Target Rp10 Miliar, Pajak Reklame Samarinda Baru Terkumpul Rp1,2 Miliar

Teks foto: Ketua Pansus I DPRD Samarinda, Markaca.

Infobenua.com Samarinda — Maraknya reklame di berbagai sudut Kota Samarinda ternyata belum berbanding lurus dengan pemasukan daerah. Dari target pajak reklame sebesar Rp10 miliar, realisasi yang masuk ke kas daerah baru sekitar Rp1,2 miliar.

Ketua Pansus I DPRD Samarinda Markaca menilai rendahnya pendapatan itu dipicu persoalan perizinan yang hingga kini masih rumit. Banyak pengusaha reklame disebut kesulitan mengurus izin karena prosesnya panjang dan memakan waktu.

“Pelaku usaha sebenarnya mau bayar pajak, tapi mereka terkendala pengurusan izin yang terlalu lama,” kata Markaca di DPRD Samarinda (10/6/2026).

Persoalan itu disampaikan langsung oleh Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame (HPKR) Samarinda saat rapat bersama DPRD.

Selain proses izin, pengusaha juga keberatan dengan kewajiban mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurut Markaca, pelaku usaha menilai PBG kurang tepat diterapkan untuk reklame karena sifatnya bukan bangunan permanen.

“Kalau gedung mungkin iya, tapi ini kan hanya sarana promosi,” ujarnya.

Akibat proses izin yang tak kunjung selesai, sejumlah pengusaha akhirnya nekat memasang reklame lebih dulu. Kondisi itu membuat banyak reklame berdiri tanpa izin resmi sekaligus menyulitkan pemerintah melakukan penarikan pajak.

Markaca mengatakan persoalan tersebut ikut berdampak pada target PAD yang jauh dari harapan.

“Target Rp10 miliar, tapi yang masuk baru Rp1,2 miliar,” ucapnya.

Saat ini DPRD Samarinda tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame. Regulasi itu disiapkan untuk memperbaiki tata kelola reklame yang dinilai semakin semrawut.

“Reklame banyak berdiri, tapi pemasukan daerah kecil. Berarti masih banyak yang tidak berizin,” katanya.

DPRD juga mengusulkan agar setiap reklame yang sudah mengantongi izin nantinya dilengkapi barcode. Tujuannya untuk memudahkan pengawasan di lapangan.

“Jadi bisa langsung diketahui mana reklame yang resmi dan mana yang belum bayar pajak,” tutup Markaca.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri