Kepala Daerah se-Kaltim Sepakat Temui Kemenkeu, Bahas Nasib Fiskal 2027

Teks foto: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud bersama bupati dan wali kota se-Kaltim usai rapat koordinasi di ruang Ruhui Rahayu.

Infobenua.com.Samarinda —Proyeksi APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2027 yang diperkirakan kembali menyusut mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengambil langkah bersama. Seluruh kepala daerah sepakat berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kebijakan fiskal dan dana transfer ke daerah.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama para bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Kaltim di Aula Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).

Rudy mengatakan kondisi fiskal daerah menjadi perhatian seluruh kepala daerah karena berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur. Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat dinilai perlu segera dilakukan.

“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur membahas kondisi keuangan daerah, terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal dan posisi keuangan kabupaten maupun kota. Hasilnya, kami sepakat segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan,” kata Rudy.

Menurutnya, pertemuan dengan Kementerian Keuangan akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur.

“Insya Allah kita akan datang bersama-sama. Secepatnya akan kami jadwalkan,” ujarnya.

Rapat tersebut digelar di tengah proyeksi awal APBD Kaltim 2027 yang diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp12,1 triliun. Nilai itu lebih rendah dibanding APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun bahkan jauh di bawah APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp21 triliun.

Meski demikian, Rudy menegaskan angka tersebut masih bersifat proyeksi dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Besaran anggaran masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi transfer ke daerah.

“Ini masih rencana. Kita masih menunggu kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dana transfer ke daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, apabila nilai APBD benar-benar menurun, struktur belanja daerah juga akan terdampak, termasuk meningkatnya persentase belanja pegawai terhadap total anggaran. Karena itu, Pemprov Kaltim bersama DPRD akan memprioritaskan anggaran untuk pelayanan dasar dan program strategis, sekaligus mengefisienkan belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

“Kita berharap kapasitas fiskal Kalimantan Timur dapat diperkuat sehingga pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal pada 2027,” tutup Rudy.

Penulis Frida editor Eka mandiri