Studi AS Serukan Penarikan Pasukan dari Pasifik Barat, Sekutu Washington Cemas

Infobenua.com, Washington — Sebuah studi yang diterbitkan lembaga kajian kebijakan luar negeri Amerika Serikat menyerukan pengurangan besar-besaran kehadiran militer Washington di Pasifik Barat. Usulan tersebut mencakup penarikan pasukan dari kawasan Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Filipina serta pemindahan sebagian kekuatan AS ke wilayah yang lebih jauh dari garis depan.

Laporan yang ditulis Jennifer Kavanagh, senior fellow sekaligus direktur analisis militer di Defense Priorities, menyarankan Washington untuk “mempersempit komitmen pertahanannya di kawasan tersebut”. Salah satu konsekuensinya adalah mengakhiri aliansi pertahanan bersama dengan Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Filipina serta menggantinya dengan bentuk kemitraan keamanan yang lebih terbatas.

Defense Priorities menerbitkan studi berjudul A Second Island Chain Strategy for Asia pada 10 September 2026. Lembaga tersebut mengatakan strateginya bertujuan mengurangi kebutuhan militer AS dan risiko perang dengan China, sembari tetap mempertahankan kepentingan utama Washington di kawasan.

Dari Rantai Pulau Pertama ke Kedua

Kavanagh berpendapat bahwa kepentingan utama AS di Asia adalah melindungi wilayah domestik serta menjaga akses terhadap pasar ekonomi dan jalur perdagangan strategis. Atas dasar itu, laporan tersebut mengusulkan pengurangan kehadiran militer AS di “rantai pulau pertama”, yang mencakup Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Filipina.

Sebagian pasukan kemudian akan dipindahkan ke “rantai pulau kedua”, yang mencakup Guam, Palau, Kepulauan Mariana Utara, Mikronesia, Kepulauan Marshall, Australia, dan sejumlah lokasi lain di Pasifik. Menurut Kavanagh, posisi tersebut relatif lebih mudah dipertahankan karena berada lebih jauh dari pesisir China. Pemindahan itu juga, menurut laporan tersebut, akan “mengurangi risiko terjadinya perang besar dengan Cina.”

Proposal itu tidak berarti penghapusan seluruh kehadiran militer AS di Asia. Defense Priorities mengusulkan agar Washington mempertahankan kekuatan udara dan laut dalam jumlah lebih terbatas, terutama untuk melindungi kepentingan ekonomi dan jalur pelayaran. Kekuatan darat AS di kawasan tersebut bahkan diusulkan dikurangi hingga sekitar 5.000 personel, terutama Marinir dan sebagian personel Angkatan Darat.

Taiwan Menjadi Titik Paling Sensitif

Dampak terbesar dari perubahan tersebut diperkirakan berada di Taiwan. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah China yang harus dipersatukan dengan daratan. Dalam laporannya, Kavanagh mencatat bahwa AS tidak memiliki komitmen formal untuk membantu Taiwan jika terjadi serangan China. Ia berpendapat bahwa perang untuk mempertahankan Taiwan akan menimbulkan biaya yang sangat besar bagi Washington dibandingkan kepentingan yang dipertaruhkan.

“Dengan perhitungan biaya dan manfaat yang timpang seperti ini, perubahan komitmen AS terhadap Taiwan tampak bijaksana,” ujarnya. “Amerika Serikat seharusnya beralih dari ambiguitas strategis menuju kebijakan non-intervensi yang jelas apabila terjadi konfrontasi militer terkait Taiwan.”

Kavanagh sebelumnya juga menulis di Brookings Institution bahwa Washington sebaiknya mengubah dukungan terhadap Taiwan dan mengurangi aktivitas militer AS di kawasan untuk menurunkan risiko konflik dengan Beijing.

Laporan terbaru Defense Priorities bahkan mengusulkan agar komitmen AS terhadap Taiwan diakhiri dan personel militer AS yang berada di pulau tersebut ditarik. Menurut Kavanagh, kebijakan strategic ambiguity justru mempertahankan risiko perang yang tidak sebanding dengan kepentingan AS.

Kekhawatiran di Kalangan Analis

Usulan tersebut mendapat perhatian karena muncul ketika ketahanan komitmen keamanan AS di Asia tengah menjadi perhatian regional, khususnya terkait Taiwan dan Laut Cina Selatan. William Yang, analis keamanan yang berbasis di Taiwan dari International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa kesimpulan laporan tersebut “akan mengejutkan banyak pihak.”

Yang menilai kekhawatiran itu semakin besar karena Defense Priorities dikenal memiliki pandangan yang menekankan pembatasan keterlibatan AS di luar negeri. Ia juga mengatakan lembaga tersebut memiliki hubungan dengan sejumlah pengambil keputusan senior di Gedung Putih.

Menurut Yang, Presiden AS Donald Trump berulang kali mengancam akan menarik pasukan dari negara-negara sekutu di Eropa dan Asia apabila tuntutannya terkait pembayaran yang lebih besar atau konsesi lain tidak dipenuhi.

“Ini merupakan langkah menuju agenda pembatasan yang sangat ekstrem dan tampak sangat mengakomodasi Cina,” kata Yang.

Meski belum ada indikasi bahwa Gedung Putih akan mengadopsi usulan Defense Priorities, Yang menilai gagasan tersebut memiliki kesesuaian dengan sejumlah prinsip kebijakan luar negeri yang lebih isolasionis dan transaksional. Jika memperoleh dukungan Trump, konsekuensinya menurut Yang akan berada pada tingkat “gempa bumi politik.”

