APBD 2026 Dikawal Transparan, DPRD Kaltara Ajak Masyarakat Aktif Awasi Pelaksanaan Program

Foto: Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, Muddain.(dok.ist)

Infobenua.com, Tanjung Selor — DPRD Kalimantan Utara mengajak masyarakat berperan aktif mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 agar setiap program pembangunan berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, Muddain, mengatakan APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan sektor-sektor strategis lainnya.

Menurutnya, seluruh anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui APBD Tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga sektor strategis lainnya. Karena anggaran ini berasal dari uang rakyat, maka penggunaannya harus transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Muddain, saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper).

Ia menegaskan keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan pengawasan dari masyarakat agar setiap program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, Muddain mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan sekaligus mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah masing-masing.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Dengan keterlibatan masyarakat, pembangunan akan berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.

Harapannya, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta memastikan setiap anggaran daerah benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Nurfa | Editor: Redaksi