Serapan Anggaran PUPR Samarinda di Bawah 30 Persen, DPRD Ungkap Penyebabnya

Teks foto: Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo

Infobenua.com.Samarinda —Pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda sepanjang 2026 belum berjalan maksimal. Hingga memasuki pertengahan tahun, serapan anggaran instansi tersebut masih berada di bawah 30 persen.

Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo mengatakan, rendahnya serapan anggaran terjadi karena sejumlah kegiatan fisik baru bisa masuk tahap lelang setelah ada kepastian terkait alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Pemkot Samarinda bersama DPRD masih melakukan koordinasi untuk memastikan besaran plafon anggaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Saat ini kami di legislatif maupun eksekutif terus berkoordinasi terkait kepastian plafon anggaran dari pemerintah pusat. Karena nominal pastinya belum jelas, proses lelang baru bisa berjalan sekitar bulan lalu dan bulan ini,” kata Arie .

Ia menilai kondisi tersebut berdampak terhadap kecepatan pelaksanaan proyek fisik pada awal tahun anggaran. Namun, Arie memahami keterlambatan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh persoalan teknis di tingkat daerah.

“Dinamika inilah yang membuat serapan anggaran di awal tahun cenderung minim,” ujarnya.

Selain mengejar pelaksanaan program 2026, Dinas PUPR Samarinda juga masih memiliki kewajiban pembayaran terhadap pekerjaan tahun sebelumnya.

Arie menyebut seluruh pekerjaan fisik tahun anggaran 2025 telah selesai dikerjakan di lapangan. Namun, masih terdapat kewajiban administrasi berupa pembayaran kepada sejumlah pihak ketiga atau kontraktor.

“Pekerjaan fisik tahun 2025 sebenarnya sudah rampung total, tinggal tanggung jawab sisa pembayaran dari Pemkot yang harus dituntaskan,” katanya.

Menurut Arie, penyelesaian kewajiban tersebut menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian Pemkot Samarinda agar tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan berikutnya.

Ia juga mengapresiasi keterbukaan Dinas PUPR dalam menyampaikan data terkait progres pekerjaan dan kondisi anggaran. Data tersebut, kata dia, menjadi bahan DPRD dalam menyusun perencanaan anggaran ke depan, termasuk pembahasan APBD 2027.

“Data ini penting agar kami punya gambaran yang jelas, baik untuk pembahasan bersama Banggar maupun menjawab pertanyaan masyarakat terkait pembangunan kota,” pungkasnya.

Penulis Frida editor Eka mandiri