Dua Tahun Pascapemberontakan, Reformasi Bangladesh Dipertanyakan di Tengah Bayang-bayang Sheikh Hasina

Infobenua.com – Dua tahun setelah pemberontakan yang dipimpin mahasiswa menggulingkan pemerintahan Sheikh Hasina, Bangladesh kembali menghadapi ketidakpastian politik. Sejumlah pengamat menilai pemerintahan yang terbentuk pascarevolusi belum memenuhi berbagai janji reformasi yang menjadi tuntutan utama demonstrasi, sementara rencana Hasina untuk pulang dari pengasingan pada Desember mendatang berpotensi memicu dinamika politik baru.

Sheikh Hasina, yang memimpin Bangladesh selama hampir 16 tahun sebelum lengser pada Agustus 2024, kini masih berada di India. Meski telah dijatuhi hukuman mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh, mantan perdana menteri itu menyatakan akan kembali ke negaranya dan menyerahkan diri kepada pihak berwenang.

Di sisi lain, kritik terhadap pemerintahan yang kini dipimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) terus menguat karena dinilai belum merealisasikan agenda reformasi yang disepakati setelah jatuhnya rezim Hasina.

“Pada akhirnya, kita belum melihat adanya penghapusan diskriminasi, terwujudnya masyarakat yang inklusif, atau tatanan politik baru yang dijanjikan,” kata Mohammad Tanzimuddin Khan, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Dhaka, kepada DW.

“Tampaknya kita melupakan alasan utama di balik pemberontakan bulan Juli lalu, terutama mereka yang kini berkuasa.”

Gelombang protes yang berujung pada tumbangnya Hasina berawal dari penolakan terhadap sistem kuota pekerjaan sektor publik yang pertama kali dipersoalkan pada 2018. Ketegangan kembali meningkat pada 2024 setelah pengadilan mendukung pemberlakuan kembali sebagian sistem tersebut, memicu demonstrasi yang berkembang menjadi pemberontakan nasional. Kerusuhan itu menewaskan lebih dari 1.000 orang sebelum Hasina melarikan diri ke India pada Agustus 2024.

Pemerintahan sementara yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus kemudian menyusun agenda reformasi melalui dokumen bertajuk “Piagam Juli” bersama militer dan tokoh-tokoh pemberontakan.

Dalam referendum yang digelar pada Februari 2026, sekitar 70 persen pemilih mendukung piagam tersebut. Dokumen itu mengusulkan pembatasan masa jabatan perdana menteri, pembentukan majelis tinggi parlemen, penguatan kewenangan presiden, serta peningkatan independensi lembaga peradilan. Pada pemilu yang berlangsung bersamaan, BNP meraih kemenangan mayoritas.

Meski demikian, implementasi reformasi dinilai berjalan lambat.

Ali Riaz, yang memimpin Komisi Reformasi Konstitusi di bawah pemerintahan sementara, mengatakan terdapat “komitmen yang terikat waktu,” termasuk pembentukan dewan reformasi konstitusi dan pelaksanaan agenda reformasi dalam waktu 180 hari kerja.

“Hal itu tidak dilakukan,” katanya, serta menambahkan bahwa hal tersebut “sangat disesalkan.”

Selama masa pemerintahan sementara, sebanyak 133 peraturan diterbitkan sebagai bagian dari paket reformasi. Namun setelah mengambil alih pemerintahan, BNP menolak mengesahkan 20 di antaranya, termasuk regulasi mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC), Komisi Antikorupsi, penghilangan paksa, serta mekanisme referendum.

BNP beralasan bahwa seluruh perubahan konstitusi maupun kelembagaan harus diproses melalui mekanisme legislasi di parlemen.

Perbedaan pandangan mengenai Piagam Juli juga memicu ketegangan antara BNP dan Jamaat-e-Islami, terutama terkait usulan pembentukan majelis konstituante untuk mengawasi reformasi konstitusi.

Menteri Dalam Negeri Bangladesh sekaligus mantan perwakilan BNP di Komisi Konsensus Nasional, Salahuddin Ahmed, sebelumnya menyebut instrumen pelaksanaan Piagam Juli sebagai “dokumen kebohongan tanpa akhir” yang dibuat oleh pemerintahan sementara.

Sementara itu, Partai Warga Nasional (NCP) yang lahir dari gerakan mahasiswa menuduh BNP mengingkari janji reformasi.

