Tak Mau Jembatan Kudungga Terus Jadi Wacana, BPD Muara Kaman Bawa Delapan Aspirasi ke DPRD Kaltim

Teks foto: Ketua BPD Desa Cipari Makmur, Hadi Subeno

Infobenua.com.Samarinda —Puluhan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mendatangi DPRD Kalimantan Timur, Senin (13/7/2026), untuk mendesak pemerintah segera merealisasikan delapan usulan pembangunan yang selama ini dinilai tak kunjung mendapat kepastian.

Rombongan yang dipimpin Ketua BPD Desa Cipari Makmur, Hadi Subeno, mewakili 20 BPD di Kecamatan Muara Kaman itu diterima Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis bersama sejumlah anggota dewan.

Hadi mengatakan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membuat desa kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur berskala besar. Karena itu, mereka meminta Pemerintah Provinsi Kaltim turun tangan.

“Kami datang ke provinsi karena kemampuan anggaran di desa maupun kabupaten sangat terbatas. Ada delapan usulan yang kami harapkan bisa diperjuangkan dan ditindaklanjuti,” kata Hadi.

Dari seluruh usulan tersebut, pembangunan Jembatan Mahakam Kudungga menjadi prioritas utama. Jembatan itu direncanakan menghubungkan Kecamatan Muara Kaman dengan Kecamatan Kota Bangun dan diyakini akan membuka akses ekonomi masyarakat.

Menurut Hadi, usulan pembangunan jembatan tersebut telah berulang kali disampaikan, tetapi hingga kini belum pernah terealisasi.

“Yang paling penting adalah Jembatan Kudungga. Berkali-kali kami usulkan tetapi belum juga dibangun. Kalau di Jakarta ribuan jembatan bisa dibangun, masa di Muara Kaman tidak bisa? Padahal daerah kami juga punya potensi wisata sejarah yang bisa berkembang,” ujarnya.

Ia berharap apabila pembangunan belum dapat dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltim, usulan tersebut dapat diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat melalui anggota DPR RI asal Kalimantan Timur.

Selain persoalan jembatan, Hadi juga menyoroti masih adanya desa yang belum menikmati layanan dasar.

Salah satunya Desa Kupang Baru yang hingga kini belum memiliki akses jalan darat maupun jaringan listrik.

Seluruh aktivitas masyarakat masih mengandalkan transportasi sungai. Bahkan biaya menyewa longboat mencapai sekitar Rp3,5 juta untuk satu kali perjalanan.

Kondisi itu, kata dia, menjadi persoalan serius ketika ada warga yang sakit ataupun ibu hamil yang membutuhkan penanganan medis karena perjalanan menuju puskesmas atau rumah sakit dapat memakan waktu tiga hingga lima jam.

“Kami juga sangat membutuhkan ambulans sungai. Jangan sampai warga yang sakit atau ibu melahirkan harus mempertaruhkan nyawa karena akses menuju fasilitas kesehatan sangat sulit,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, BPD juga meminta Pemerintah Provinsi Kaltim mengevaluasi mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu).

Menurut Hadi, prosedur administrasi, termasuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), masih terlalu rumit sehingga desa kesulitan mengakses bantuan pembangunan.

“Kami minta kran anggaran dibuka. Kami siap memenuhi seluruh persyaratan administrasi, tetapi mekanismenya jangan terlalu berbelit-belit,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, BPD se-Kecamatan Muara Kaman menyerahkan delapan usulan prioritas pembangunan kepada DPRD Kaltim, yakni:

1. Semenisasi badan jalan Muara Kaman Ilir menuju Desa Teratak.
2. Pembangunan badan jalan darat dari Desa Liang Buaya menuju Desa Kupang Baru di kawasan cagar alam.
3. Pengerasan badan jalan dari Desa Rantau Hempang menuju Desa Selerong, Kecamatan Sebulu.
4. Pembangunan Jembatan Mahakam Kudungga di Desa Muara Kaman Ilir.
5. Pembangunan turap beton di Desa Muara Kaman Ulu dan Desa Muara Kaman Ilir.
6. Pembangunan turap ulin pada badan jalan dari Desa Bukit Jering menuju Desa Liang Ilir, Kecamatan Kota Bangun.
7. Lanjutan pembangunan Jembatan Ulin yang menghubungkan Desa Tunjungan dengan Desa Sabintulung.
8. Peningkatan badan jalan dari Desa Teratak menuju Kilometer 2.

Hadi berharap seluruh usulan tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi semata, melainkan masuk dalam prioritas pembangunan pemerintah provinsi agar ketimpangan infrastruktur di wilayah Muara Kaman dapat segera diatasi.

Penulis Frida editor Eka mandiri