sugiyono: Minimnya Penerangan Jalan di Samarinda Adalah Pelanggaran Hak Dasar Warga

Infobenua.com Samarinda –Minimnya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas penting di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono.

Ia menilai, kondisi gelap di malam hari tidak sekadar menjadi masalah teknis, tetapi sudah menyentuh aspek mendasar terkait rasa aman dan kelayakan hidup masyarakat.

“Persoalan penerangan jalan bukan semata soal lampu, tapi menyangkut hak dasar warga untuk merasa aman dan nyaman di ruang publik,” ungkap Sugiyono, Jumat (27/6/2025).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa kurangnya pencahayaan pada malam hari dapat meningkatkan risiko kejahatan, menurunkan mobilitas warga, dan secara tidak langsung menghambat aktivitas ekonomi, terutama di kawasan padat lalu lintas.

Ia secara spesifik menyebut dua titik yang menjadi perhatian serius, yakni Jalan DI Panjaitan dan Jalan Pangeran Antasari.

Kedua jalur tersebut, menurutnya, memiliki intensitas lalu lintas tinggi, namun minim dukungan infrastruktur penerangan yang memadai.

Sugiyono menyayangkan kondisi ini, terlebih mengingat posisi strategis Samarinda sebagai ibu kota provinsi dan kota penyangga langsung bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, penampilan kota di malam hari yang suram mencerminkan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dasar.

“Pembangunan yang berkeadilan harus menyentuh seluruh lapisan wilayah, tidak hanya terfokus di pusat kota. Permukiman padat dan kawasan pinggiran juga berhak mendapatkan fasilitas yang layak,” ujarnya.

Kendati demikian, ia tetap menyampaikan optimisme bahwa kondisi ini bisa diperbaiki dalam waktu dekat, asalkan ada komitmen dan sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah provinsi.

Ia berharap, program perbaikan dan penambahan PJU bisa masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah.

“Kami akan terus mendorong agar penyediaan penerangan jalan menjadi perhatian utama. Ini bukan hanya soal estetika atau fasilitas umum, tetapi menyangkut hak mendasar warga terhadap rasa aman dan kualitas hidup yang lebih baik,” tutup Sugiyono.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri