Terus Digodok, Perda Tentang Aset Daerah Ditargetkan Rampung di April Ini

Infobenua.com, Samarinda – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Aset, ditargetkan rampung pada bulan April ini.

Oleh sebab itu, Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Samarinda masih terus melakukan penyempurnaan Raperda tersebut.

Hal ini ungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus, Joni Sinatra Ginting.
Ginting sapaannya itu mengakui banyak kendala yang dihadapi di lapangan, di antaranya ditemukan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah berpindah tangan.

Lanjut Ginting, sulitnya mendeteksi aset pemkot juga menjadi kendala mengingat aset pemkot cukup besar. Baik aset bergerak maupun tidak bergerak banyak ditemukan telah diakui sisi oleh pihak lain.

“Ini tidak bisa dilakukan sembarangan, bahwa aset Kota Samarinda cukup besar. Banyak barang bergerak atau tidak bergerak yang sudah dialih fungsikan dari aset pemerintah menjadi aset pribadi. Ini hal yang sering terjadi dan sudah lama terjadi,” jelas Ginting.

Untuk aset bergerak seperti kendaraan plat merah, banyak ditemukan pihak-pihak yang telah purna dalam tugas namun ikut membawa kendaraan yang seharusnya dikembalikan kepada negara dalam hal ini pemkot Samarinda.

“Begitu juga barang tidak bergerak. Saat mereka masih berada di dinas melakukan pendataan inventaris, kemudian yang bertugas memperoleh inventaris, tapi saat purna tugas mereka bawa juga itu, dengan harapan bisa dilelang untuk pribadi,” imbuhnya.

Perilaku ini dianggapnya keliru. Sebab menurutnya, aset tersebut adalah milik negara dan diperoleh dari hasil pajak dari masyarakat.

“Itu tidak pas, karena aset itu milik masyarakat Samarinda. Itu harta kita dari hasil pajak-pajak kita,” ujarnya.

Sehingga kata Ginting, Perda Aset nantinya diharapkan dapat menanggulangi kebocoran-kebocoran aset yang selama ini terjadi wilayah Pemkot Samarinda

“Memang banyak yang belum sadar mengembalikan, bukan tidak ada. Nanti kalau sudah ada Perda yang saat ini masih kami godok, kami akan duduk bersama dengan Bagian Hukum Setda Pemkot Samarinda dan setelah itu kita akan serahkan ke Bapemperda, baru kami Undangkan. Semoga banyak yang sadar, karena pasti akan berdampak pada sanksi badan hukum,” tutupnya.

Penulis : syaef