Infobenua.com, Budapest — Pemerintahan baru Hungaria mengambil langkah paling keras terhadap Rusia sejak pergantian kekuasaan politik di negara itu pada 1989/90. Kementerian Luar Negeri Hungaria pekan ini mengusir 10 diplomat Rusia yang dinilai melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.
Keputusan tersebut menjadi penanda penting perubahan kebijakan Budapest setelah Peter Magyar menggantikan Viktor Orban sebagai perdana menteri pada awal Mei 2026. Selama hampir dua dekade pemerintahan Orban, Hungaria dikenal sebagai negara Uni Eropa yang paling dekat dengan Moskow dan kerap menjadi sumber kekhawatiran keamanan bagi Uni Eropa maupun NATO.
Kementerian Luar Negeri di Budapest tidak memberikan rincian mengenai pelanggaran yang dilakukan para diplomat tersebut. Namun, dalam terminologi kalangan diplomatik, pengusiran atas dasar pelanggaran konvensi tersebut umumnya mengindikasikan aktivitas yang berkaitan dengan spionase.
Pemerintah Hungaria mengatakan keputusan itu diambil untuk melindungi keamanan dan kedaulatan nasional. Meski demikian, Budapest menegaskan pengusiran tersebut tidak berarti memutus hubungan diplomatik dengan Moskow. Hungaria tetap ingin “mempertahankan dialog yang diperlukan, saling menghormati, dan mematuhi aturan”, tulis Kementerian Luar Negeri Hungaria dalam unggahan di Facebook.
Menjauh dari Kebijakan Orban
Perubahan tersebut kontras dengan kebijakan pemerintahan Viktor Orban, yang selama bertahun-tahun mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia meskipun Moskow menginvasi Ukraina. Orban, yang kembali berkuasa pada 2010 dan memimpin Hungaria hingga kekalahannya dalam pemilu 2026, bahkan pernah dijuluki “anjing piaraan Putin” dan “agen Kremlin” karena kedekatannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Di bawah pemerintahannya, Hungaria menjadi satu-satunya negara Uni Eropa yang tidak pernah secara tegas mengecam perang total Rusia terhadap Ukraina. Dalam dua tahun terakhir masa kekuasaannya, Orban berulang kali menyalahkan Ukraina dan negara-negara Barat yang menurutnya telah memancing agresi Rusia.
Pada musim semi 2026, muncul pula tuduhan serius mengenai hubungan Budapest dengan Moskow. Mantan Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto disebut secara pribadi membocorkan informasi rahasia dari pertemuan Uni Eropa kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Semua itu mulai berubah setelah pemerintahan Magyar berkuasa. Berbeda dengan Orban, perdana menteri baru tersebut berulang kali mengecam agresi Rusia terhadap Ukraina. Pemerintah Hungaria bahkan telah menyatakan Rusia sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
Pergeseran kebijakan itu kini diwujudkan melalui tindakan diplomatik terhadap Moskow.
Pakar intelijen Peter Tarjani mengatakan kepada portal Index bahwa persoalan tersebut “bukan konflik diplomatik, melainkan perkara intelijen yang serius”. Menurutnya, pengusiran para diplomat Rusia juga menunjukkan bahwa Hungaria kembali “ke arus utama kebijakan keamanan” para sekutunya.
Andras Racz, ilmuwan politik sekaligus pakar Rusia dari Hungaria dan wakil direktur Hungarian Institute of Foreign Affairs (MKI), mengatakan kepada kantor berita pemerintah MTI bahwa Hungaria merupakan satu-satunya anggota Uni Eropa dan NATO yang dalam beberapa tahun terakhir belum melakukan pengusiran serupa.
Menurut Racz, langkah tersebut “seharusnya sudah dilakukan empat setengah tahun lalu”. Kini, “Hungaria membayar utang lamanya kepada para sekutu”.
Jejak Operasi Intelijen Rusia
Hubungan erat Budapest dengan Moskow selama era Orban telah lama memunculkan kekhawatiran di kalangan sekutu Hungaria. Hingga 2016, misalnya, perwira intelijen Rusia dilaporkan dapat mengikuti latihan paramiliter di lingkungan kelompok sayap kanan ekstrem Hungaria selama bertahun-tahun tanpa gangguan.
Sejak 2012, badan intelijen Rusia juga disebut mencuri sejumlah besar data dari Kementerian Luar Negeri serta sejumlah lembaga pemerintah Hungaria lainnya selama bertahun-tahun. Pemerintah Orban tidak secara terbuka menyampaikan protes terhadap aktivitas tersebut.
Pada 2019, Rusia bahkan mendapat izin memindahkan kantor pusat International Investment Bank (IIB) ke Budapest. Lembaga tersebut dikenal sebagai “bank mata-mata” dan baru dipindahkan kembali pada 2023 setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi.
