Enam Kandidat Bersaing Gantikan Antonio Guterres sebagai Sekjen PBB

Infobenua.com, New York — Persaingan untuk menentukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikutnya memasuki tahap penting menjelang berakhirnya masa jabatan Antonio Guterres pada 31 Desember 2026. Enam kandidat tampil dalam debat di Aula Majelis Umum PBB, New York, pada 23 Juli 2026, di tengah meningkatnya tantangan global yang dihadapi organisasi tersebut.

Keempat kandidat perempuan dan dua kandidat laki-laki bersaing memperebutkan posisi tertinggi di PBB ketika organisasi itu menghadapi berbagai krisis, mulai dari konflik bersenjata di sejumlah kawasan hingga tekanan anggaran yang semakin berat.

Sidang Umum PBB dijadwalkan menetapkan pengganti Guterres pada September mendatang. Proses pemilihan diawali melalui Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 negara anggota.

Para analis menilai belum ada kandidat yang benar-benar unggul karena negara-negara besar masih terbelah dalam menentukan dukungan. Namun, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Mariano Grossi, kerap disebut sebagai salah satu kandidat terkuat.

Selain Grossi, kandidat lainnya adalah mantan Presiden Cile Michelle Bachelet, mantan Presiden Majelis Umum PBB Maria Fernanda Espinosa dari Ekuador, Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan dari Kosta Rika, Duta Besar Guyana untuk PBB Carolyn Rodrigues-Birkett, dan mantan Presiden Senegal Macky Sall.

Seorang kandidat membutuhkan sedikitnya sembilan suara di Dewan Keamanan untuk maju, namun tetap harus terbebas dari hak veto lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Inggris, Cina, Prancis, dan Rusia.

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet merupakan mantan Presiden Cile yang dikenal sebagai korban penyiksaan pada masa pemerintahan Augusto Pinochet. Pada 2006, ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai presiden negara tersebut.

Setelah menyelesaikan masa kepresidenannya, Bachelet dipercaya menjadi Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Selama menjabat, ia beberapa kali berselisih dengan pemerintah Cina, terutama setelah menerbitkan laporan mengenai dugaan pelanggaran hak-hak kelompok Uyghur.

Politikus berusia 74 tahun itu menilai seorang Sekretaris Jenderal PBB harus memiliki “moral” untuk tetap memimpin sekalipun berada di bawah tekanan negara-negara besar.

Pencalonannya mendapat dukungan dari Meksiko dan Brasil. Namun, pemerintah Cile menarik dukungan tersebut setelah José Antonio Kast dari kubu sayap kanan memenangkan pemilihan presiden. Amerika Serikat juga pernah mengkritik Bachelet terkait sikapnya yang mendukung hak aborsi.

Maria Fernanda Espinosa

Maria Fernanda Espinosa merupakan mantan Menteri Luar Negeri Ekuador sekaligus mantan Presiden Majelis Umum PBB.

Ia menilai PBB tetap menjadi satu-satunya organisasi internasional yang mampu mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan global. Namun, menurutnya, organisasi tersebut memerlukan reformasi yang lebih mendalam.

Diplomat berusia 61 tahun itu mengusulkan pembentukan sistem “peringatan dini” untuk mendeteksi potensi konflik antarnegara sebelum berkembang menjadi krisis terbuka.

Meski berasal dari Ekuador, pencalonannya justru didukung oleh Antigua dan Barbuda.

Rafael Mariano Grossi

Rafael Grossi telah memimpin Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sejak 2019. Diplomat Argentina berusia 65 tahun itu berada di garis depan dalam berbagai isu strategis dunia, termasuk program nuklir Iran dan keselamatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia di Ukraina.

Grossi memilih tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala IAEA selama proses pencalonan.

Ia menilai meninggalkan jabatan tersebut sebelum masa tugasnya berakhir merupakan “pelepasan tanggung jawab.”

Sejumlah pengamat menilai Grossi mendorong reformasi PBB secara lebih terbuka serta menginginkan Sekretaris Jenderal memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani persoalan internasional.

Rebeca Grynspan

Rebeca Grynspan merupakan mantan Wakil Presiden Kosta Rika yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Ia mengambil cuti dari jabatannya untuk mengikuti proses pencalonan.

Pada 2022, Grynspan berperan dalam mediasi Inisiatif Gandum Laut Hitam yang memungkinkan ekspor gandum Ukraina tetap berlangsung di tengah perang dengan Rusia.

Perempuan berusia 70 tahun tersebut kerap mengangkat kisah keluarganya sebagai keturunan Yahudi yang “nyaris selamat” dari Holocaust sebelum bermigrasi ke Kosta Rika.

Ia juga menilai PBB telah berkembang menjadi organisasi yang terlalu berhati-hati terhadap risiko dan menyebutnya sebagai risk-conservative organization.

Carolyn Rodrigues-Birkett

Carolyn Rodrigues-Birkett merupakan mantan Menteri Luar Negeri Guyana yang kini menjabat sebagai duta besar negaranya untuk PBB.

Diplomat berusia 52 tahun itu menilai organisasi dunia tersebut perlu memulihkan kembali “kredibilitasnya” di panggung internasional.

Menurut Rodrigues-Birkett, kontribusi PBB tidak seharusnya hanya diukur melalui isu perdamaian dan keamanan, tetapi juga melalui perannya dalam pembangunan, hak asasi manusia, dan berbagai program kemanusiaan lainnya.

Macky Sall

Macky Sall menjadi satu-satunya kandidat yang berasal dari luar Amerika Latin, kawasan yang secara tradisional dipandang memiliki peluang besar untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal PBB berikutnya.

Mantan Presiden Senegal berusia 64 tahun itu menegaskan bahwa perdamaian dan pembangunan merupakan dua agenda yang tidak dapat dipisahkan.

Pencalonannya diajukan oleh Burundi sebagai ketua Uni Afrika saat ini. Dukungan resmi dari pemerintah Senegal sendiri baru diberikan pada pekan ini.

Meski demikian, Sall masih menghadapi sorotan di dalam negeri. Otoritas Senegal menuduhnya bertanggung jawab atas tindakan represif terhadap demonstrasi politik yang menewaskan puluhan orang dalam periode 2021 hingga 2024.

Pergantian kepemimpinan PBB kali ini berlangsung ketika organisasi tersebut menghadapi tekanan yang semakin besar, termasuk berkurangnya pengaruhnya di tengah perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era Presiden Donald Trump. Karena itu, sosok Sekretaris Jenderal berikutnya diperkirakan akan menghadapi tantangan diplomatik yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode-periode sebelumnya. (*)