Setoran PAD Cuma Rp500 Juta pada 2025, DPRD Akan Evaluasi Kinerja Varia Niaga

Teks foto: Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim

Infobenua.com Samarinda— DPRD Kota Samarinda mengevaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga Samarinda setelah realisasi setoran ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2025 tercatat hanya sekitar Rp500 juta.

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut angka tersebut belum mencerminkan peran Varia Niaga sebagai badan usaha milik daerah yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan kota.

“Itu sangat jauh dari ekspektasi kami, karena kami berharap bisa lebih besar daripada itu,” ujarnya di Teras Samarinda, Senin (27/4/2026).

Dalam pembahasan Pansus, ditemukan salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kontribusi tersebut berkaitan dengan pengelolaan unit usaha di Teras Samarinda.

Kawasan yang diproyeksikan menjadi sumber PAD baru melalui sektor parkir, kafe, hingga wahana jetski itu tidak sepenuhnya dikelola langsung oleh Varia Niaga.

Sejumlah unit usaha justru dijalankan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Skema tersebut membuat Varia Niaga hanya memperoleh porsi bagi hasil sekitar 10 persen.

“Kondisinya untuk bagian kafe dan jetski dikerjasamakan dengan pihak lain. Varia Niaga hanya mendapatkan dana bagi hasil sepuluh persen. Angka itu sangat kecil sekali,” kata Abdul Rohim.

Menurutnya, pola pengelolaan tersebut berpengaruh pada terbatasnya pendapatan yang diterima daerah.

Ia menilai, jika dikelola secara mandiri, potensi keuntungan yang diperoleh bisa lebih besar.

“Jangan-jangan sumbangsih Rp500 juta itu karena masalah tata kelola yang tidak tepat ini. Idealnya Varia Niaga mengelola sendiri sehingga keuntungannya lebih optimal dan setoran PAD ke pemerintah kota bisa lebih besar,” ujarnya.

DPRD Samarinda berencana memanggil jajaran direksi Varia Niaga untuk meminta penjelasan terkait dasar kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset daerah dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

“Kita ingin dengar argumentasi mereka, mengapa melakukan itu. Kalau dari kami, mestinya dikelola sendiri sehingga hasil yang didapatkan daerah bisa maksimal,” demikian Abdul Rohim.

Penulis: Penulis | Editor: Eka Mandiri