Teks foto: Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda
Infobenua.com.Samarinda —Pemerintah Kota Samarinda diminta tidak hanya mengandalkan sektor yang sudah berjalan dalam mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pengembangan pariwisata dinilai perlu menjadi perhatian serius, terutama dengan membangun destinasi baru yang mampu menarik kunjungan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Wakil Ketua II DPRD Samarinda Ahmad Vananzda mengatakan, keterbatasan destinasi wisata alami membuat pemerintah harus berani menciptakan kawasan wisata baru.
Menurutnya, Samarinda tidak memiliki banyak pilihan wisata alam seperti daerah lain, sehingga pengembangan wisata buatan dan ruang publik menjadi salah satu alternatif.
“Kalau kita melihat potensi pariwisata di Samarinda memang tidak banyak. Kita tidak punya pantai atau banyak wisata alam, sehingga memang harus ada kawasan yang dibangun menjadi destinasi,” ujar Ahmad (17/8/2026).
Ia menilai salah satu kendala yang membuat sektor pariwisata Samarinda belum berkembang optimal adalah minimnya dukungan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Dibutuhkan investasi daerah yang hasilnya mungkin baru terlihat dalam beberapa tahun setelah pembangunan berjalan.
“Kalau anggarannya kecil, tentu sulit menghasilkan sesuatu yang besar. Kalau mulai ditingkatkan 2027, dampaknya mungkin tidak langsung terasa, bisa dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.
Ahmad menyebut pengembangan pariwisata juga memiliki peluang untuk menjadi sumber tambahan PAD.
Namun, pemerintah perlu melihat sektor tersebut sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya kegiatan seremonial.
Salah satu kawasan yang dinilai memiliki potensi besar adalah Polder Air Hitam. Ruang publik tersebut kini menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi warga untuk berolahraga, bersantai, hingga menikmati kuliner dari pelaku UMKM.
Namun, Ahmad menilai kawasan tersebut masih membutuhkan penataan agar dapat berkembang sebagai destinasi wisata kota.
“Polder Air Hitam saat ini masih belum tertata dengan baik. Masyarakat datang untuk olahraga, joging, atau wisata, tetapi pengelolaannya masih perlu diperjelas,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pengaturan parkir, keberadaan pedagang, hingga siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, Polder Air Hitam tidak hanya menjadi ruang publik, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Ada persoalan siapa yang mengelola, parkirnya bagaimana, pedagang membayar kepada siapa. Hal-hal seperti ini harus diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan,” jelasnya.
Selain penataan kawasan, Ahmad meminta pemerintah kota memastikan koordinasi antarinstansi berjalan sebelum melakukan penertiban terhadap aktivitas masyarakat di lokasi tersebut.
Ia mengingatkan agar penegakan aturan tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang sudah beraktivitas.
“Jangan sampai sudah ada komunikasi dengan pemerintah, kemudian Satpol PP langsung melakukan penertiban. Ini harus dikoordinasikan,” tegasnya.
DPRD Samarinda, kata Ahmad, akan mendorong pemerintah kota dan perangkat daerah terkait untuk membenahi pengelolaan kawasan wisata potensial, termasuk Polder Air Hitam.
Ia berharap penataan dilakukan dengan konsep yang mampu menjaga ketertiban, memberi kenyamanan pengunjung, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Penulis Frida editor Eka mandiri



















Users Today : 1963
Total Users : 1428493
Views Today : 3239
Total views : 6748292