Kekhawatiran tentang China dan Korea Utara

Perdebatan tersebut juga menyangkut kemungkinan perubahan keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Sejumlah analis memperingatkan bahwa berkurangnya dukungan militer AS dapat memberi ruang lebih besar bagi China di kawasan. Dalam skenario yang dikhawatirkan para pengkritik proposal tersebut, Beijing dapat meningkatkan tekanan terhadap Taiwan, sementara Korea Utara yang memiliki senjata nuklir dapat memperbesar tuntutannya terhadap Korea Selatan.

Perubahan tersebut juga berpotensi mendorong negara-negara Asia Pasifik meningkatkan belanja pertahanan. Dalam jangka panjang, kondisi itu dikhawatirkan mempersulit upaya mempertahankan rezim non-proliferasi nuklir regional.

Kavanagh sendiri menilai risiko tersebut tidak sebesar yang diperkirakan para pengkritiknya. Laporan Defense Priorities menyimpulkan bahwa “upaya Cina untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan tidak akan mudah, ancaman terhadap wilayah Amerika Serikat dari Asia relatif terbatas, dan kepentingan ekonomi AS kecil kemungkinannya menghadapi gangguan besar.”

Kritik dari Jepang dan Korea Selatan

Garren Mulloy, profesor hubungan internasional di Daito Bunka University dan pakar isu militer, menyebut studi tersebut sebagai “versi paling matang dari argumen yang selama bertahun-tahun disampaikan Trump dan orang-orang di sekitarnya: bahwa prioritas AS adalah mempertahankan wilayahnya sendiri, sementara biaya untuk misi di luar negeri dianggap tidak perlu.”

“Menurut saya, pandangan ini hanya melihat biayanya, tetapi mengabaikan manfaatnya,” kata Mulloy.

Ia menilai penarikan AS dapat menciptakan kekosongan pengaruh yang kemungkinan diisi China dan, dalam tingkat yang lebih terbatas, Rusia. Washington juga berpotensi kehilangan pengaruh dalam dinamika geopolitik kawasan, termasuk dalam pembentukan norma, standar, dan aturan internasional.

“Apakah ini layak dilakukan demi menghemat uang yang kemudian akan dibagikan Trump melalui pemotongan pajak atau janji politik menjelang pemilu?” tanya Mulloy.

“Ini adalah bentuk pandangan jangka pendek paling ekstrem yang menghantui para diplomat di seluruh dunia,” tambahnya.

Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di kampus Seoul milik Troy University, juga menyebut rencana tersebut “cacat dan tidak realistis.”

“Seluruh premis laporan ini sangat berbeda dengan cara keamanan internasional kolektif dan kooperatif yang dijalankan selama puluhan tahun,” kata Pinkston. “Kelompok ini memiliki pandangan dunia yang sangat berbeda. Kita jadi bertanya-tanya apakah mereka benar-benar hanya mengusulkan untuk memindahkan pasukan ke rantai pulau kedua, atau justru menarik diri sepenuhnya hingga ke daratan Amerika,” lanjut Pinkston.

Pinkston juga mengkritik pandangan yang melihat aliansi AS semata-mata sebagai beban.

“semata-mata sebagai beban dan biaya”, kata Pinkston, sebuah pandangan yang menurutnya “terlalu menyederhanakan masalah.”

Menurutnya, penarikan dari aliansi keamanan Indo-Pasifik tidak hanya menyangkut pertahanan, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan perdagangan dan kemampuan Washington menangani berbagai persoalan lintas negara. Isu tersebut mencakup pemberantasan pembajakan, pelanggaran sanksi internasional, kejahatan siber dan spionase, penyelundupan, perubahan iklim, perikanan, kejahatan keuangan lintas negara, serta berbagai persoalan regional lainnya.

“Naif jika percaya bahwa Cina akan bersikap murah hati apabila AS mundur, dan akan bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain dalam hal supremasi hukum, penyelesaian damai sengketa wilayah, atau hak asasi manusia,” ungkap Pinkston.

Strategi Baru atau Pengurangan Komitmen?

Proposal Kavanagh pada dasarnya tidak menyerukan keluarnya AS sepenuhnya dari Indo-Pasifik. Strateginya mempertahankan kehadiran militer yang lebih kecil di wilayah Pasifik, tetapi memindahkan pusat gravitasi kekuatan AS dari kawasan yang berdekatan dengan China ke lokasi yang dinilai lebih aman.

Defense Priorities mengusulkan agar perubahan dilakukan secara bertahap selama tiga hingga delapan tahun. Sebagian besar perubahan ditargetkan selesai pada 2030 dan seluruh proses pada 2035.

Perdebatan mengenai proposal tersebut mencerminkan perbedaan mendasar mengenai fungsi aliansi AS di Asia. Kavanagh melihat pengurangan kehadiran militer sebagai cara untuk mengurangi risiko perang dan menghindari keterlibatan dalam konflik yang menurutnya tidak menyangkut kepentingan vital AS. Para pengkritiknya menilai kehadiran tersebut juga merupakan instrumen untuk mempertahankan pengaruh, mencegah kekosongan kekuatan, dan menjaga sistem keamanan serta perdagangan regional.

Untuk saat ini, belum ada indikasi bahwa pemerintah AS secara resmi mengadopsi proposal Defense Priorities tersebut. (*)