Jurnalis investigasi Szabolcs Panyi berulang kali memperingatkan bahwa Hungaria telah berkembang menjadi “pusat logistik dan pangkalan operasi badan intelijen Rusia”, yang menurutnya dapat membahayakan kawasan secara lebih luas.
Ironi kebijakan tersebut semakin terlihat karena Orban selama bertahun-tahun menuduh para pengkritiknya sebagai pihak yang mengancam kedaulatan Hungaria.
Energi dan Kedekatan dengan Moskow
Kebijakan pro-Rusia Orban tidak semata-mata muncul setelah perang Ukraina. Sejak kembali berkuasa pada 2010, pemerintahannya telah membangun hubungan ekonomi dan energi yang erat dengan Rusia. Orban beralasan Hungaria sangat bergantung pada pasokan energi Rusia untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Namun, klaim bahwa gas Rusia memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar telah lama diperdebatkan.
Kerja sama dengan Moskow juga mencakup pembangunan dan perluasan pembangkit listrik tenaga nuklir Paks dengan bantuan Rusia. Proyek tersebut diperkirakan akan memberikan beban finansial kepada Hungaria selama puluhan tahun.
Kedekatan politik dan ekonomi yang begitu erat dengan Rusia pada akhirnya menjadi teka-teki bagi sebagian kalangan di Eropa, terutama karena keuntungan strategis yang diharapkan tidak selalu terlihat sebanding dengan risiko keamanan yang muncul.
Magyar Membawa Hungaria Kembali ke Barat
Penolakan terhadap kebijakan Orban kemudian berkembang di dalam negeri. Sikap Peter Magyar yang lebih tegas pro-Eropa dan pro-Barat menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan Partai Tisza, yang berarti Kehormatan dan Kebebasan, pada pemilu musim semi 2026.
Dalam berbagai unjuk rasa selama kampanye, bendera Eropa kerap terlihat. Seruan “Rusia, pulanglah!” juga terdengar secara spontan.
Magyar dan para petinggi Partai Tisza menilai posisi Hungaria berada di Eropa. Hubungan dengan Rusia, menurut mereka, tetap dapat dipertahankan secara pragmatis, tetapi dalam tingkat yang terbatas. Namun, langkah pemerintah baru terhadap diplomat Rusia menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tersebut berlangsung lebih cepat dan lebih jauh daripada yang diperkirakan banyak pengamat.
Mantan wakil kepala Information Office (IH), badan intelijen luar negeri Hungaria, Andras Telkes, menulis di surat kabar Nepszava bahwa pengusiran para diplomat menunjukkan keberadaan intelijen Rusia di Hungaria tampaknya “sangat dalam”. Menurutnya, negara tersebut menghadapi persoalan serius.
Telkes menilai pengusiran 10 diplomat dapat membantu memulihkan kepercayaan badan-badan intelijen negara anggota NATO terhadap Hungaria. Namun, ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut sekaligus membawa konsekuensi keamanan.
“Mengusir dua atau tiga orang akan menjadi sebuah sinyal. Mengusir 10 orang berarti perang.”
Menurut Telkes, langkah tersebut menciptakan persoalan keamanan serius bagi Hungaria.
Moskow Ancam Membalas
Kremlin merespons keputusan Budapest dengan kecaman keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam pengusiran diplomat Rusia dan menuduh adanya “lobi Russophobia di Budapest”. Moskow juga mengancam akan memberikan respons yang “keras dan menyakitkan”.
Andrei Kolesnik, anggota Komite Pertahanan Duma Negara Rusia, bahkan mengatakan penghentian pasokan gas ke Hungaria perlu dipertimbangkan. Ancaman tersebut menyoroti salah satu dilema utama pemerintah Magyar: semakin jauh Budapest bergerak dari Moskow, semakin besar pula potensi tekanan yang dapat digunakan Rusia melalui hubungan energi dan jaringan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Bagi Menteri Luar Negeri Hungaria Anita Orban, persoalan tersebut bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Pada 2007, ia meraih gelar doktor dengan disertasi mengenai kebijakan energi Rusia di Eropa Tengah. Setahun kemudian, ia menerbitkan buku berjudul Power, Energy and the New Russian Imperialism.
Dengan pengusiran 10 diplomat Rusia, pemerintah Magyar kini mengirimkan sinyal paling jelas bahwa hubungan Hungaria dengan Moskow memasuki babak baru. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Budapest berupaya mengembalikan posisinya ke dalam arus utama keamanan Uni Eropa dan NATO setelah bertahun-tahun menjadi pengecualian dalam kebijakan Rusia di kawasan. (*)



















Users Today : 195
Total Users : 1476685
Views Today : 309
Total views : 6871724