Siap Ambil Alih BPJS, Andi Harun: Warga Samarinda Jangan Dianggap Bukan Rakyat Kaltim

Teks foto: Wali Kota Andi Harun saat bicara di dialog terbuka yang digagas KNPI Samarinda, Selasa 15 April 2026.

Infobenua.com Samarinda —Pemerintah Kota Samarinda menyatakan siap mengambil alih pembiayaan 49.742 peserta BPJS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) yang sebelumnya ditanggung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam dialog terbuka yang digelar KNPI Samarinda di Cafe Bagios, Selasa (14/4/2026) malam.

“Kalau ditanya apakah Samarinda mampu menanggung tambahan 49.742 jiwa, kami jawab sangat mampu,” ujar Andi Harun.

Ia menjelaskan, saat ini Samarinda telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), dengan hampir 100 persen dari sekitar 809 ribu penduduk telah mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang dibiayai melalui APBD kota.

Menurutnya, pengalihan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari redistribusi anggaran yang dilakukan pemerintah provinsi.

Namun, ia mempertanyakan dasar kebijakan tersebut, terutama di tengah adanya program Gratispol kesehatan yang disebut memiliki alokasi anggaran besar.

“Jika memang tidak ada masalah anggaran dan alokasi Gratispol itu besar, mengapa muncul redistribusi ini?” katanya.

Andi juga menanggapi alasan Pemprov yang menyebut kebijakan itu untuk menciptakan pemerataan antar daerah.

Ia menilai pendekatan tersebut tidak tepat jika diterapkan dalam urusan pelayanan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

“Dalam mengurus rakyat, terutama masyarakat kecil, tidak bisa hanya dihitung secara angka,” tegasnya.

Ia bahkan menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesan seolah warga Samarinda tidak lagi menjadi bagian dari prioritas provinsi.

“Warga Samarinda seperti bukan bagian dari rakyat Kaltim. Ini yang harus kita luruskan,” ujarnya.

Selain itu, Andi juga menyoroti mekanisme dalam program Gratispol yang dinilai masih menyisakan persoalan dalam implementasi di lapangan.

Pemerintah Kota Samarinda, lanjutnya, telah mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta penundaan pengalihan pembiayaan hingga tahun 2027.

Namun, jika permintaan tersebut tidak dikabulkan, pihaknya memastikan tetap akan mengambil alih pembiayaan bagi puluhan ribu warga tersebut.

“Kalau memang dikembalikan ke kami, tentu akan kami tangani. Tapi semua ada konsekuensi kebijakan ke depan,” pungkasnya.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri