Rencana Damai Gaza Masih Buntu Meski Trump Sebut sebagai “Terobosan Bersejarah”

Infobenua.com – Rencana perdamaian baru untuk mengakhiri perang di Gaza yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum menghasilkan kemajuan berarti. Meski Trump menyebut proposal tersebut sebagai “terobosan bersejarah”, proses negosiasi kembali menemui jalan buntu setelah Israel menyatakan keberatan terhadap sejumlah poin utama dalam rancangan kesepakatan.

Sejumlah analis menilai proposal terbaru memiliki perbedaan penting dibandingkan berbagai upaya perdamaian sebelumnya. Selain lebih rinci dan komprehensif, rencana itu dinilai menunjukkan kesiapan Trump untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menerima kesepakatan. Di saat yang sama, Hamas juga mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya dengan menyatakan kesediaan untuk melucuti senjata.

Perang di Gaza bermula setelah Hamas melancarkan serangan ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.000 orang. Serangan tersebut memicu operasi militer besar-besaran Israel di Jalur Gaza yang telah berlangsung hampir tiga tahun.

Menurut laporan yang dikutip dalam artikel, lebih dari 73.000 orang tewas akibat operasi militer Israel di Gaza. Komisi penyelidikan independen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan tindakan militer Israel tersebut sebagai genosida.

Salah satu isu utama dalam seluruh pembahasan perdamaian adalah urutan pelaksanaan kesepakatan. Israel bersikeras Hamas harus melucuti persenjataannya sebelum penarikan pasukan Israel dari Gaza dilakukan. Sebaliknya, Hamas sebelumnya menolak menyerahkan senjata sebelum Israel terlebih dahulu menarik militernya.

Namun posisi Hamas mulai berubah. Kelompok tersebut telah menyetujui penyerahan kewenangan pemerintahan Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat independen yang dibentuk untuk mengelola wilayah tersebut.

Pada akhir Juli, Hamas juga menyatakan kesediaan menyerahkan persenjataannya kepada NCAG.

Muhammad Shehada, peneliti tamu asal Gaza pada Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Urusan Luar Negeri Eropa, mengatakan perubahan sikap Hamas perlu dipandang sebagai langkah yang serius.

Menurutnya, Hamas berada di bawah tekanan kuat dari dua mediator utama, yakni Mesir dan Qatar.

Hal itu bisa jadi semacam taktik politik “untuk mennunjukkan bahwa Israel adalah pihak yang menghalangi kemajuan apa pun di Gaza, di bawah pemerintahan (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu,” kata Shehada.

Namun Shehada menambahkan, “Mereka tidak akan membuat konsesi besar dan bersejarah seperti itu kecuali sudah benar-benar tersudutkan dan memahami bahwa ini adalah satu-satunya jalan.”

Ia menilai apabila Israel menerima proposal tersebut, Hamas akan sulit menarik kembali komitmennya.

“Mereka akan terikat,” kata Shehada kepada DW. “Karena jika mereka melanggar kesepakatan pelucutan senjata, mereka akan memberikan Israel alasan mutlak untuk melanjutkan operasi militer di Gaza dan menggagalkan seluruh kesepakatan Trump. Hamas kemudian akan disalahkan oleh seluruh masyarakat Palestina.”

Meski demikian, Shehada juga menilai Hamas kemungkinan memperkirakan Israel tidak akan menerima proposal tersebut sehingga pelaksanaan pelucutan senjata belum akan berlangsung dalam waktu dekat.

Tak lama setelah proposal dipublikasikan, pemerintah Israel menyatakan keberatan terhadap rancangan kesepakatan 15 poin yang diajukan Amerika Serikat.

“Versi yang telah dipublikasikan tidak mencerminkan posisi Israel,” kata seorang juru bicara kantor perdana menteri Israel kepada kantor berita AFP.

Penolakan juga datang dari Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

Politikus sayap kanan ekstrem itu menyebut melalui media sosial bahwa kesepakatan tersebut “tidak dapat diterima” sembari menambahkan bahwa “pembunuhan di Gaza harus terus berlanjut.”

Posisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dinilai semakin rumit menjelang pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober. Para analis memperkirakan setiap konsesi terkait Gaza dapat mengurangi dukungan politik dari basis pemilih maupun mitra koalisi sayap kanan.