Asif Mahmud, juru bicara NCP sekaligus salah satu tokoh utama pemberontakan 2024, mengatakan BNP telah “mengkhianati publik” dan mempertanyakan “apakah para pemilih akan mempercayai partai itu lagi jika momen politik serupa muncul kembali.”

Mahmud juga mengatakan kepada DW: “BNP membawa negara ini mundur dengan mencabut peraturan dan reformasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sementara.”

Namun, Khan menilai kemunduran reformasi tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai pemerintah.

“Bukan hanya partai penguasa; tidak ada tanda-tanda oposisi melepaskan diri dari kecenderungan ini juga.”

Menurutnya, meskipun terdapat perubahan dalam pola penggunaan kewenangan perdana menteri, politisasi mulai kembali terlihat di sejumlah institusi penting, termasuk lembaga pendidikan.

Mahmud menilai ambisi partai-partai politik untuk segera memperoleh kekuasaan melalui pemilu telah memaksa para pemimpin mahasiswa berkompromi terhadap sejumlah tuntutan reformasi.

Isu penghilangan paksa juga kembali menjadi perhatian. Komisi bentukan pemerintahan sementara mencatat 1.569 kasus penghilangan paksa yang telah diverifikasi dari total 1.913 laporan yang diterima. Sebagian besar korban yang kemudian ditemukan hidup diketahui memiliki keterkaitan dengan Jamaat-e-Islami maupun BNP, dua rival utama Liga Awami.

Sebagai langkah pencegahan, Bangladesh menandatangani Konvensi PBB Anti-Penghilangan Paksa pada Agustus 2024 dan mengeluarkan regulasi yang mengkriminalisasi praktik tersebut.

“Kami ingin memastikan keberlanjutannya dengan memasukkan hal ini ke dalam konstitusi dan membuat perubahan hukum yang diperlukan,” kata Asif Mahmud.

Namun pemerintah BNP kemudian mengajukan rancangan undang-undang baru pada Juli 2026 yang mengalihkan kewenangan penyelidikan dugaan penghilangan paksa dari NHRC kepada kepolisian.

Human Rights Watch (HRW) menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan perlindungan hukum.

HRW memperingatkan bahwa “mengizinkan polisi untuk menyelidiki penghilangan paksa tidak akan menjamin akuntabilitas dan tidak akan menciptakan efek jera yang diperlukan untuk mengakhiri praktik ini.”

Organisasi tersebut juga mengutip dugaan penculikan Miraj Sheikh pada 21 April sebagai kasus pertama dugaan penghilangan paksa sejak pemberontakan 2024. Hingga lebih dari tiga bulan setelah kejadian, keberadaan korban masih belum diketahui.

“Kami melihat tanda-tanda kembalinya masa-masa lampau tersebut,” kata Khan. “Tentu saja, hal ini sangat mengkhawatirkan.”

Di tengah situasi tersebut, Liga Awami tetap dilarang mengikuti aktivitas politik berdasarkan perintah eksekutif dan tidak diizinkan berpartisipasi dalam pemilu Februari lalu.

Meski berada di pengasingan, Hasina menyatakan dalam wawancara dengan Reuters bahwa dirinya akan kembali ke Bangladesh pada Desember.

Pihak berwenang di Dhaka “ingin membawa saya kembali, mereka berulang kali mengirim surat ke India yang meminta agar saya dipulangkan,” katanya. “Saya akan pulang dengan sukarela.”

“Saya percaya pada keadilan dan saya merasa bahwa begitu proses peradilan dimulai, akan menjadi jelas bagi rakyat betapa konyolnya pengadilan tersebut,” tambah Hasina, “dan saya ingin membuktikannya.”

Jaksa Agung Bangladesh menegaskan Hasina akan langsung ditangkap dan diadili apabila kembali ke negara tersebut.

Ali Riaz memperingatkan kepulangan Hasina berpotensi memicu instabilitas baru.

“Selama proses persidangan, ia dan para pengikutnya mungkin mencoba mengganggu stabilitas hukum dan ketertiban di Bangladesh demi keuntungan politik,” ungkapnya, seraya menyerukan kepada pemerintah agar bersiaga terhadap potensi ketidakstabilan tersebut.

Sementara itu, Khan menilai kepulangan Hasina juga dapat menghasilkan dampak politik yang berbeda.

Ia mengatakan bahwa ketegangan seputar kepulangan Hasina bisa jadi justru akan membantu “menjalin persatuan politik yang lebih luas di tengah negara yang sangat terbelah ini.” (*)