DPRD Kaltim Desak Akselerasi Pembangunan Infrastruktur demi Pemerataan dan Kemajuan Daerah

Infobenua.com Samarinda – Kebutuhan akan infrastruktur dasar di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian serius. Dari ujung desa hingga jantung kota, masyarakat masih menghadapi tantangan yang sama: akses jalan rusak, jembatan terbatas, saluran air tak memadai, dan fasilitas umum yang belum merata.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur sebagai jawaban atas kebutuhan riil masyarakat.

Menurutnya, tidak hanya satu atau dua wilayah yang mengalami ketertinggalan, tetapi hampir seluruh daerah di Kaltim menanti percepatan pembangunan yang berdampak langsung.

“Isu infrastruktur ini masih menjadi persoalan klasik, tapi sangat fundamental. Masyarakat kita masih menunggu perbaikan jalan, pembangunan jembatan, irigasi pertanian, hingga drainase yang layak,” kata Firnadi saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025).

Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan tak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Dibutuhkan sinergi nyata antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Salah satu upaya yang didorong DPRD adalah mengoptimalkan skema bantuan keuangan provinsi (bankeu) untuk daerah-daerah. Dengan bankeu, kabupaten/kota bisa mengakselerasi pembangunan infrastruktur prioritas tanpa harus menunggu terlalu lama dari alokasi APBD murni masing-masing.

“Bantuan keuangan ini adalah salah satu strategi mempercepat pembangunan. Ketika provinsi dan daerah bisa saling dukung, realisasi proyek pun bisa langsung terasa manfaatnya bagi warga,” ujarnya.

Namun, pembangunan fisik bukan satu-satunya fokus. Firnadi juga menggarisbawahi pentingnya penguatan infrastruktur pendidikan. Ia menyebut hibah kepada lembaga pendidikan harus tetap dilanjutkan dan diperluas, karena kualitas SDM masa depan ditentukan oleh kualitas pendidikan hari ini.

“Kita tidak hanya bicara soal jalan atau jembatan. Pendidikan juga harus dibangun fondasinya secara fisik dan sistemik. Hibah ke lembaga pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mengaitkan percepatan pembangunan dengan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan membuka keterhubungan antarwilayah, menurunkan biaya logistik, mempermudah distribusi barang, dan menarik investasi masuk ke daerah-daerah potensial.

DPRD Kaltim, sambung Firnadi, berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat di sektor ini dan memastikan pembangunan tidak hanya terfokus di kota-kota besar, tetapi menyentuh kawasan pelosok yang selama ini tertinggal.

“Kami ingin pembangunan tak lagi timpang. Potensi ekonomi lokal bisa tumbuh jika infrastrukturnya mendukung. Ini yang kami dorong agar pemerintah benar-benar mempercepat langkahnya,” tegasnya.

Firnadi pun menutup dengan peringatan agar pemerintah tak lagi hanya melempar janji, melainkan menunjukkan kerja nyata.

“Masyarakat kita sudah terlalu lama menunggu. DPRD mendorong agar tahun ini jadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur di Kaltim. Kita ingin melihat progres, bukan hanya rencana,” pungkasnya.(Dani/red/ ada DPRD Kaltim)