SPMB Samarinda Kembali Ricuh, DPRD Soroti Orang Tua “Ngotot” Masukkan Anak ke Sekolah Negeri

Teks foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti.

Infobenua.com Samarinda — Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mencuat di Kota Samarinda. Tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri, di tengah mahalnya biaya pendidikan swasta, memicu berbagai persoalan klasik setiap tahun, mulai dari protes orang tua hingga dugaan praktik “jalur belakang” demi meloloskan siswa ke sekolah favorit.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, meminta Pemerintah Kota Samarinda segera menyiapkan skema subsidi bagi siswa yang gagal masuk sekolah negeri dan akhirnya harus bersekolah di swasta, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

“Kami sudah mengusulkan sejak dua sampai tiga tahun lalu agar ada subsidi dari pemerintah kota bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan dialihkan ke sekolah swasta. Jadi biaya SPP mereka bisa ditanggung Pemkot,” ujar Puji saat ditemui di Arutala Ballroom Bapperida Samarinda, Senin (25/5/2026).

Namun, menurut dia, usulan tersebut belum dapat direalisasikan lantaran kondisi efisiensi anggaran yang membuat kemampuan fiskal pemerintah daerah terbatas.

Puji menegaskan, petunjuk teknis (juknis) dan kuota daya tampung SPMB sebenarnya telah diatur dengan jelas.

Persoalan yang terjadi setiap tahun, kata dia, lebih banyak dipicu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan penerimaan siswa serta masih adanya orang tua yang memaksakan anaknya masuk sekolah negeri tertentu.

“DPRD sering menerima laporan dari masyarakat yang meminta bantuan agar anaknya bisa masuk SMP negeri yang diinginkan,” katanya.

Ia menyebut DPRD bersama Dinas Pendidikan Kota Samarinda sebenarnya telah melakukan sosialisasi terkait juknis, jalur penerimaan, hingga kapasitas sekolah ke berbagai kecamatan dan satuan pendidikan. Meski demikian, aduan dari masyarakat tetap terus bermunculan, terutama saat masa reses anggota dewan.

Selain persoalan daya tampung, Puji juga menyoroti masih minimnya fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah di Samarinda, baik untuk jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.

Di sisi lain, pemerintah daerah disebut tidak leluasa membangun sekolah negeri baru karena adanya pertimbangan menjaga keberlangsungan sekolah swasta agar tidak kehilangan murid.

“Masalah utamanya tetap sama setiap tahun, anak tidak diterima di negeri, tetapi orang tua tetap memaksa harus sekolah di negeri,” tegasnya.

Puji mencontohkan keluhan warga yang ditemuinya saat reses di Kelurahan Jawa dan Sidodadi.

Banyak orang tua memprotes karena anak mereka gagal diterima di sekolah negeri terdekat, seperti SMPN 4 di Jalan Ir Juanda dan SMPN 22 di Jalan Pahlawan.

Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan lebih aktif mengedukasi masyarakat terkait aturan zonasi maupun jalur afirmasi dalam SPMB.

Edukasi tersebut dinilai perlu dilakukan secara masif, mulai dari pemasangan spanduk juknis di sekolah, penyebaran informasi melalui media sosial, hingga sosialisasi di tingkat RT.

“Kami mencoba mengetuk hati masyarakat agar jangan memaksakan. Karena ada juga kasus anak sampai mogok sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan. Akhirnya orang tua mencari jalur belakang agar anaknya tetap bisa masuk,” pungkasnya.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri