Teks foto: Tangkapan Layar Permintaan Maaf Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud
Infobenua.com Samarinda —Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya buka suara dan meminta maaf atas polemik renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang memicu kritik publik.
Ia mengaku bertanggung jawab penuh dan langsung mengambil langkah tegas: menghapus keterlibatan keluarga di pemerintahan serta menanggung pribadi fasilitas yang dinilai tak relevan dengan fungsi dinas.
Permintaan maaf itu disampaikan Rudy melalui video di akun media sosial pribadinya, Minggu (26/4/2026), setelah gelombang kritik muncul terkait sejumlah item renovasi yang dianggap berlebihan, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
“Ini menjadi kegelisahan publik yang harus saya jawab. Saya bertanggung jawab penuh,” tegas Rudy.
Sebagai langkah konkret, ia memastikan mulai 27 April 2026 tidak ada lagi anggota keluarganya yang terlibat dalam jabatan struktural di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk di Tim Ahli Gubernur. Keputusan ini diambil untuk meredam isu dinasti politik yang sempat mencuat.
Tak hanya itu, Rudy juga menyatakan siap menanggung secara pribadi seluruh biaya fasilitas yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan. Langkah ini mencakup item-item yang menuai sorotan publik dalam paket renovasi tersebut.
Di sisi lain, ia menegaskan seluruh proyek renovasi rumah jabatan akan diaudit ulang secara terbuka. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar efisien dan sesuai kebutuhan.
“Semua item akan kami teliti ulang dan pastikan berpihak pada rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Rudy juga menjelaskan bahwa perencanaan renovasi tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.
Meski begitu, ia menegaskan tidak akan lepas tangan terhadap kebijakan yang kini berjalan.
Polemik ini juga menyeret pernyataannya sebelumnya yang sempat menyinggung nama Hashim Djojohadikusumo terkait penunjukan anggota keluarga dalam Tim Ahli Gubernur.
Rudy pun turut meminta maaf atas pernyataan tersebut yang dinilai menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat.
“Ke depan kita berjanji akan lebih berhati-hati dalam komunikasi publik serta memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan transparan, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Frida | Editor Eka Mandiri




















Users Today : 787
Total Users : 1275960
Views Today : 1754
Total views : 6304621