Ketua DPRD Kaltim Ingatkan Publik Cermati Informasi Menjelang Aksi 21 April

Ket foto: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud.

Infobenua.com Samarinda — Menjelang rencana aksi massa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di Samarinda, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima serta menilai berbagai informasi yang beredar di ruang publik.

Ia menilai sejumlah isu yang berkembang menjelang pelaksanaan aksi tersebut tidak selalu disampaikan secara lengkap. Menurutnya, terdapat narasi yang beredar dengan menggunakan potongan informasi tertentu yang berpotensi membentuk persepsi publik secara tidak seimbang.

“Narasi yang disusun dari potongan informasi berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat, terutama apabila hanya bersumber dari cuplikan video atau data yang tidak disertai penjelasan konteks secara menyeluruh,” ujarnya pada Jumat (17/4/2026).

Hasanuddin menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipahami secara sederhana seperti yang digambarkan dalam sebagian narasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan anggaran maupun pengambilan keputusan strategis, melalui proses yang telah diatur secara sistematis.

Menurutnya, seluruh tahapan dalam pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berada dalam pengawasan yang ketat.

“Setiap kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, dilandasi aturan yang jelas, serta berada dalam sistem pengawasan. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan asumsi atau potongan informasi semata,” tegasnya.

Ia juga menanggapi berbagai tudingan yang diarahkan kepada pemerintah daerah, termasuk terkait kerja sama dengan pihak swasta. Hasanuddin menilai bahwa apabila terdapat hal yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat, klarifikasi sebaiknya dilakukan melalui jalur yang sesuai dengan prosedur resmi.

Menurutnya, pembentukan opini yang bersumber dari informasi yang tidak utuh berpotensi memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Apabila terdapat hal
yang memerlukan penjelasan, baik terkait perusahaan maupun kebijakan tertentu, hal tersebut dapat diklarifikasi melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan narasi berdasarkan informasi yang terpotong berpotensi menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.

Hasanuddin juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak penyebaran informasi yang tidak lengkap. Ia menilai kondisi tersebut dapat membuat masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu persoalan.

Ia mengajak masyarakat untuk memahami setiap isu secara komprehensif sebelum mengambil kesimpulan, terutama menjelang pelaksanaan aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap konteks suatu informasi. Oleh karena itu, setiap persoalan perlu dipahami secara menyeluruh sebelum menarik
kesimpulan,” tuturnya.

Rencana aksi pada 21 April di Samarinda diperkirakan akan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat dengan membawa sejumlah aspirasi kepada pemerintah daerah. Meski demikian, DPRD Kalimantan Timur mengingatkan agar penyampaian pendapat tetap dilakukan secara bertanggung jawab serta didasarkan pada data dan fakta yang akurat.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri