbagai bidang dan meningkatkan hubungan bilateral,” kata Gharibabadi dalam pernyataan tersebut. “Iran menghargai upaya China dalam menjunjung keadilan dan kesetaraan serta berharap China memainkan peran lebih besar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Teheran mengharapkan keterlibatan China yang lebih besar dalam upaya diplomatik untuk meredakan konflik.

China menghadapi dilema sanksi AS

China tidak mengakui legitimasi sanksi sepihak yang diberlakukan Washington. Namun, perusahaan-perusahaan milik negara China umumnya menghindari pembelian minyak yang masuk daftar sanksi Amerika Serikat.

Bank-bank besar China juga selama ini cenderung mematuhi sejumlah sanksi AS terhadap Iran, Korea Utara, hingga pejabat senior Hong Kong. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari risiko kehilangan akses terhadap sistem kliring dolar AS.

Washington telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kilang teapot dan perusahaan China sejak Amerika Serikat memulai perang terhadap Iran pada akhir Februari. Namun, hingga kini, bank-bank besar China yang mendukung perdagangan dengan Iran belum menjadi sasaran utama Washington.

Pada Mei, Beijing memerintahkan perusahaan domestik agar tidak mematuhi sanksi Amerika Serikat terhadap lima kilang.

Kebijakan tersebut menempatkan institusi keuangan China dalam posisi sulit. Bank-bank besar harus mempertimbangkan arahan pemerintah Beijing sekaligus risiko kehilangan akses ke sistem keuangan Amerika Serikat apabila Washington memperluas sanksinya.

Situasi itu dapat menjadi salah satu titik sensitif dalam hubungan Beijing-Washington apabila pemerintahan Trump benar-benar memperluas sanksi terhadap perusahaan dan lembaga keuangan China yang masih melakukan transaksi dengan Iran. (*)