Pengamat Ekonomi Unmul Pertanyakan Arah Pembangunan Samarinda, APBD Diminta Lebih Berpihak ke Rakyat

Teks foto: Diskusi Publik Kader PDI Perjuangan Kota Samarinda menghadirkan Narasumber dari PWI Kaltim (Abdurahman Amin), Ketua DPRD Samarinda (Helmi Abdullah), Perwakilan DPD PDI Perjuangan Kaltim (Eko Priyo Utomo) serta Akademisi sekaligus Pengamat Ekonomo Unmul (Hairul Anwar)

Infobenua.com Samarinda— Penggunaan APBD dan arah pembangunan Kota Samarinda menjadi pembahasan dalam diskusi publik bertajuk *Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda* yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Minggu (21/6/2026).

Dalam diskusi tersebut, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, menilai pembangunan daerah harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari banyaknya proyek yang dibangun.

Menurut Hairul prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil harus menjadi dasar dalam penyusunan dan penggunaan APBD.

“Saya tuh senang ketika berdaulat itu mampu mendaulatkan keberpihakan APBD terhadap wong cilik. Ini penting karena hari ini kita seringkali terjerat dalam pragmatisme, akibatnya sangat tipis antara wong cilik dan wong licik,” tegasnya.

Ia mengakui pembangunan fisik di Samarinda terus berjalan. Namun, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dinilai masih belum sepenuhnya teratasi.

“Hari ini Samarinda luar biasa berbenah. Jalan dibangun, drainase dibongkar, gedung-gedung cantik semua. Di atas kertas konsepnya luar biasa. Masalahnya, penduduk itu tidak hidup di atas kertas,” katanya.

Ia mencontohkan masih adanya genangan air di sejumlah titik saat hujan turun, termasuk di kawasan yang sebelumnya tidak pernah terdampak.

“Hujan sedikit, genangan air masih banyak ke mana-mana. Daerah yang belum pernah kena genangan sekarang kena,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyinggung keberadaan UMKM yang menurutnya belum memperoleh ruang yang cukup dalam sistem ekonomi yang lebih besar.

“UMKM ini dipuji-puji di pidato, tapi begitu menyangkut economic chain dan rantai ekonomi besar, itu pasti terpinggirkan,” katanya.

Hairul kemudian mempertanyakan sejauh mana manfaat sejumlah proyek pembangunan yang menggunakan APBD dapat dirasakan masyarakat.

“Itu APBD dikeluarkan untuk siapa? Teras Samarinda manfaatnya buat siapa? Yang menikmati siapa?” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya menampilkan kemajuan dari sisi fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Saya cuma mau bilang satu kata bahwa pembangunan itu jangan kayak papan panggung, megah di luar, becek di belakang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan nilai-nilai Trisakti Bung Karno harus menjadi dasar dalam pembangunan daerah, mulai dari berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi hingga berkepribadian dalam kebudayaan.

Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

“Prinsip berdaulat mengharuskan kebijakan pembangunan lahir dari kebutuhan rakyat. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan,” kata Iswandi.

Ia juga menilai penguatan ekonomi kerakyatan perlu menjadi perhatian pemerintah melalui dukungan terhadap UMKM, sektor informal dan penciptaan lapangan kerja.

“Keberpihakan anggaran harus terlihat pada penguatan ekonomi dari bawah. UMKM harus diperkuat, pelaku ekonomi informal harus mendapat dukungan, dan peluang kerja harus terus dibuka agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan,” demikian Iswandi.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri