DPRD Kaltim Serahkan Hasil Reses, Pemprov Prioritaskan Perbaikan Sekolah, Infrastruktur, dan SDM di 2026

Infobenua.com.Samarinda: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan akan memprioritaskan perbaikan sarana pendidikan, infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada tahun anggaran 2026.

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, usai menerima laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025 dari DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-28, Senin (4/8/2025), di Gedung Utama B Kantor DPRD Kaltim.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim, H. Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel itu menjadi momen penyerahan resmi hasil serap aspirasi seluruh anggota dewan kepada pihak eksekutif. Laporan ini memuat berbagai keluhan, kebutuhan, dan usulan masyarakat di seluruh daerah pemilihan di Kalimantan Timur.

“Mayoritas aspirasi dari fraksi-fraksi menyangkut persoalan di sektor pendidikan, terutama kondisi ruang kelas di berbagai sekolah yang sudah tidak layak. Ini akan kami jadikan prioritas utama tahun 2026,” ujar Seno.

Selain perbaikan fasilitas sekolah, Pemprov juga berencana membangun beberapa sekolah baru di wilayah yang membutuhkan. Tak hanya itu, kerja sama dengan sekolah swasta juga akan diperkuat untuk menjamin pemerataan kualitas layanan pendidikan.

“Harus ada kolaborasi antara negeri dan swasta. Jangan sampai ada ketimpangan. Semua peserta didik harus mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” tambahnya.

Di luar sektor pendidikan, laporan hasil reses juga menyoroti banyaknya keluhan terkait infrastruktur. Mulai dari kondisi jalan lingkungan, drainase, hingga akses ke fasilitas umum yang rusak dan kurang memadai.

“Pembenahan infrastruktur menjadi salah satu target utama kami karena sangat memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” ungkap Seno.

Tak kalah penting, persoalan kualitas SDM menjadi perhatian tersendiri. Banyak laporan yang mencatat masih tingginya angka stunting, persoalan gizi buruk, serta kemiskinan di beberapa daerah. Pemprov menilai hal ini perlu intervensi lebih serius melalui program kesehatan, perbaikan gizi, dan pemberdayaan sosial.

“Persoalan SDM seperti stunting dan kemiskinan adalah masalah mendasar yang harus ditangani dengan program terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.

Seno menekankan bahwa seluruh catatan hasil reses akan dikaji dan dijadikan acuan dalam perumusan program dan anggaran daerah tahun depan. Pemerintah pun berkomitmen untuk menjalankan aspirasi tersebut secara bertahap dan sesuai prioritas.

Ia juga mengapresiasi DPRD Kaltim atas peran aktif dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat di daerah. Menurutnya, kolaborasi legislatif dan eksekutif adalah kunci keberhasilan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
penulis Frida editor Eka mandiri