“Netanyahu menghadapi pemilihan umum yang krusial dalam waktu kurang dari 90 hari ke depan dan meskipun mungkin ada sedikit kelonggaran pada isu-isu lain seperti Lebanon atau Iran, ia tidak dapat terlihat fleksibel terkait Hamas,” jelas Aaron David Miller, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace. “Bayangan peristiwa 7 Oktober masih sangat pekat dan gelap di atas Israel, dan akan terus seperti ini untuk jangka waktu panjang,” kata peneliti senior itu.

Shehada menilai Netanyahu akan berusaha menunda setiap bentuk penyelesaian damai hingga pemilu selesai karena menerima kesepakatan saat ini dapat menjadi “bunuh diri politik” baginya.

Perkembangan terbaru juga menunjukkan perubahan terhadap mekanisme pelaksanaan proposal. Seusai pertemuan Netanyahu dengan Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat pada Senin lalu, diumumkan bahwa pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel tidak lagi dilaksanakan secara bertahap sebagaimana tercantum dalam proposal awal.

Padahal, menurut sejumlah pengamat, mekanisme bertahap diperlukan agar kedua pihak memiliki waktu membangun kepercayaan.

Akibat perubahan tersebut, proses kembali pada tuntutan awal Israel, yakni penarikan pasukan baru akan dilakukan setelah Hamas sepenuhnya dilucuti.

Sejumlah analis berpendapat hanya tekanan langsung dari Washington yang berpotensi mengubah posisi Israel.

“Israel … akan berada di bawah tekanan besar Trump untuk mengikuti rencana tersebut atau berisiko memicu kemarahannya dengan menggagalkan apa yang diklaimnya sebagai terobosan bersejarah,” tulis Alan Pino, seorang peneliti senior di program Timur Tengah Atlantic Council, dalam sebuah tulisan opini untuk lembaga think tank AS, pekan lalu.

Beberapa indikasi tekanan dari Gedung Putih mulai terlihat. Laporan media menyebut Trump merilis proposal 15 poin tanpa lebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah Israel.

Seusai pengumuman tersebut, seorang pejabat senior Amerika Serikat yang memberikan pengarahan secara tertutup kepada wartawan juga menyatakan Trump akan “sangat, sangat kecewa” apabila Israel menolak proposal itu.

Miller menilai pendekatan Trump terhadap Israel berbeda dibandingkan para presiden Amerika Serikat sebelumnya.

“Donald Trump telah mengatakan dan melakukan beberapa hal untuk Israel, serta Netanyahu yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Tidak ada yang berbicara kepada seorang perdana menteri Israel seperti cara Trump berbicara kepada Netanyahu. Tidak ada yang membuka dialog dengan Hamas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak Israel.”

Menurut Miller, langkah-langkah tersebut merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Namun, apakah Donald Trump bersedia menanggung konsekuensi yang signifikan dan serius bagi hubungan AS-Israel adalah masalah yang berbeda,” katanya kepada DW.

Konsekuensi yang dimaksud dapat berupa pembatasan bantuan militer Amerika Serikat, pengurangan kerja sama intelijen, maupun berkurangnya dukungan diplomatik Washington terhadap Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional lainnya.

Namun hingga kini, menurut Miller maupun Shehada, belum ada satu pun langkah tersebut yang benar-benar diterapkan.

“Kalau Anda menghalangi Donald Trump mendapatkan sesuatu yang benar-benar dia inginkan, itu bisa membuat posisi Anda yang sangat buruk dan berbahaya,” kata Miller. “Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang begitu penting bagi Trump hingga dia bersedia benar-benar menekan Israel? Mungkin peluang normalisasi hubungan Israel-Saudi, jika ada terobosan nyata dalam konflik Gaza.”

Meski demikian, Miller menilai situasi saat ini masih jauh dari kemungkinan tersebut. Ia memperkirakan Trump belum akan melangkah lebih jauh selain menyampaikan tekanan secara verbal, sementara fokus utama pemerintahannya kemungkinan tetap diarahkan untuk mencegah eskalasi konflik dengan Iran. (*)