Infobenua.com Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Yusuf Mustafa, menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengatasi persoalan banjir yang masih menjadi permasalahan rutin di sejumlah kawasan.
Ia mengungkapkan bahwa penanganan banjir di Balikpapan sudah berada di jalur yang tepat, mengingat beberapa infrastruktur penting telah dibangun untuk menanggulangi risiko genangan, terutama saat musim hujan dan pasang laut tinggi terjadi secara bersamaan.
Salah satu pembangunan yang dinilai efektif adalah proyek bendungan pengendali banjir (bosem) seluas 10 hektare di kawasan Balikpapan Utara.
Selain itu, peningkatan kapasitas saluran air di Jalan MT Haryono juga menjadi bagian penting dari solusi jangka menengah.
“Pemkot Balikpapan telah menunjukkan komitmen dalam penanganan banjir. Pembangunan bosem untuk menampung air hujan menjadi bukti nyata. Namun, kondisi cuaca ekstrem yang berbarengan dengan pasang air laut sering kali memperlambat proses aliran air ke laut,”jelasnya, Kamis (26/6/2025).
Yusuf juga menegaskan bahwa penyebab banjir bukan berasal dari kelalaian pemerintah daerah, melainkan gabungan dari faktor cuaca ekstrem dan pasang laut yang sulit dihindari.
“Banjir yang terjadi lebih disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan waktu kejadian yang bertepatan dengan pasang laut. Kombinasi ini menghambat aliran air keluar, sehingga genangan bertahan lebih lama,”ujarnya.
Selain bendungan, proyek normalisasi dan pembangunan drainase di sejumlah titik seperti Jalan Joko Tuleh hingga Jalan Mufakat juga sedang berjalan.
Yusuf mengakui keterbatasan anggaran menjadi alasan utama mengapa pengerjaan tidak dapat dilakukan secara serentak.
“Pelaksanaan infrastruktur pengendali banjir memang tidak bisa sekaligus. Pemerintah melaksanakannya secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,”tuturnya.
Lebih jauh, Yusuf mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan tempat tinggal.
Ia menekankan pentingnya pembangunan hunian yang memperhatikan aspek resapan air, seperti dengan menyediakan kolam retensi atau bosem skala kecil di lingkungan perumahan.
“Kesadaran masyarakat dalam membangun lingkungan yang ramah air sangat dibutuhkan. Idealnya, pembangunan perumahan turut memperhitungkan keberadaan ruang serapan sebagai langkah mitigasi jangka panjang,”jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penanganan banjir merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah dan warga. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan kota yang tangguh menghadapi bencana.
“Penanggulangan banjir tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan,”pungkas Yusuf Mustafa.
Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri


















Users Today : 248
Total Users : 1369964
Views Today : 680
Total views : 6624386