Iswandi Nilai Arah Pembangunan Samarinda Masih Jauh dari Semangat Trisakti Bung Karno

Teks foto: Ketua DPC PDIP Kota Samarinda Iswandi saat memberikan kata sambutan

Infobenua.com Samarinda—Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, menilai nilai-nilai Trisakti Bung Karno belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kota Samarinda, termasuk dalam perencanaan anggaran daerah.

Iswandi mengatakan konsep Trisakti yang meliputi berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan seharusnya menjadi ukuran utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

“Kalau Trisakti Bung Karno benar-benar diimplementasikan oleh para pemimpin, maka sebesar-besarnya manfaat pembangunan akan dirasakan oleh rakyat,” kata Iswandi saat memberikan kata sambutan di kantor DPD PDI-P Kaltim, Jalan A Wahab Sjahranie Samarinda, Minggu 21 Juni 2026.

Namun, ia menilai implementasi nilai tersebut masih belum maksimal dalam penyusunan APBD, kebijakan pembangunan, maupun kebijakan sosial dan kebudayaan di daerah.

Dalam forum diskusi itu, berbagai masukan dari narasumber dan peserta dihimpun untuk kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Kota Samarinda.

“Semua masukan akan kami rumuskan terlebih dahulu. Nantinya menjadi rekomendasi untuk pemerintah kota dalam menjalankan pembangunan,” ujarnya.

Iswandi juga menyinggung sejumlah proyek strategis di Samarinda seperti Pasar Pagi, Terowongan Samarinda, dan Teras Samarinda yang menurutnya perlu dilihat dari sisi kepentingan masyarakat.

“Pertanyaannya, pembangunan itu atas nama rakyat atau memang keinginan rakyat? Kalau benar keinginan rakyat, tentu tidak akan menimbulkan polemik,” katanya.

Ia mengakui sebagian program pembangunan telah memberi manfaat, namun sebagian lainnya dinilai masih perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan semangat Trisakti.

Selain itu, Iswandi menyoroti perlunya penguatan ekonomi kerakyatan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal Samarinda.

Saat ini, PAD Kota Samarinda disebut berada di kisaran Rp1,01 triliun dari target Rp1,2 triliun pada 2025.

Menurutnya, peningkatan PAD harus dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil melalui kenaikan pajak atau pungutan baru.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor informal, serta penciptaan lapangan kerja di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

“UMKM harus diperkuat, pelaku ekonomi informal harus didukung, dan peluang kerja harus terus dibuka,” tutup Iswandi.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri