Markas Polisi Baru di Rumah Kelahiran Hitler Picu Perdebatan di Austria

Infobenua.com, Braunau Am Inn — Peresmian markas baru kepolisian di rumah kelahiran Adolf Hitler di Braunau am Inn, Austria, kembali memicu perdebatan mengenai cara terbaik menghadapi warisan sejarah Nazi. Pemerintah Austria menyebut penggunaan bangunan tersebut sebagai kantor polisi bertujuan mencegah lokasi itu menjadi tempat ziarah bagi kelompok neo-Nazi, sementara sejumlah kalangan menilai kesempatan untuk membangun pusat edukasi sejarah telah terlewatkan.

Mulai Rabu (22/7), Kantor Polisi dan Komando Polisi Braunau resmi menempati bangunan di Salzburger Vorstadt Nomor 15, alamat yang dikenal sebagai tempat kelahiran Adolf Hitler pada April 1889.

Hitler, yang kemudian menjadi pemimpin Nazi Jerman, memicu Perang Dunia II yang menewaskan puluhan juta orang serta menjadi arsitek Holocaust, pembantaian sistematis terhadap sekitar enam juta warga Yahudi.

Kedua orang tua Hitler hanya menempati bangunan tersebut selama beberapa bulan. Namun, setelah aneksasi Austria oleh Jerman Nazi pada 1938, Partai Nazi mengambil alih properti itu dan mengubahnya menjadi pusat kebudayaan yang sarat propaganda ideologi Nasional-Sosialis.

Usai Perang Dunia II, bangunan tersebut dikembalikan kepada pemilik sebelumnya. Pemerintah Austria kemudian menyewanya untuk berbagai fungsi publik, mulai dari perpustakaan, sekolah, hingga bengkel kerja bagi penyandang disabilitas.

Sejak 2011 bangunan itu tidak lagi digunakan. Lima tahun kemudian, pemerintah Austria mengambil alih kepemilikannya dengan tujuan menetralkan nilai simbolis lokasi tersebut agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat penghormatan oleh kelompok neo-Nazi.

Kementerian Dalam Negeri kemudian membentuk Komisi Khusus Penanganan Rumah Kelahiran Adolf Hitler yang bertugas menyusun konsep pemanfaatan bangunan tersebut. Komisi merekomendasikan agar properti digunakan untuk “layanan sosial atau administratif pemerintahan”.

Presiden Komunitas Keagamaan Yahudi Wina yang juga anggota komisi, Oskar Deutsch, sebelumnya menjelaskan alasan utama rekomendasi tersebut.

“Intinya agar rumah ini tidak menjadi tempat ziarah bagi para Nazi.”

Deutsch menilai pemanfaatan bangunan sebagai kantor polisi tetap memiliki makna simbolis.

“bahwa di sini direncanakan akan dibangun sebuah kantor polisi di negara hukum demokratis, yang salah satu tugasnya adalah menindak kebangkitan kembali ideologi Nasional-Sosialis.”

Sejarawan Oliver Rathkolb, yang juga menjadi anggota komisi, mengatakan rekomendasi awal sebenarnya berbeda.

“Sebagai opsi pertama, kami secara bulat mengusulkan sebuah lembaga yang mengedepankan nilai-nilai kehidupan seperti Volkshilfe (sebuah organisasi bantuan kemanusiaan). Namun proposal tersebut ditolak,” jelasnya secara tertulis.

Menurut Rathkolb, keberadaan kantor polisi di lokasi tersebut diharapkan dapat mengurangi daya tarik bangunan bagi para pengagum Hitler yang ingin menjadikannya lokasi swafoto atau tempat berkumpul.

Pemerintah Austria menggelontorkan sekitar 20 juta euro untuk merenovasi bangunan tersebut, termasuk mengubah fasadnya menjadi lebih sederhana agar tidak menarik perhatian.

Namun, keputusan itu memicu perbedaan pendapat di kalangan warga Braunau.

Juru bicara kelompok warga Diskurs Hitlerhaus, Eveline Doll, menilai pemerintah telah kehilangan kesempatan untuk memberikan makna baru terhadap lokasi bersejarah tersebut.

“Sebuah peluang bersejarah yang unik untuk memanfaatkan rumah kelahiran pembunuh massal terbesar dalam sejarah umat manusia dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara historis telah disia-siakan,” kata Doll kepada DW.

Ia menambahkan bahwa citra Braunau di mata dunia masih sangat terkait dengan sosok Hitler.

