APBD Perubahan, DPRD Kukar Fokus pada Program Prioritas

Foto: Anggota Komisi III DPRD Kukar, Fachrudin

INFOBENUA.COM, KUKAR – Pembahasan anggaran daerah di Kukar memasuki fase penting. Berbagai usulan dari masyarakat kini tengah disandingkan dengan kemampuan fiskal daerah oleh DPRD dan pemerintah.

Anggota Komisi III DPRD Kukar, Fachrudin, mengatakan ruang gerak anggaran tahun ini cukup terbatas karena sebagian besar telah terserap sebagai belanja wajib. Kondisi ini membuat prioritas anggaran harus lebih selektif.

“APBD kita memang lebih dari Rp3 triliun, tapi banyak yang terkunci di mandatory spending,” jelasnya, Jumat (21/11/2025).

Ia menyebut kewajiban alokasi 10 persen untuk kesehatan dan 20 persen untuk pendidikan membuat sektor lain harus menyesuaikan strategi pembiayaan. Karena itu, pembahasan Banggar berlangsung lebih ketat.

Meski begitu, infrastruktur tetap menjadi salah satu sektor penting. Namun pemenuhannya harus mempertimbangkan kebutuhan dasar warga yang juga mendesak.

“Kalau semua usulan bisa ditampung tentu lebih baik, tapi harus realistis dengan kondisi anggaran,” ucapnya.

Saat ini, pihak DPRD bersama pemerintah tengah melewati proses pembahasan dalam Badan Anggaran (Banggar). Seluruh OPD terlibat untuk memastikan program yang diajukan selaras dengan rencana pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa kini setiap usulan wajib masuk ke dalam SIPD agar prosesnya lebih transparan dan terstruktur. Dari sistem itu, usulan diverifikasi sebelum dibahas di Banggar.

“Sekarang tidak bisa lagi asal memasukkan program. Semua harus melalui SIPD,” ujarnya.

Fachrudin menargetkan pembahasan APBD selesai pada akhir November agar program bisa segera dijalankan pada awal tahun anggaran.

Meski ruang fiskal sempit, DPRD tetap mengutamakan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

“Yang penting anggaran menyentuh kebutuhan warga, bukan hanya proyek besar,” pungkasnya. (Adv/RD)