Infobenua.com, Washington — Amerika Serikat dan Arab Saudi resmi menandatangani kerja sama pengembangan program nuklir sipil yang disebut sebagai babak baru hubungan strategis kedua negara. Namun, kesepakatan tersebut memicu kontroversi karena dinilai berpotensi membuka jalan bagi Arab Saudi untuk mengembangkan kemampuan pengayaan uranium, yang merupakan teknologi sensitif dalam rezim nonproliferasi nuklir.
Perjanjian diumumkan pada Rabu (22/7) melalui penandatanganan dua dokumen oleh Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman. Kedua dokumen tersebut mencakup kerja sama nuklir untuk tujuan damai serta perjanjian pengamanan bilateral.
Departemen Energi Amerika Serikat menyatakan kesepakatan itu menjadi dasar hukum bagi kemitraan strategis bernilai miliaran dolar yang diproyeksikan berlangsung selama beberapa dekade. Washington juga menegaskan proyek tersebut tetap memenuhi standar keselamatan dan prinsip nonproliferasi nuklir.
Meski isi perjanjian belum dipublikasikan, The Wall Street Journal melaporkan salah satu ketentuannya memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi. Departemen Energi AS tidak memberikan konfirmasi maupun bantahan atas laporan tersebut.
Sebelum berlaku, perjanjian tersebut masih harus memperoleh persetujuan Kongres. Namun, dengan mayoritas kursi yang dimiliki Partai Republik, pemerintahan Presiden Donald Trump diperkirakan tidak akan menghadapi hambatan berarti dalam proses legislasi.
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kerja sama itu justru memperkuat rezim nonproliferasi. Chris Wright menegaskan seluruh proyek akan menggunakan teknologi dan tenaga ahli asal Amerika Serikat serta dijalankan dengan standar keselamatan tertinggi.
Penjelasan tersebut tidak menghentikan kritik dari kalangan politik Amerika.
Senator Partai Demokrat Bernie Sanders menilai kebijakan pemerintahan Trump bertolak belakang dengan alasan yang sebelumnya digunakan Washington dalam menghadapi Iran. Menurut Sanders, pemerintah AS menyerang Iran dengan dalih menghentikan pengayaan uranium, tetapi kini justru membuka peluang bagi Arab Saudi untuk memiliki kemampuan serupa.
Kritik juga datang dari Israel. Meski Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum menyampaikan sikap resmi, sejumlah tokoh oposisi menilai kerja sama tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan strategis di kawasan.
Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyebut kesepakatan itu sebagai “kegagalan strategis yang serius”.
Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman memperingatkan bahwa program nuklir sipil Arab Saudi pada akhirnya dapat berkembang menjadi program persenjataan nuklir. Ia mendesak pemerintah Israel melobi Kongres Amerika Serikat agar membatalkan kesepakatan tersebut.
Mantan Kepala Staf Militer Israel Benny Gantz juga mempertanyakan keputusan Washington. Menurutnya, tidak ada pejabat keamanan Israel yang menganggap pemberian kemampuan nuklir sipil kepada Arab Saudi—tanpa dibarengi pembentukan aliansi keamanan kawasan yang lebih luas—akan memperkuat keamanan Israel.
Pembahasan kerja sama nuklir antara Washington dan Riyadh sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan pertama Donald Trump dan berlanjut pada masa Presiden Joe Biden. Namun, proses negosiasi beberapa kali tertunda akibat kekhawatiran kelompok pengawas nonproliferasi bahwa teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pijakan menuju pengembangan senjata nuklir.
Selama proses perundingan, Amerika Serikat juga sempat mengaitkan kerja sama nuklir dengan agenda normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel serta pembentukan pakta pertahanan baru antara Washington dan Riyadh. Namun, unsur normalisasi dengan Israel tidak lagi menjadi bagian dari kesepakatan terbaru.
Kemampuan melakukan pengayaan uranium selama ini dipandang sebagai salah satu teknologi paling sensitif dalam sistem nonproliferasi internasional karena dapat digunakan untuk memproduksi bahan bakar reaktor maupun bahan baku senjata nuklir.
“Pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi dapat memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan dan menimbulkan risiko hilangnya kendali yang berbahaya,” kata Benett.
Sebagai perbandingan, Uni Emirat Arab sebelumnya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Barakah melalui kerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan berdasarkan Perjanjian 123. Dalam proyek tersebut, Abu Dhabi tidak meminta hak untuk membangun fasilitas pengayaan uranium sendiri.
Bagi banyak pakar nonproliferasi, pemanfaatan energi nuklir tanpa kemampuan pengayaan uranium masih dianggap sebagai “standar emas” dalam pengembangan program nuklir sipil karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan energi tanpa meningkatkan risiko proliferasi senjata nuklir. (*)
Users Today : 1163
Total Users : 1387539
Views Today : 2514
Total views : 6672806