“Tentu saja kota ini tidak bertanggung jawab atas ini, tetapi di seluruh dunia, Braunau dikaitkan dengan fakta bahwa pembunuh massal terbesar dalam sejarah umat manusia telah lahir yang di sini,” ujarnya.

Survei yang dilakukan pada 2023 menunjukkan hanya enam persen responden mendukung rencana pemanfaatan bangunan sebagai kantor polisi.

Menurut Doll, selama lebih dari dua dekade telah muncul berbagai gagasan agar bangunan tersebut dijadikan pusat pendidikan mengenai perdamaian, demokrasi, toleransi, dan kebebasan.

“Selama lebih dari 25 tahun terakhir, sudah cukup banyak gagasan dan inisiatif untuk memanfaatkan gedung ini sebagai tempat berkumpul untuk perdamaian, kebebasan, demokrasi, dan toleransi. Semua pesan tersebut, khususnya saat ini, kembali menjadi sangat penting bagi masa depan,” jelas Eveline Doll.

Namun, ia menyayangkan seluruh usulan tersebut tidak pernah diwujudkan.

“Namun, semua gagasan tersebut ditolak, dan kini di sini didirikan sebuah kantor polisi yang dalam banyak hal menjadi sasaran kritik.”

Sebagian kritik juga menyoroti sejarah hubungan kepolisian Jerman dengan rezim Nazi. Setelah Heinrich Himmler diangkat sebagai Kepala Kepolisian Jerman pada 1936, kepolisian semakin terintegrasi dengan organisasi SS, sementara Gestapo menjadi alat utama rezim Nazi dalam menindas lawan politik dan menjalankan berbagai kejahatan.

Ketua Asosiasi Sejarah Kontemporer Braunau, Florian Kotanko, menilai perbandingan tersebut tidak tepat dalam konteks Austria modern.

“Kita hidup dalam negara hukum yang demokratis dan kepolisian adalah salah satu instrumennya. Selama kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan dan petugas kepolisian dapat diadili, ketidakpercayaan prinsipil terhadap institusi kepolisian tidaklah tepat,” kata Kotanko kepada DW.

Austria selama beberapa dekade terus menghadapi perdebatan mengenai tanggung jawab sejarahnya terhadap rezim Nazi. Setelah Anschluss atau aneksasi pada 1938, banyak warga Austria menyambut bergabungnya negara tersebut ke dalam Kekaisaran Jerman.

Selama masa pemerintahan Nazi, sekitar 65.000 warga Yahudi Austria terbunuh, sementara sekitar 130.000 lainnya terpaksa meninggalkan negara itu.

Perdebatan mengenai warisan masa lalu juga masih terlihat dalam dinamika politik Austria. Partai Populis Kanan Austria (FPÖ), yang didirikan oleh mantan anggota Nazi pada 1956, memenangkan suara terbanyak dalam pemilu Dewan Nasional 2024, meski gagal membentuk pemerintahan.

Sementara itu, survei Unique Research untuk majalah Pragmaticus pada 2025 menunjukkan 39 persen responden setuju atau cenderung setuju dengan pernyataan bahwa “sudah saatnya mengakhiri pembahasan masa lalu negara dengan Nazi.”

Bangunan yang telah direnovasi tidak akan dilengkapi papan informasi mengenai sejarahnya. Komisi ahli juga merekomendasikan agar batu peringatan dari bekas kamp konsentrasi Mauthausen yang berada di depan gedung dipindahkan ke lokasi lain di Braunau.

Batu tersebut bertuliskan:

“Untuk perdamaian, kebebasan, dan demokrasi. Jangan ada lagi fasisme. Jutaan korban jiwa mengingatkan kita.”

Kasus serupa juga terdapat di München, Jerman. Rumah terakhir Adolf Hitler di Prinzregentenplatz 16, Bogenhausen, yang menjadi miliknya hingga meninggal dunia, kini juga digunakan sebagai kantor polisi setelah sebelumnya diambil alih Pemerintah Negara Bagian Bayern pasca-Perang Dunia II.

Sejak 1998, bangunan itu difungsikan sebagai kantor kepolisian dan dalam beberapa tahun terakhir mulai dibuka untuk sejumlah kegiatan publik sebagai simbol bahwa nilai-nilai demokrasi dapat tumbuh bahkan di lokasi yang memiliki sejarah paling kelam sekalipun. (*)