Serangan Militer Myanmar terhadap Warga Sipil Meningkat, Lebih dari 450 Orang Tewas pada Paruh Pertama 2026

Infobenua.com, Yangon — Intensitas serangan militer Myanmar terhadap warga sipil meningkat sepanjang paruh pertama 2026, ditandai dengan bertambahnya serangan udara dan pembunuhan massal di tengah perang saudara yang masih berlangsung. Di saat yang sama, pemerintahan junta terus berupaya memperluas legitimasi diplomatik di kawasan.

Lembaga pemantau konflik Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) menyatakan peningkatan kekerasan tersebut berkaitan dengan perubahan struktur komando militer setelah pergantian panglima angkatan bersenjata pada Maret lalu.

Ye Win Oo, mantan kepala intelijen militer, ditunjuk sebagai panglima baru menggantikan Min Aung Hlaing yang kemudian bersiap menjabat sebagai presiden.

Menurut ACLED, perubahan kepemimpinan tersebut diikuti peningkatan tindakan represif terhadap masyarakat sipil.

“Sejak junta yang berkuasa di Myanmar merombak struktur komando militernya pada Maret lalu, warga sipil menghadapi represi yang semakin parah dan serangan udara yang semakin intensif,” kata ACLED.

Lembaga itu menyebut militer Myanmar kini secara rutin mengerahkan dua hingga lima jet tempur dalam satu operasi untuk menggempur target yang sama secara berulang.

Temuan ACLED didasarkan pada analisis terhadap laporan media, informasi dari mitra lokal, data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga pemantau internasional, serta organisasi hak asasi manusia di Myanmar.

Myanmar dilanda konflik sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Perang saudara yang menyusul kudeta tersebut diperkirakan telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi.

Beberapa hari sebelum dilantik sebagai presiden, Min Aung Hlaing menunjuk Ye Win Oo sebagai panglima militer baru. Di bawah kepemimpinannya, operasi militer kembali ditingkatkan di sejumlah wilayah perbatasan yang memiliki cadangan mineral tanah jarang (rare earth) serta jalur perdagangan strategis.

ACLED menilai fokus utama junta saat ini masih tertuju pada upaya memperkuat kendali wilayah.

“Warga sipil kemungkinan belum akan terbebas dari kekerasan karena junta masih berfokus memperkuat kendalinya, setelah pemimpin kudeta Min Aung Hlaing beralih dari panglima militer menjadi presiden pada April,” kata ACLED.

Sepanjang enam bulan pertama 2026, lembaga tersebut mencatat lebih dari selusin insiden pembunuhan massal yang menewaskan lebih dari 450 warga sipil. Sekitar 40 persen korban berada di kawasan Anyar, wilayah kering di Myanmar bagian tengah.

Salah satu insiden terjadi pada Mei di Kotapraja Myit Chay, yang berada di seberang Sungai Irrawaddy dari kompleks candi kuno Bagan. Menurut kesaksian tiga warga kepada Reuters, ratusan tentara junta melakukan operasi penyisiran yang menewaskan sedikitnya 40 orang.

“Sekitar 700 tentara datang ke kota, mengambil barang-barang warga, lalu memukuli dan membunuh mereka,” kata Ye Naung, 35 tahun.

Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi secara independen kesaksian tersebut. Namun, insiden di Myit Chay telah masuk dalam basis data ACLED dengan sedikitnya lima korban tewas dan sebelumnya juga dilaporkan media lokal.

ACLED menilai peningkatan operasi militer belum menunjukkan adanya penurunan kekerasan terhadap warga sipil.

“Strategi militer pada 2026 sejauh ini hanya menunjukkan perubahan cara melakukan represi terhadap warga sipil, bukan berkurangnya tingkat kekerasan,” kata ACLED.

Di tengah eskalasi konflik, pemerintahan Myanmar justru memperluas aktivitas diplomatik. Presiden Min Aung Hlaing melakukan kunjungan ke sejumlah negara tetangga yang memiliki pengaruh besar di kawasan, termasuk India dan Cina.

Myanmar juga mulai membangun kembali hubungan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang sebelumnya membatasi kehadiran para pemimpin junta dalam pertemuan tingkat tinggi setelah kudeta 2021.

Namun, upaya memperoleh kembali legitimasi regional masih menghadapi tantangan.

Menteri Luar Negeri Filipina yang juga menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Maria Theresa Lazaro, mengatakan pada 23 Juli bahwa peluang para pemimpin Myanmar kembali menghadiri KTT ASEAN masih belum terbuka dalam waktu dekat.

ASEAN masih mengevaluasi sejauh mana pemerintah Myanmar menjalankan Konsensus Lima Poin, yang mencakup penghentian kekerasan, dialog dengan seluruh pihak yang bertikai, serta penyaluran bantuan kemanusiaan.

Sementara itu, Min Aung Hlaing dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Thailand pada 6–7 Agustus sebagai bagian dari upaya memperkuat pengakuan internasional terhadap pemerintahannya. (*)