Infobenua.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran Rp500 miliar pada 2025 untuk memperluas akses layanan kesehatan melalui program gratis poll.
Anggaran ini digunakan untuk membayar premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga yang belum terdaftar atau yang statusnya nonaktif karena tunggakan.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa program ini menyasar warga yang tidak mampu serta memperkuat sistem JKN yang sudah berjalan.
“Kalau tidak mampu ya maka kita biayai,” ujarnya, Jumat (23/5/25).
Selain pembayaran iuran, dana juga digunakan untuk pembangunan rumah sakit tipe B di Kutai Barat dan pengembangan RS Aji Muhammad Saripudin 2.
“Pengadaan dokter spesialis turut menjadi prioritas untuk mengatasi kekurangan tenaga medis,” ujarnya.
Penambahan peserta JKN juga berdampak langsung pada peningkatan dana kapitasi bagi fasilitas kesehatan seperti puskesmas.
Misalnya, Puskesmas Juanda yang melayani 10.000 peserta berpotensi naik menjadi 15.000 peserta, sehingga dana operasional bisa bertambah dari Rp100 juta menjadi Rp150 juta per bulan.
“Pelayanan gratis poll itu hampir sama dengan pelayanan BPJS, jadi tidak ada skema lain,” tegas Jaya.
Program ini memastikan seluruh warga, termasuk yang menunggak, bisa kembali aktif dan mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan.
Jaya juga menepis anggapan buruk tentang layanan BPJS. Menurutnya, masalah bukan terletak pada sistem, melainkan pada kondisi fasilitas kesehatan.
“Yang bikin buruk itu fasilitas kesehatannya, bukan BPJS-nya,” tandasnya.(ADV/DiskominfoKaltim)
Penulis Nurfan editor Eka mandiri



















Users Today : 271
Total Users : 1420816
Views Today : 367
Total views : 6734574